Sering bicara kasar, Ahok disarankan punya jubir

Ucapan Ahok itu bahaya dalam konteks hubungan antarmanusia.

Kata-kata tak beretika yang sering dilontarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali disinggung. Setelah dari DPRD DKI, kini kritikan tersebut dikatakan oleh Pengamat Komunikasi Politik, Ermus Sihombing.

Tindakan Ahok tersebut, Ermus menjelaskan, akan berdampak buruk bagi masyarakat. Jika proses komunikasi tanpa etika, maka masyarakat akan memaknai bahwa hal itu adalah wajar.

"Sebagai contoh wajar enggak dalam proses komunikasi menggunakan kata t*** wajar engga kalau itu jadi habit, itu bahaya dalam konteks hubungan antarmanusia," Ujar Ermus di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/3).

Oleh karena itu, Ermus menyarankan agar Ahok memiliki juru bicara untuk menyampaikan pesan komunikasi dengan baik. "Komunikasi sebagai suatu profesi suatu ilmu, sehingga sudah sewajarnya Ahok untuk mengangkat jubir sendiri, seperti suasana lebih sejuk ke depan," imbuh Ermus.

Siapapun yang akan menjadi jubir Ahok harus memiliki kemampuan di bidang komunikasi. Selain itu, jubir harus bisa menjalin komunikasi antara pemerintah dengan DPRD, juga bisa menjabarkan pikiran ahok dalam konteks komunikasi yang beretika.

Menurut Ermus, Presiden Joko Widodo seharusnya menegur Ahok karena ucapannya yang tidak beretika itu. Jika tidak ditegur secara langsung, setidaknya Ahok ditegur melalui surat.

"Jokowi bilang negara harus adil, baru Jokowi katakan revolusi mental. Kalau ini tidak di tegur ini jadi batu sandungan revolusi mental itu. Bukan kah pelanggaran etika itu bertentangan dgn revolusi mental? Jadi saya pikir sudah waktunya," ujar Ermus.

Baca juga:
Ahok ingin jalur Transjakarta berkekuatan hukum seperti jalur KA
APBD tak jelas, kadis ini tak ada duit buat proyek energi alternatif
Kepincut kecepatan kereta di China, Jokowi mau bangun LRT tahun ini
Begini konsep Ahok gunakan anggaran Rp 72 T tapi proyek tak mandek
Ahok sindir politisi PDIP Prasetyo: Partai nasionalis kelakuan rasis
Begini mental PNS DKI, masih suka main proyek dan akali anggaran