Politisi Gerindra sebut Ahok pengecut tak mau temui warga Kalijodo

"Kalau dia gentle undang seluruh orang itu, bawa ke Balai Agung, jelasin, ini begini situasinya," kata Sanusi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan surat peringatan satu (SP1) terkait penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, hari ini. Warga di kawasan itu diminta untuk membongkar dan mengosongkan bangunan liar yang selama ini ditempatinya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi menilai langkah tersebut tidak tepat. Dia menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak berani menghadapi warga Kalijodo dan berlindung di balik kekuasaan dan aparat gabungan.

"Jadi kan dia pengecut, cuma karena disuruh orang, cuma karena punya tentara punya pasukan disuruh serbu segitu doang," kata Sanusi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (18/2).

Seharusnya, katanya, Ahok dapat meniru gaya Presiden Joko Widodo saat akan menertibkan waduk Pluit. Kala itu, Jokowi mendahulukan proses dialog ketimbang mengeluarkan SP. Sanusi juga menyebut proses dialog tidak lah sulit, sehingga dia menyayangkan sikap Ahok.

"Anak sendiri kok itu, panggil aja. Gaya Jokowi ikutin lah, undang ke balai kota, dialog, selesai. Pendekatannya harus matang, kalau dia gentle undang seluruh orang itu, bawa ke Balai Agung, jelasin, ini begini situasinya, Anda begini, bukan datang cuma ditempel, itu bukan sosialisasi namanya," tegasnya.

Politisi Gerindra ini menilai dalam kasus penertiban Kalijodo, pendekatan yang dilakukan harus lebih dalam. Karena, penertiban tersebut bersinggungan dengan kondisi dan dampak sosial yang akan dihadapi warga setempat.

"Yang fisik doang ya yang enggak ada persoalan sosial tinggi, itu punya waktu yang panjang loh, sosialisasi dulu, disamperin, dijelasin. Masak Kalijodo yang persoalan sosial tinggi, enggak boleh begitu, harus pendekatannya jauh lebih dalam," pungkasnya.