Warga Kalijodo: Emang kita anak haram? Ahok kalau gusur semena-mena!

Warga tak mau digusur karena sudah patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Perwakilan warga Kalijodo, Jakarta Utara mendatangi kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk mengadukan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menggusur wilayahnya.

Salah satu warga yang tinggal di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Leonard Eko Wahyu, merasa seperti anak haram lantaran Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menggusur wilayah yang ditempatinya menjadi rusun.

"Emang kita anak haram? Kita punya KTP, kita punya KK kita juga di sana sudah lama. Kenapa Gubernur kalau gusur semena-mena," ucapnya ketika mengadu kepada Komisioner Komnas HAM, Hafidz Abas, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/2).

Leo mengaku tidak ingin wilayah yang sudah ditempati selama 15 tahun diratakan dengan tanah karena sudah patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Kalau mau jadi rusun itu lahan enggak usah deh mending uang PBB-nya dibalikin saja. Orang kita bayar PBB," bebernya.

"Lalu anak-anak kami bagaimana? Kalau dibilang di Kalijodo banyak preman? Yang preman siapa? Bapak Wali Kota atau siapa?" tandasnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menargetkan penertiban kawasan prostitusi ilegal Kalijodo selesai pada Februari ini. Pihaknya bakal kebut pembongkaran tersebut.

Percepatan pembongkaran itu diharapkan selesai sebelum penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jakarta. KTT OKI sendiri dilangsungkan pada 6 Maret hingga 7 Maret 2016.

"Kita lagi lihat dulu apakah mau sebelum jadi tuan rumah OKI atau sesudah (penertiban Kalijodo), saya inginnya sih sebelum jadi tuan rumah, bulan ini harusnya diberesin," kata Ahok