Ribut-ribut soal anggaran blusukan Jokowi

Sejumlah politikus menilai anggaran tersebut hanya modal pencitraan Jokowi.

2013-07-22 04:02:00

Jokowi ahok

Aksi blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak melulu mendapat respons baik. Tindakan populis sang gubernur kini mulai dikritik karena diduga menghabiskan dana rakyat yang tidak sedikit.

Adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang merilis alokasi anggaran untuk kegiatan blusukan Jokowi sebesar Rp 26,6 miliar.

"Jumlah tersebut dibagi dua antara Jokowi dan Ahok," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi, Sabtu (20/7).

Uchok memaparkan, dalam sekali blusukan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 74 juta. "Kalau dibagi dua, masing-masing dapat Rp 37 juta," katanya.

Menurutnya anggaran tersebut berasal dari APBD 2013. Biaya tersebut masuk dalam Belanja Penunjang Operasional selama setahun yang dibagi per hari.

Namun, uang Rp 37 juta tersebut tidak keluar apabila Jokowi atau Ahok hanya berada di kantor saja. "Makanya dikira Jokowi blusukan itu murah. Padahal mahal," katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengaku kaget ketika mendengar anggaran untuk blusukan Jokowi-Ahok mencapai Rp 26,6 miliar. Max menuding anggaran tersebut terlalu besar jika digunakan hanya untuk pencitraan semata.

"Saya kira itu justru di situ (Pencitraan 2014). Blusukan hanya sebuah pencitraan membentuk persepsi positif publik, itu blusukan itu pencitraan," jelas Max.

Setelah mendapatkan kritik bertubi-tubi, Jokowi pun angkat bicara. Menemui wartawan yang menunggu di depan rumah dinasnya, Menteng, Jakarta kemarin, Jokowi membantah adanya alokasi anggaran Rp 26,6 miliar untuk kegiatan blusukan.

Menurut dia, modal blusukan hanyalah jalan kaki. "Blusukan ga ada anggarannya, blusukan modalnya hanya jalan kaki aja, sudah. Masak pakai modal. Blusukan itu kan cuma jalan kaki. Ini fungsi dari management control," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, kemarin.

Jokowi mengatakan alokasi anggaran Rp 26,6 miliar yang disebut Fitra adalah dana operasional. Misalnya, dana untuk koordinasi keamanan, ketertiban sosial dan operasional khusus.

"Contohnya, misalnya ada kebakaran, tapi saya ga pernah pegang dana itu. Dan kalau memang dipakai, itu juga tidak habis, paling separuh juga tidak," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja putih.

"Dana itu untuk tujuan khusus, seperti gesekan antarwarga, itu kan perlu dana yang cepat," imbuhnya.

Berbeda dengan Demokrat, PKS justru mendukung penuh blusukan Jokowi sekali pun anggaran untuk kegiatan itu mencapai Rp 26,6 miliar. Sebab, efektif atau tidaknya blusukan belum dapat terlihat dan masih butuh waktu.

"Selama transparan laporannya dan ada hasil yang didapat, angka Rp 26,6 M boleh saja. APBD kan dana rakyat, kalau diberikan ke rakyat tidak apa," kata Ketua DPP Bidang Humas PKS Mardani Ali Sera.