Agun Gunandjar Duduk di DPR Sejak 1997

Pengalaman Agun Gunandjar

Bagaimana cerita awal ketika Anda duduk sebagai anggota DPR tahun 1997?

Tahun 1997 kan ada jalur 'ABG' (ABRI/Militer, Birokrasi dan Golkar). Saya masuk dari jalur ABRI, karena saya anak tentara dari FKPPI. Ya sudah masuk dari jalur situ. Ketika reformasi 1997 ke 1999 saya keluar dari pegawai negeri lalu saya masuk lagi ke Partai Golkar dan lolos.

Mengikuti Pemilu tahun 1999 itu paling berat. Waktu saya dikasih nomor urut 4 di Pemilu 1999, tapi justru suara saya terbesar di situ. Ya mungkin konstituen saya kasihan melihat saya di nomor 4. Dulu (Pemilu 1999) Partai Golkar nomor 23 dan itu saya abadikan di nomor mobil saya. Plat mobil saya kan B 234 GUN.

Bisa diceritakan seperti apa karir Anda sebagai anggota DPR dari tahun 1997?

Saya muter. Tapi sebetulnya di bidang hukum karena dulu bidang hukum di situ. Pertama hukum di komisi II DPR. Saat hukum pindah ke Komisi III DPR, saya juga di sana. Setelah itu baru pindah ke komisi II DPR yang menangani Pemilu.

Untuk lima tahun terakhir (DPR periode 2014-2019) saya tidak punya posisi jelas. Jadi saya dipindah-pindah karena kisruh internal Partai Golkar. Sehingga pernah berada di Komisi I, VI, III dan terakhir Komisi XI, sampai periode itu habis.

Selama menjabat anggota DPR, bagaimana Anda melihat tingkah laku para anggota lain dari tiap periode?

Lima tahun terakhir ini saya melihat ada yang agak aneh, jumlah kehadiran, aktivitas. Lima tahun ini saya melihat justru anak muda lebih banyak, yang berpendidikan tinggi banyak, harusnya kan kinerjanya lebih bagus, lebih baik. Tapi faktanya sebaliknya.

Enggak tahu (apa penyebabnya) yang jelas di paripurna pun saya seringnya ketemu Ibu Popong (Politikus senior Partai Golkar). Hanya beliau, kalau yang datang pagi-pagi Bu Popong. Silakan tanya langsung. Artinya kok kenapa senior yang lebih rajin. Kalau yang muda ya enggak tahu.

DPR periode 2014-2019 sampai empat kali ganti ketua. Apakah ini jadi menjadi catatan buruk sepanjang Anda duduk sebagai wakil rakyat?

Kalau saya lebih melihat sisi citra buruk tentang parlemen tidak terlepas dari opini publik. Sekarang saya tanya, mana sih yang memberitakan saya, misalnya. Perasaan saya kerja serius, meninggalkan kantor untuk kerja ini itu tapi enggak juga ada beritanya. Enggak tahu kenapa. Contohnya, seperti pembahasan Revisi UU KPK, yang saya tahu KPK juga diundang kok, itu sudah 2 tahun lalu.

2019 Merdeka.com

Menurut Anda apa yang menyebabkan publik merasa kinerja DPR selalu dicap buruk?

Kalau menurut saya ukuran buruknya apa dulu, itu harus jelas. Kalau bicara tidak baik itu, pemberitaan yang buruk. Nah, maksudnya bukan DPR buruk, saya akui DPR banyak kelemahan tapi pemberitaan buruk ini tidak seimbang dengan pemberitaan yang baik. Itu akhirnya apapun yang dikerjakan DPR selalu dicurigai dan dianggap buruk.

Sekarang kalau ditanya apa kerjaan DPR yang bagus? Berita hari ini saja menginap di hotel bintang 5 mewah. Lalu dikritik. Saya malas mengomentari yang begitu, itu sampah.

Tapi enggak harus kaya gitu dong, enggak harus memposisikan pers sebagai pilar demokrasi harusnya dia bertanggungjawab sama kehidupan demokrasi ke depan, parlemen yang baik.

Sudah enam periode duduk sebagai anggota DPR, kebosanan seperti apa yang sering Anda rasakan?

Saya enggak bosen. Ketika pertama itu tahun 1997, saya hanya 2 tahun sebagai anggota DPR jadi kalau total semua pengabdian 22 tahun. Kalau ditambah sama yang sekarang (DPR periode 2019-2024) bisa menjadi 27 tahun.

Apa saja perbedaan yang Anda lihat tentang kondisi DPR sebagai anggota dewan dari masa ke masa?

Yang saya lihat memang pembentukan undang-undang terlalu banyak mengikuti saran dan masukan dari LSM yang mengaku pakar, NGO terbuka dan tertutup. Maka akhirnya begini. Salah satunya tentang aturan Pemilu. Jadi Pemilu terbaik menurut saya itu sistem tahun 1999.

Ketika itu pakai sistem tertutup tapi penentuan pemilihnya tergantung kabupaten yang menang. Penyelenggaraannya juga ada unsur pemerintah dan partai politik.

Mengapa sejak pertama duduk sebagai anggota DPR fokus memperhatikan sistem Pemilu?

Kalau dari 1997, 1999 2004, 2009 itu saya konsen melanjutkan apa yang saya kerjakan. Saya fokus sama amandemen. Karena itu saya yang buat dan menata sistem demokrasi dan politik. Saya terlibat terus di situ sampai yang terakhir ini juga terlibat, makanya saya bisa bercerita dengan sistem yang ada.

tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, saya katakan banyak yang mundurnya. Salah satunya karena sistem.

