Sindiran menohok Ahok soal tim transisi Anies-Sandi

Sindiran menohok Ahok soal tim transisi Anies-Sandi. Ahok menyindir tim transisi seolah pergantian presiden. Mantan Bupati Belitung Timur ini menganggap bahwa seharusnya pergantian Gubernur tidak disamakan dengan pergantian menteri ataupun presiden.

2017-05-05 07:07:00

Sejak jauh hari sebelum pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua, calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah percaya diri bakal menang dan nantinya berkantor di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Ini ditandai dengan pembentukan tim transisi yang akan mengurus perpindahan kepemimpinan dari Ahok-Djarot ke Anies-Sandiaga.

Saat itu, Sandiaga Uno mengaku sudah diminta mempersiapkan tim transisi dan program 100 hari. Tim transisi ini yang bertugas menyiapkan peralihan kekuasaan sekaligus program 100 hari pasangan Anies-Sandi.

"Tugasnya untuk menyiapkan program 100 hari berjalan dan selama transisi berlangsung smooth (lembut)," ujar Sandiaga di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (14/4).

Ada beberapa nama yang sudah bergabung dalam tim transisi yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Fajar Panjaitian dan Masandi. Tim ini bermarkas di kediaman mantan politikus PDIP, Boy Sadikin. Diakuinya, tim transisi ini tidak seperti saat peralihan presiden dari SBY ke Jokowi.

"Transisi tentunya dimulai sesegera mungkin memang tidak ada pergantian seperti kayak pilpres ya. Tadi Pak Basuki juga sudah sampaikan dalam pertemuannya dengan Pak Anies tapi kita perlu dan mulai memikirkan secara konkret," ucapnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Syarief mengatakan, tujuan dibentuknya tim transisi untuk memastikan program Anies-Sandiaga masuk dalam APBD Perubahan 2017, sehingga pasangan gubernur dan wakil gubernur baru ini dapat langsung bekerja. Politisi Gerindra ini mengungkapkan, dengan adanya tim transisi ini maka akan semakin mempermudah kinerja pasangan Anies-Sandiaga nantinya. Dengan adanya tim ini, pembahasan untuk RAPBD DKI Jakarta 2018 akan langsung dapat dimasukan program strategis mereka.

"Oktober-November kalau sudah bisa masuk program DP 0 persen. Mudah-mudahan sudah bisa launching itu. Kalau enggak masuk di dalam RKPD, nanti akan masuk dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2018 dan perubahan," kata Syarief.

Berbeda dengan Sandiaga dan timsesnya yang saat itu sangat percaya diri, Anies Baswedan justru masih malu-malu. Alasannya, dia tak mau mendahului takdir karena pencoblosan dan perhitungan suara belum dilakukan.

"Kulo mboten bade gage mongso. Gage mongso itu membicarakan sesuatu yang memerlukan persyaratan. Syaratnya itu menang dulu baru transisi," kata Anies di rumahnya Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (16/4).

Mantan Mendikbud itu menegaskan tak mau terburu-buru membahas tim transisi. Sebab, adanya tim transisi harus menunggu setelah hari pencoblosan. Saat itu dia meminta tak membahas tim transisi.

Setelah perhitungan suara yang dilakukan lembaga survei hingga KPU DKI menempatkan pasangan Anies-Sandiaga, tim ini mulai bergerak. Salah satunya mengatur pertemuan antara Anies dengan Ahok. Tidak hanya itu, tim ini juga mulai melobi agar program dan janji pasangan Anies-Sandiaga selama kampanye bisa masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2017.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga yang juga Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik meminta Pemprov DKI lebih longgar soal APBD-P 2017. Anies dan Sandiaga akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2017 sehingga ada waktu tiga bulan pada tahun 2017. Karena itu dia meminta agar Anies dan Sandiaga memiliki hak mengatur APBD-P 2017. Taufik mengatakan eloknya APBD-P 2017 disusun tim transisi Anies dan Sandiaga. Sebab, aneh jika Anies-Sandi dilantik akhir 2017 tapi program baru bisa dijalankan 2018.

"Seyogyanya karena tiga bulan (tahun 2017) dilaksanakan Anies-Sandi, diberikan ruang program prioritas di samping program yang telah ditetapkan. Saya pikir perlu ada kearifan dari Pemprov DKI sekarang. Karena visi, misi Gubernur baru menjadi RPJMD gubernur terpilih," kata Taufik di Posko Cicurug, Jakarta, Kamis (4/5).

Anies menyebut timnya sudah bekerja untuk mengurus APBD tahun 2018. Hanya saja cara kerjanya tak dipublikasikan lantaran KPU DKI Jakarta belum memberikan ketetapannya secara resmi sebagai calon gubernur terpilih.

"Sudah mulai bekerja tapi memang tidak ada pengumuman, tidak ada eksplosure sampai seluruh keputusan KPU selesai," kata Anies di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (4/5).

Ahok berulang kali menegaskan bahwa Anies-Sandi tidak punya hak mengubah APBD-P 2017. Sebab, mereka belum sah menjadi gubernur dan wakil gubernur. Soal ini Ahok cukup keras dan tak mau kompromi.

Ahok menegaskan bahwa tim transisi Anies-Sandiaga hanya bisa memberikan masukan mengenai program. Ini menanggapi rencana tim Anies-Sandiaga memasukkan empat program, Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pntar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus dan One Kecamatan One Center Enterprenuer (OK OCE) dalam APBD-P 2017.

Ahok mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2017 sebenarnya masih masuk masa pemerintahannya. Sehingga Anies-Sandiaga tidak bisa serta merta membentuk tim untuk memasukkan program mereka.

"2017 kita juga bisa kasih yang masukan APBD Perubahan, ya silakan kasih masukkan kan kita sudah buka. Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/5).

Berulang kali Ahok menegaskan bahwa tim Anies-Sandiaga tidak bisa utak atik APBD-P. Karena geram, sindiran Ahok terhadap tim transisi Anies-Sandi semakin menohok. Apalagi setelah mendengar kabar bahwa Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana segera mengirimkan tim transisi ke Balai Kota ketika sudah ada pengumuman pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta 5 Mei.

"Ini bukan Presiden, bukan Presiden kok transisi gimana, emang kamu Presiden. Kita bukan Presiden ganti Menteri," kata Ahok, Kamis (4/5).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menganggap bahwa seharusnya pergantian Gubernur tidak disamakan dengan pergantian menteri ataupun presiden.

"Ganti kepala dinas langsung butuh delapan bulan. Ada peraturan Mendagri jadi bukan kayak Menteri. Kalau Presiden Menteri di ganti, ini kan enggak. Sudah kayak mau jadi Presiden saja," ucap Ahok.

Baca juga:
Ahok tegaskan Anies-Sandi belum bisa susun rancangan pembangunan
Sindiran menohok Ahok soal tim transisi Anies-Sandi
Curhat Ahok mau cari duit dari talkshow di TV usai tak jadi gubernur
Ahok soal Anies bentuk tim transisi: Kayak mau jadi Presiden saja
Ahok pastikan lurah 'tukang palak' dipecat sebagai PNS
Djarot tegaskan masih punya wewenang pecat lurah lakukan pungli

(mdk/noe)