Sejarah Pemilu 1971 dan Hasilnya, Perlu Diketahui
Pemilu 1971 adalah pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru.
Pemilu 1971 adalah pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru.
Sejarah Pemilu 1971 dan Hasilnya, Perlu Diketahui
Pemilu pertama pada tahun 1955, dikenal sebagai Pemilu Konstituante, menjadi tonggak bersejarah sebagai pemilu demokratis pertama di Indonesia. Setelah pemilu pertama, perjalanan demokrasi Indonesia tidaklah mulus.
Termasuk pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru yaitu mulai tahun 1971. Pemilu pada masa ini dinilai belum dilakukan secara adil dan jujur. Ini tidak lain karena campur tangan pemerintah dianggap masih kuat untuk memenangkan pemilu.
Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui perjalanan sejarah pemilu di Indonesia, termasuk pemilu 1971. Mulai dari dasar hukum yang digunakan, pelaksanaan pemilu, dan hasil yang diperoleh. Berikut kami merangkum informasi tentang pemilu 1971, bisa disimak.
Dasar Hukum
Pertama, akan dijelaskan dasar hukum pemilu 1971.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Apa tujuan utama Pemilu 1955? Pelaksanaan Pemilu 1955 bertujuan untuk dua hal. Pertama tujuan Pemilu 1955 adalah untuk memilih anggota DPR. Tujuan Pemilu 1955 kedua adalah untuk memilih anggota Konstituante.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu? Tujuan utama dari pemilu adalah menciptakan wakil-wakil yang dapat mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat.
Sistem Pemilu
Berikutnya akan dijelaskan sistem pemilu 1971.
Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan keberagaman pandangan politik terwakili di parlemen serta untuk mendorong partisipasi politik yang lebih besar dari berbagai kelompok masyarakat.
Dalam pelaksanaan Pemilu 1971, partisipasi masyarakat sangat tinggi, dengan berbagai partai politik yang terlibat dalam proses pemilihan. Proses pemilihan melibatkan penentuan calon legislatif dari masing-masing partai politik, kemudian pencalonan dan kampanye oleh para kandidat, dan akhirnya pemungutan suara oleh warga negara.
Pemilu 1971 memainkan peran penting dalam pembentukan sistem politik Indonesia pada masa itu, dan menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia.
Pelaksanaan Pemilu
Selanjutnya akan dijelaskan pelaksanaan pemilu 1971.
Pemilu 1971 memiliki signifikansi yang besar dalam sejarah politik Indonesia, karena merupakan awal dari dominasi Golkar dalam politik Indonesia serta menandai stabilitas politik setelah masa konflik dan ketidakstabilan sebelumnya.
Hasil Pemilu
Berikutnya akan dijelaskan bagaimana hasil pemilu 1971.
Hasil Pemilu 1971 menunjukkan kemenangan besar bagi Partai Golkar yang berhasil meraih 34.348.673 suara dan mendapatkan 236 kursi di DPR. Kemenangan ini disusul oleh Partai NU yang mendapatkan 10.213.650 suara dan 58 kursi di DPR, serta Partai PNI dengan 3.793.266 suara dan 20 kursi di DPR.Pemilu 1971 dianggap sebagai upaya untuk menguatkan kekuasaan pemerintah Orde Baru, terutama bagi Partai Golkar yang menjadi partai penguasa dominan selama masa tersebut. Hasil pemilu ini juga menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem politik Indonesia untuk mewujudkan demokrasi yang sejati.
Pemilu Orde Baru
Pemilu 1971 hingga 1997 merupakan pemilu yang dilakukan di bawah kepemimpinan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.
Selama periode pemilu ini, dikatakan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang mendominasi, karena tidak lain merupakan partai dari pemerintah pada masa itu.Penyelenggaraan pemilu selama periode ini dinilai cenderung tidak jujur dan penuh manipulasi, sehingga sering diwarnai dengan kecurangan. Hal ini mengakibatkan perubahan kepemimpinan yang terjadi selama periode tersebut sangat terbatas, dengan Soeharto terus memegang kekuasaan hingga tahun 1998.