Apakah itu terjadi pada sistem Pemilu 2019?

Iya, sama saja. Hasilnya enggak akan lebih baik dari sebelumnya. Yang jadi penyebab dari persoalan perundang-undangan sebetulnya saya sudah mendesain lubang persoalan dan itu sudah berhasil ditutupi membuat undang-undang, tetapi kembali publik menggugat. Dengan publik menggugat, ini bikin kacau.

Memang apa saja ketika itu yang Anda perjuangan untuk masalah sistem politik di Indonesia?

Undang-undang tentang biayai partai politik. Lalu, biaya dari negara untuk saksi untuk partai politik. Dan saya digebukin karena dianggap pendukung koruptor.

Mengapa ketika itu mengalami banyak pertentangan soal aturan biaya politik untuk menekan tumbuhnya korupsi di Indonesia?

Coba saja lihat. Pada 5 tahun lalu dirilis itu pernyataan siapa. Jadi ya saya merupakan pelaku sejarah. Dulu orang bilang A sekarang bilang B, saya tinggal tunjuk saja orangnya, "Dulu kamu ngomong apa?"

Jadi menurut saya yang bikin rusak itu para LSM. Banyak masukan mereka ini menyesatkan.

Pendekatan seperti apa yang Anda lakukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat sehingga selalu terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Jawa Barat X?

Melaksanakan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saja. Kalau reses ya reses.

Kalau menurut saya, sepanjang masyarakat itu bisa percaya, menjaga kepercayaannya dan itu harus dilakukan komunikasi apa adanya. Dengan begitu mereka tetap setia memilih.

Tapi kalau kita banyak bohong, banyak janji ya mau digelontorkan program biaya apapun masyarakat enggak akan percaya. Saya enggak keluar biaya, biasa-biasa saja, boleh dicek. Spanduk dan baliho biasa-biasa saja, lebih banyak mengerjakan tugas.

Kalau jadi MPR melakukan sosialisasi, penyerapan aspirasi, uang ada diberikan ke pesantren. Lewat dana aspirasi itu yang kita gunakan. Kalau ada CSR dari mitra kerja saya tidak ada uang 1 sen yang saya ambil. Itu yang orang bisa membedakan. Misalnya ada dana apa, saya melarang tim saya untuk mengambil. Tapi kalau dana aspirasi DPR turun, pantang buat saya mengambil.

Seberapa sering Anda tatap muka langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan?

Silakan ditanya masyarakat sendiri. Jangan tanya sama saya.

Dalam Pemilu 2019 ini, berapa perolehan suara Anda di Dapil Jawa Barat X?

Suara saya drop (turun). Terakhir ini hampir 60 ribu sekian suara. Kalau yang dulu pada 1999, sempat tembus sampai 120 ribu suara. Itu di zaman Pak Akbar Tanjung duduk sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Waktu tahun 2009 saya dikasih nomor urut 4, tapi suara saya tetap paling banyak. Memang saya asli Ciamis ya, banyak keluarga di sana.

Sebagai orang paling senior di DPR, kesempatan seperti apa yang selama ini Anda inginkan?

Ya paling senior kalau di DPR. Kalau usia masih banyak yang lain. Saya paling senior di keperiodeannya. Makanya kalau saya sekarang sudah tidak ada ambisi lagi pengen jadi A, B, C, D, sudah lewat periodenya, bukan lagi masanya karena saya bagian dari sejarah dan saya menyadari dulu terhambat oleh senior saya.

Senior saya dulu di atas enggak mau gantian. Kalau saya sekarang di atas masih terus kompetisi dengan yang di bawah. Mereka juga mau karena sudah 2-3 periode, masa saya yang 6 periode masih mau rebutan jabatan.

Kalau saya lebih baik memberikan legacy, nasihat sama yang muda-muda karena kita harus mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Saya meyakini negara ini harus diisi oleh anak muda.

Saya sudah sering sekali mengatakan bahwa Pemilu itu kan bukan segalanya sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara melalui pembentukan pemerintah yang efektif. Pemerintahan yang efektif ini kalau bisa terwujud dengan yang terpilih adalah orang-orang berintegritas, punya kompetensi, tahu apa yang dia kerjakan, batasannya, aturannya.

Itu semua akan bisa diperoleh kalau diseleksi partai berjalan dengan benar. Sehingga rakyat, kalau saya, apa yang disajikan yang tidak berintegritas.

Kalau sekarang yang terpilih itu adalah sejumlah orang yang memang disodorkan oleh partai, anak bupati, anak gubernur atau orang yang berlatar belakang punya uang banyak. Akhirnya yang saya khawatirkan ke depan mereka masuk ke pimpinan. Kalau sistem yang ada sekarang ini tidak ada koreksi.

Koreksi bagi saya, kalau saya bukan dari sistem politiknya, mulai dari partainya. Apakah partai bisa melakukan perekrutan dengan benar. Golkar punya PLDT (Prestasi, Loyalitas, Dedikasi dan Tidak Tercela), apakah sudah dijalankan? Kan itu yang jadi persoalan.

Kalau buat saya Golkar harusnya bisa lebih ini tapi tidak bisa dibebankan oleh ketua umum hari ini. Karena manajemen Golkar dari periode ke periode bukan manajemen yang semakin terstruktur, egaliterian, marketable, populis, makin disukai. Kalau saya melihat sebaliknya, orang gerah milih.

Saya berharap yang terpilih bukan mampu menjalankan. Ini kan masalah manajemen partai. Kalau manajemen dari partai ke partainya sama yang orang bilang oligarki itu juga tunggu saja. Harapan saya yang muda-muda menyadari itu karena kami sudah mengingatkan.