Ciri Khas Demokrasi Pancasila, Pahami Tujuan dan Nilainya

Dahulu, Indonesia sempat menganut ideologi Demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Konsep pemahaman ideologi ini berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum.

Pancasila adalah representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang.

Demokrasi Pancasila yang berlaku pada saat itu memiliki ciri-ciri yang spesifik, yang disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan negara. Apa saja ciri khas Demokrasi Pancasila tersebut?

Ciri Khas Demokrasi Pancasila

Tujuan Demokrasi Pancasila

Adapun tujuan dari Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Agar pemerintah tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. 2. Semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. 3. Menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. 4. Sistem konstituisonal di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 5. Membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya.

Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila

Ada beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria dan standar ideal yang merupakan tolok ukur dalam Demokrasi Pancasila, yaitu:

a. Pemahaman yang tercerahkan. Suatu hal dipandang baik bagi rakyat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Inilah alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau pandang baik. b. Partisipasi efektif, partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat.

c. Kontrol terhadap agenda. Agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala proritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat. d. Persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan. Hak pilih dalam demokrasi bersifat universal, dalam suatu proses pembuatan keputusan setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih. e. Inklusivitas. Kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara, dalam hal ini demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat kepada keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut.