Jenderal Listyo Sigit Prabowo Resmi Dilantik Jadi Kapolri, Khofifah Sampaikan Ini
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di Istana Negara Jakarta pada Rabu, 27 Januari 2021. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sampaikan ini.
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di Istana Negara Jakarta pada Rabu, 27 Januari 2021. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun menyampaikan selamat atas pelantikan tersebut.
“Selamat bertugas jenderal,” terang Khofifah melalui keterangan tertulis di Surabaya, Rabu siang.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
-
Siapa yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur? Hal ini dirasakan Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
-
Kapan Jawa Timur meraih penghargaan insentif fiskal? Atas Keberhasilan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak mewakil Khofifah, dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis(9/11).
-
Mengapa Aming dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur? Keluarga jadi salah satu faktor terpenting bagi seorang anak. Hal ini dirasakan Aming Aminoedhin, seniman yang dijuluki Presiden Penyair Jawa Timur.
-
Apa yang menjadi sorotan Kantor Berita Amerika tentang OKU Timur? Potensi perikanan terutama kampung patin yang ada di OKU Timur menjadi lirikan dunia Internasional, di mana tim dari Kantor Berita Amerika Associated Press beraudensi dan wawancara bersama Bupati OKU Timur H Lanosin ST, Senin 24 Juli 2023 di Ruang Budensi Bupati OKU Timur.
-
Siapa yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Timur memiliki karakteristik khusus? Menurut Mohammad Noer, masyarakat Jawa Timur dinamis, agresif dan memiliki karakteristik khusus. "Agar diterima menjadi pimpinan di Provinsi Jawa Timur maka harus mau melayani rakyat, tahu menempatkan diri serta mampu mengayomi rakyat," ujarnya, dikutip dari laman resmi disperpusip.jatimprov.go.id.
Harapan untuk Kapolri
©2020 Merdeka.com/Darmadi Sasongko
Sebagai informasi, hingga kini Gubernur Khofifah masih menjalani masa isolasi mandiri setelah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 sejak 1 Januari 2021.
Mantan Mensos itu berharap, Kapolri Listyo Sigit mampu membawa Polri menjadi institusi yang presisi.
”Semoga Kapolri dapat segera mewujudkan konsepsi Polri yang presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Tentunya tanpa meninggalkan citra Polri yang humanis, mengayomi, dan melayani,” tuturnya.
Konsep Presisi
©Biro Pers Sekretariat Presiden
Menurut Khofifah, konsep presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia terhadap Korps Bhayangkara itu.
Masyarakat, imbuhnya, ingin Polri semakin modern dan inovatif menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
”Varian kriminalitas kini semakin banyak tidak hanya kejahatan jalanan. Terlebih di era disrupsi seperti sekarang ini di mana kejahatan bergerak secara virtual tanpa mengenal waktu dan tempat,” ungkap gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu.
Selain itu, di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, Khofifah yakin Kapolri mampu mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi, termasuk meneruskan prestasi kepolisian.
Pelantikan Kapolri
©Biro Pers Sekretariat Presiden
Pengangkatan Listyo dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Polri tahun 2021 yang ditetapkan pada 25 Januari 2021. Sementara kenaikan pangkatnya berdasarkan Keputusan Presiden No 7 Polri tahun 2021 tertanggal 27 Januari 2021.
Setelah mengucapkan janji, Listyo menandatangani berita acara pelantikan. Selanjutnya, Presiden Jokowi mengganti tanda pangkat Listyo dari Komjen Polisi menjadi Jenderal Polisi.
Hadir dalam acara pelantikan tersebut yakni para pejabat negara dalam jumlah terbatas, antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Firli Bahuri dan sejumlah pejabat terkait lain.