Temuan BPK, Pemprov DKI Kelebihan Bayar Subsidi Rp415 Miliar ke Transjakarta
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menegaskan ada tanggung jawab Gubernur DKI Anies Baswedan dalam kejadian kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemprov DKI kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan bayar subsidi terhadap PT Transportasi Jakarta tahun anggaran 2018 dan 2019. Nilai lebih bayar sebesar Rp415.922,80.
Temuan tersebut berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II Tahun 2020.
-
Transjakarta apa saja yang akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Merek Bus Transjakarta yang akan masuk kandang alias dihapus dari aset Dishub DKI Jakarta adalah: Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Ankai, dan Inobus.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa ratusan bus Transjakarta akan dihapus dari aset Pemprov DKI? Ratusan Bus Transjakarta Siap-Siap Masuk Kandang Bukan karena terbengkalai, melainkan 417 bus Transjakarta itu disebut telah habis pemakaiannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bus tersebut sudah selesai masa pakainya oleh PT Transjakarta dan diusulkan dihapus dari aset. "Artinya, keseluruhan bus ini sudah selesai masa pakainya, maka ini diusulkan untuk dihapuskan," kata Kadishub.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Dalam ikhtisar tersebut, dijelaskan bahwa PT Transjakarta tidak memperhitungkan pemberian subsidi public service obligation (PSO) dengan pendapatan non tiket tahun 2018 dan 2019.
"Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah terjadi pada 1 entitas. Sedangkan pengeluaran tanggung jawab sosial perusahaan dibebankan dalam penghitungan biaya produksi PSO Rp.415.922,80," demikian isi kutipan ikhtisar, Senin (12/7).
Belum ada tanggapan dari pihak Pemprov DKI, terkait ikhtisar temuan BPK 2020 ini.
DPRD DKI Nilai Tanggung Jawab Gubernur
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menegaskan ada tanggung jawab Gubernur DKI Anies Baswedan dalam kejadian kelebihan pembayaran subsidi oleh Pemprov DKI kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
"Itu tanggung jawab Gubernur, kenapa bisa overpay, sudah berapa kali terjadi, apa ada niat lain dan lain-lain," ucap Gilbert, Senin (12/7).
Politikus PDIP itu mengatakan, saat rapat pembahasan APBD 2021 di Puncak Bogor, persetujuan komisi terhadap nilai public service obligation (PSO) sebesar Rp2,9 triliun dengan rincian; PSO Transjakarta Rp2,1 triliun, moda raya terpadu (MRT) Rp459 miliar, dan LRT Rp270 miliar.
"Kesannya ini bagian overpay dari Rp2,9 triliun dan harus ditelusuri kenapa BP BUMD dan Inspektorat bisa lolos dari hal ini. Kecurigaan tentu timbul, kenapa jumlah sedemikian besar bisa tidak diperhitungkan," ujar Gilbert.
Baca juga:
Tak Punya STRP Dilarang Naik Transjakarta, Ini Aturan Lengkapnya
Melihat 'Kuburan' Bus Transjakarta Generasi Pertama
Ini Waktu Operasional Transportasi di Jakarta Selama PPKM Darurat
Transjakarta Operasikan Kembali Halte BRT Kuningan Timur
Klarifikasi Bos TransJakarta soal Viral Bus Tersangkut di Rel: Itu Ban Selip