Tidak tepat sasaran, sistem pemberian rusunawa diperketat Djarot
Tidak tepat sasaran, sistem pemberian rusunawa diperketat Djarot. "Anda tahu nggak, mereka yang nggak mampu betul dan kontrak, dia bilang ini juga nggak adil (soal pembagian rusun). 'Mereka yang melanggar tinggal di bantaran sungai justru dapat fasilitas (rusun), justru kami yang tertib tidak. Prinsip keadilan dimana."
Tidak tepat sasaran, Djarot akan perketat sistem penerima rusunawa
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat aturan pemberian unit rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) pada warga ibukota. Sebab, fakta di lapangan menyebut warga mampu turut menerima rusunawa.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengharapkan, warga yang membutuhkan bantuan Rusunawa harus melengkapi data diri. Sehingga nantinya Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum nantinya memberikan hunian bersubsidi tersebut.
"Saya sudah jelaskan untuk rusun itu semua data masuk ke kita. Kemudian diverifikasi yang bersangkutan di rumahnya, bagaimana kondisinya. Makanya kenapa kita mesti tahu profilnya. Karena saya lihat juga banyak yang minta rusun tapi handphone-nya canggih," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/5).
Mantan Wali Kota Blitar ini mengaku, sering mendapat protes dari warga yang kurang mampu namun tidak mendapatkan bantuan Rusunawa. Sebab menurut pandangan warga, Pemprov DKI Jakarta lebih memihak kepada orang-orang yang tinggal dibantara sungai untuk direlokasi.
"Anda tahu nggak, mereka yang nggak mampu betul dan kontrak, dia bilang ini juga nggak adil (soal pembagian rusun). 'Mereka yang melanggar tinggal di bantaran sungai justru dapat fasilitas (rusun), justru kami yang tertib tidak. Prinsip keadilannya dimana', ini yang selalu mereka sampaikan," jabarnya.
Namun, Djarot tidak memungkiri, ada warga yang sudah mendapat rusun tetap mengadukan nasibnya kepada dirinya. "Sedangkan di lain sisi, ada yang sudah masuk rusun tapi mereka nggak puas. Katanya terlampau mahal, nggak sanggup," tutupnya.