Wawancara M Taufik: Seolah Ahok suci kayak kaisar, walkot jadi budak

Mediasi Ahok dengan DPRD yang digelar di Kemendagri berlangsung ricuh.

Wakil Ketua DPRD M Taufik ikut menyaksikan bagaimana mediasi soal APBD 2015 dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berakhir ricuh kemarin. Dia menjelaskan apa yang dilakukan Ahok, sapaan Basuki, hingga akhirnya rapat berakhir tanpa kesimpulan.

Menurutnya, Ahok menjadi penyebab kericuhan kemarin. Ahok dianggapnya tak punya etika karena membentak anah buahnya, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi soal proyek UPS.

Berikut wawancara politikus Partai Gerindra soal sikap Ahok yang membuat nasib APBD 2015 terkatung-katung, Jumat (6/3):

Bagaimana cerita pertemuan kemarin sampai berujung ricuh?

Saya yang minta berhentikan pertemuan itu. Memang kita setop karena kita sudah tahu apa yang didapat. Akhirnya Pak Sekjen (Kemendagri) menutup pertemuan itu dan memberi kesempatan catatan-catatan akhir. Catatan-catatan akhir itulah, dia ujungnya marah marah. Pantes enggak? Mestinya Anda tanya kepantesannya dulu. Orang bereaksi atas ketidakpantasan. SKPD sudah kaya budak. Wali kota loh dia anggap budak emang dia kaya kaisar.

Kemudian reaksi DPRD?

Dari situ teman-teman bereaksi ngingetin dia. Gubernur jangan lu bereaksi kaya begitu. Ini ni seolah olah Ahok suci. Itulah orang suci dengan kaya gitu.

Soal melaporkan Ahok ke polisi perkembangannya bagaimana?

Itu jalan, urusan hukum jalan, urusan hak angket juga jalan. Sekarang coba Anda tanya ke Ahok. 'Hok kenapa lu marah-marah kaya gitu? Anda tanya ke Kemendagri kalau pemimpin marah-marah kaya gini harus diapain. Di kantornya orang lagi.

Di video ada teriakan DPRD?

Ya sekarang ngapain disebar, orang semua sudah pada tahu. Disebar hasil editan gimana. Udah lah saya udah paham cara-cara itu. Kita juga minta pada pemprov untuk pakailah nurani. Dia merasa tertekan juga. Nyebar video itu kan disuruh kaisar-nya. Mau nunjukin seolah olah dia yang bener. Enggak dia yang marah duluan. Bukan DPRD loh.

Jadi siapa yang buat ini jadi gaduh?

Kan gubernur.

Tapi angota dewan dinilai langgar kode etik karena kirim APBD juga?

Anda lihat sebabnya dong. Kenapa gubernur bersikap seperti itu, jangan lihat akibatnya, sebabnya. Kan yang kita tuding enggak kita hujat gubernur yang kaya gitu?

Gubernur memaki maki wali kota dari duduk hingga berdiri. Kita bilang nih, hei gubernur jangan Anda maki maki anak buah Anda di depan umum dong. Dia nyaut, nyaut, wajar saja kalau ada orang ngumpat-ngumpat dikit. Mesti dipikirin kenapa begitu.

Tanya sama yang hadir di situ kenapa Ahok marah. Saya pikir Kemendagri malu tuh. Betul betul kayak kaisar.

Terus soal data siluman bagaimana?

Kita bilang definisi siluman apa? Kalau APBD udah disahkan ditempelin itu siluman. Kalau masih pembahasan bukan siluman. Yang siluman itu justru APBD-nya Ahok. Yang tidak dibahas tapi disampein. Yang siluman itu.

Ahok kemarin mengakui siluman itu bukan dari saya, tapi temuan BPK tahun lalu. Dia tuh gitu kalau di depan orang ngakuin, depan media beda lagi. Siluman itu bukan dari saya itu dari temuan BPK tahun 2014.

Jadi UPS?

UPS bukan dana siluman, orang itu diusulin kok. Sudin mengusulkan, terus gimana kalau unit dia yang mengusulkan. Di mana-mana APBD itu perda dari DPRD. Kalau dari gubernur namanya pergub. Kemarin ditumpukin.

Apa APBD tidak dibahas bersama?

Iya kalau Ahok ngikutin aturan. Ahok kan kemarin perubahan saja enggak ngikutin aturan. Perubahan harus dengan kita loh. Revisi. Sesuai aturan saja bahas bersama. Kembalilah pada UU yang ngatur pemerintah jangan bikin aturan sendiri.