Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Ahok menyebut penghapusan NIK akan mempengaruhi banyak hal terkait administrasi warga.
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, mengkritik kebijakan penghapusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga Jakarta yang tinggal di luar domisili untuk menertibkan data administrasi kependudukan.
Menurut Ahok, kebijakan pemerintahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu merepotkan bagi warga.
Sebab, kata Ahok warga harus rela untuk kehilangan NIK Jakarta hanya karena sedang tak berada di Jakarta untuk sementara.
"Bagi saya jauh lebih penting domisili rumah. Kalau soal KTP selama dia misalkan contoh, anda ditugaskan kerja di luar kota sampai 6 bulan setahun masa anda harus kehilangan KTP anda di Jakarta," kata Ahok melalui kanal YouTube miliknya Panggil Saya BTP, dikutip Senin (6/5).
"Betapa repotnya anda mesti mengurus semua bank segala hal hanya karena kamu kerja," sambung Ahok.
Lebih lanjut, Ahok menilai kebijakan itu tak tepat jika Jakarta ingin menyandang julukan sebagai kota megapolitan. Ahok bilang siapapun harusnya boleh datang dan tinggal di Jakarta.
"Apalagi kita sudah mengenal KTP nasional," ujar Ahok.
Ahok lantas menawarkan solusi yang katanya dulu pernah ia gagas di DKI Jakarta saat menjabat gubernur. Namun, rencana itu tak terealisasi.
Ahok menyatakan, Pemprov Jakarta bisa mengambil kebijakan lain bagi warga yang tak punya KTP Jakarta. Caranya, kata Ahok dengan menyediakan hunian atau apartemen dengan harga sewa yang murah.
"Selama dia kerja di Jakarta, bisa menunjukkan dia adalah pegawai yang kerja di perusahaan di Jakarta, yang berkantor di Jakarta itu dia boleh tinggal di apartemen sewa yang murah yang dibangun oleh Pemda," terang Ahok.
merdeka.com
Lebih jauh, Ahok menyebut penghapusan NIK akan mempengaruhi banyak hal terkait administrasi warga. Misalnya, ihwal pencatatan kepemilikan rumah, kendaraan, munculnya oknum pungli hingga makelar.
"Jadi sekali lagi, bagi saya itu bukan satu hal yang sangat penting, jadi jangan merepotkan orang lah," kata Ahok.
"Kita fokus aja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, otaknya penuh, sama dompetnya penuh. Jangan hal-hal administrasi-administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada makelar yang membantu mengurus itu semua,"
tandasnya.
merdeka.com
