PSI Minta Pemprov DKI Tingkatkan Testing dan Tracing Usai Dapat Nilai E dari Kemenkes
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi agar kembali meningkatkan kuantitas testing dan tracing penanganan Covid-19. Penilaian dari Kementerian Kesehatan pun sepatutnya menjadi acuan Pemprov agar tidak lengah menangani pandemi.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi agar kembali meningkatkan kuantitas testing dan tracing penanganan Covid-19. Penilaian dari Kementerian Kesehatan pun sepatutnya menjadi acuan Pemprov agar tidak lengah menangani pandemi.
"Pak Gubernur tidak boleh hanya bangga dengan jumlah tes dan fasilitas kesehatan, perlu serius membenahi kemampuan tracing dan isolasi," ujar Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, Jumat (28/5).
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
Idris menuturkan, Pemprov DKI perlu merespons rapor nilai buruk E dari Kemenkes dengan pengetatan aturan secara merata mulai dari tingkat RT/RW, tempat kerja, maupun tempat rekreasi dan pusat perbelanjaan.
Bahkan, imbuhnya, kebijakan rem darurat bisa menjadi pertimbangan agar penanganan Covid-19 dapat terkendali.
"Jakarta perlu mempertimbangkan menarik rem darurat untuk meredam infeksi penularan Covid-19, sehingga mereka yang baru kembali dari luar Jakarta tidak menularkan virus ke warga yang tidak turut mudik," ujar Idris.
"Dan tingkatkan kapasitas jumlah SDM dan anggaran puskesmas hingga kelurahan sebagai garda depan pengendalian Covid," imbuhnya.
Idris memaparkan saat ini semakin banyak RT yang memasuki zona merah dan zona oranye, sehingga terpaksa melakukan micro lockdown. Salah satunya ditemukan RT di Cilangkap, Jakarta Timur dengan jumlah kasus positif dalam satu RT berjumlah lebih dari 100.
Pada level provinsi, jumlah kasus positif DKI Jakarta meningkat sebesar 40 persen dalam satu pekan terakhir. Keterisian Wisma Atlet juga meningkat 6 persen pasca Libur Lebaran.
"Arus balik belum berakhir, masih banyak pemudik yang belum kembali dan mayoritas belum menjalani pemeriksaan swab antigen. Jika tidak segera dilacak dan diisolasi, maka klaster tersebut akan menyebar sehingga pada akhirnya timbul tsunami kasus Covid-19 di Jakarta," pungkas Idris.
Baca juga:
DPRD Menilai Pemberian Nilai E Wamenkes ke DKI Melukai Kerja Keras Nakes
Menkes Budi Minta Maaf Soal Penilaian E untuk Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta
DPRD Sebut Nilai E dari Wamenkes untuk DKI Jakarta Lukai Perasaan Tenaga Kesehatan
Wagub Riza Ogah Tanggapi Komentar DPRD DKI Sebut TGUPP Tak Efektif
Penanganan Covid-19 Dapat Nilai E, Wagub DKI Klaim Sudah Berjibaku Menekan Penularan
Ketua DPRD DKI Nilai Keberadaan TGUPP di Era Anies Baswedan Tidak Produktif
KPK: Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah Rugikan Negara Rp152,5 Miliar