Bukan artis, Jokowi-JK tak buru popularitas

Tidak ada alasan lagi mempertahankan subsidi BBM. Jaring pengaman sosial harus diawasi ketat.

Tanpa basa basi, tanpa keterangan panjang lebar, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM di Istana Merdeka, Senin (17/11) malam. "Saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 WIB terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500," kata Jokowi.

Sebagaimana dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah akan segera menaikkan harga BBM, begitu Presiden Jokowi kembali dari lawatan luar negeri. Jokowi mendarat di Bandara Halim Perdanakusumah, pada Minggu (16/11) malam. Senin siang menggelar sidang kabinet, sore berdiskusi dengan JK, malam BBM dinaikkan.

Tidak sampai sebulan berkuasa, duet Jokowi-JK telah mengambil kebijakan strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Dalam dua pekan sebelumnya, Jokowi minta agar para menteri terkait menyiapkan jaring pengaman sosial untuk penduduk miskin dan rentan miskin. Begitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sampai ke yang berhak, maka BBM dinaikkan.

Memang penyebaran jaring pengaman melalui kartu-kartu tersebut belum sepenuhnya sempurna. Tetapi Jokowi dan JK tahu kultur birokrasi kita: jika tidak didesak-desak oleh keadaan dan kebutuhan, mereka tidak akan bekerja keras. Makanya, sampai kapan pun jika menunggu tuntasnya persiapan, tidak akan selesai. Selalu banyak kendala, selalu banyak dalih untuk tidak menyelesaikannya dengan cepat.

Jokowi-JK juga mengerti, kebijakan ini akan menuai prokontra. Belum diumumkan saja, sejumlah politisi sudah bernada minor terhadap rencana pemerintah, sambil mencari muka di hadapan media. Di sana-sini sudah terjadi demo mahasiswa menentang kenaikan harga BBM, seakan melanjutkan tradisi para pendahulunya, meski situasi sudah berubah. Jokowi-JK pasti paham popularitasnya akan turun.

Tetapi Jokowi-JK menyadari sepenuhnya, dirinya bukan artis yang memburu popularitas; dirinya juga bukan demagog, yang gemar mengumbar kata-kata menyenangkan rakyat. Dirinya adalah pemimpin nasional, yang mengejar visi Indonesia ke depan: negara sejahtera, rakyat adil makmur. Oleh karena itu kebijkan yang salah harus diluruskan, meskipun kebijakan itu dalam jangka pendek dianggap merugikan rakyat.

Semula tersiar kabar, pengumuman kenaikan harga BBM akan disampaikan oleh Menko Perekonomian bersama sejumlah menteri lainnya. Hal ini terlihat dari tersebarnya undangan ke para pemimpin redaksi untuk melakukan pertemuan di kantor menko perekonomian. Namun pertemuan itu hanya untuk menjelaskan latar belakang kenaikan harga BBM, sesuatu yang sesungguhnya sudah dipahami oleh para pemimpin redaksi.

Pengumuman tetap dilakukan oleh Presiden Jokowi. "Presiden mengatakan kalau mengumumkan yang sulit-sulit seperti ini harus dilakukan oleh beliau sendiri. Itu sebabnya pengumuman dilakukan sendiri oleh Presiden," kata Menteri ESDM Sudirman, beberapa jam sebelum pengumuman. Hal ini memang sesuai dengan janji Jokowi: kebijakan penting harus diumumkan presiden, apapun risikonya.

Laku politik Jokowi ini perlu digarisbawahi, mengingat selama ini, kebijakan menaikkan harga BBM selalu diumumkan menteri: sekan-akan menteri yang ambil kebijakan dan presiden tidak mengetahuinya. Memang Presiden SBY pernah mengumumkan sendiri di Istana, tetapi saat pemerintah menurunkan harga BBM yang disesuaikan dengan harga pasar yang melemah. Tapi ketika harga pasar terus naik, SBY tidak berani mengurangi subsidi BBM. Pemerintah berikutnya yang harus menanggung beban.

Jokowi-JK tidak pernah menyalahkan pemerintah sebelumnya atas beratnya beban fiskal akibat subsidi BBM yang terus naik hingga mencapai Rp 300 triliun. Masing-masing presiden punya kebijakan berbeda sesuai dengan kewenangan yang diberikan konstitusi. Bahwa SBY berkeras mempertahankan kebijakannya semata demi popularitasnya, ya itu hak presiden yang harus dihormati. Sebagai pengganti SBY, Jokowi punya visi dan kebijakan sendiri, yang juga harus dihormati.

Jokowi juga tidak perlu mengikuti gaya presiden sebelumnya dalam mengurangi subsidi BBM: memberikan dalih panjang lebar dan menghaluskan gaya bahasa, bukan kenaikan harga tapi penyesuaian harga. "Kalau saya tegas saja. Naik ya naik. Para ahli sudah menghitung, para menteri mengkalkulasi. Saya tinggal eksekusi," katanya.

Penjelasan Jokowi pun cukup mudah dipahami. Dalam berbagai kesempatan, dia selalu bilang, subsidi BBM sudah menyedot anggaran hingga Rp 714 triliun. Padahal, subsidi untuk kesehatan hanya Rp 220 triliun dan anggaran infrastruktur Rp 570 triliun. "Ini kan enggak bener. Kita ini sudah terlalu boros. Anggaran ratusan triliun dihambur-hamburkan untuk dibakar," katanya.

Memang, selain mengejar popularitas, sesungguhnya sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengurangi subsidi BBM dan menyamakan dengan harga pasar. Sudah banyak kajian yang menunjukkan hal itu. Yang jadi masalah adalah bagaimana pemerintah mampu menjamin bahwa kebijakan ini benar-benar tidak membuat rakyat semakin miskin. Oleh karena itu efektivitas jaringan pengaman sosial (KIS, KIP, dan KPS) harus terus diawasi ketat biar tidak ada yang dikorupsi.