Merasa disudutkan barter reklamasi, Ahok ibaratkan jadi cahaya fajar

"Kalau lu pengin banget gua enggak jadi gubernur, enggak bisa lah. Gua enggak pernah mundur digituin," kata Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai beredarnya isu barter Kalijodo dengan reklamasi Teluk Jakarta hanya ingin menyudutkan dirinya. Tetapi Ahok mengaku tidak takut dan tak akan mundur dari posisinya.

Kabar yang beredar, mantan Bupati Belitung Timur itu menerima kontribusi tambahan dari PT Agung Podomoro Land tanpa ada landasan hukum. Sehingga, Ahok berkesimpulan ada yang ingin mencitrakannya dirinya sebagai kepala daerah yang menggunakan kewenangannya untuk meraup keuntungan dari perusahaan pengembang.

"Kalau lu pengin banget gua enggak jadi gubernur, enggak bisa lah. Gua enggak pernah mundur digituin," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/5).

Ahok pun mengutip Surat Amsal 4:18 dalam Alkitab yang isinya 'jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari'.

"Gua sudah bilang, kalau cahaya fajar, rembang pagi, lu enggak bisa tahan dia terang. Itu Ahok," tutupnya.

Seperti diketahui, dalam pengembangannya, KPK beberapa waktu lalu menggeledah ruang kerja Dirut Agung Podomoro Land, Ariesman Wijaya. KPK kemudian menyita sejumlah dokumen, salah satunya soal perjanjian gelontoran uang Rp 6 miliar dari Podomoro untuk Pemprov DKI.

Uang miliaran itu disebut-debut sebagai barter antara Podomoro dan pemprov. Kabarnya, uang itu diberikan Podomoro untuk membiayai operasional penertiban lokalisasi Kalijodo beberapa waktu, termasuk biaya pengerahan personel mulai dari Satpol PP, polisi dan TNI.

Sebagai barternya, DKI menjanjikan penurunan kontribusi tambahan pengembang dari angka yang diusulkan yakni 15 persen. Nilai ini dianggap pengembang sebagai masalah karena mulai 15 dikali NJOP tentu sangat besar.

Temuan KPK ini menjadi fakta baru dalam penertiban Kalijodo dan kasus reklamasi yang diselidiki. KPK tengah mencari benang merah dua kasus ini dan dasar dari barter kasus itu.

"Itu sedang kita selidiki juga. Kita sedang selidiki dasar hukumnya barter itu apa. Ada enggak dasar hukumnya," kata Ketua KPK Agus, Rahardjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

Baca juga:
Ada barter Rp 6 M Pemprov DKI-Podomoro di balik kasus reklamasi?
Banjir 2013 alasan Ahok buat perjanjian dengan pengembang reklamasi
Reklamasi, direktur APL tak tahu jika harus bayar di depan ke DKI
Ahok minta tambahan 15 % dari reklamasi untuk danai Giant Sea Wall
Ahok ngotot tagih kontribusi tambahan 15 persen dari NJOP reklamasi
Polda Metro juga bantah dibiayai Podomoro untuk tertibkan Kalijodo
PT Agung Podomoro bantah aset Sanusi hasil gratifikasi Raperda