Demokrat: Century sudah selesai

Demokrat meyakini tidak ada aliran dana korupsi Century yang mengalir untuk kampanye SBY-Boediono di Pilpres 2019.

Skandal Bank Century sempat menyita banyak perhatian lima tahun belakangan. Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan wakilnya Boediono menjadi bulan-bulanan dalam kasus tersebut meski tengah berkuasa.

DPR membentuk Pansus Century, sejumlah pejabat era pemerintahan SBY bahkan Boediono dipanggil untuk memberikan keterangan. Lawan politik SBY menduga, duit Rp 6,7 triliun mengalir ke pemenangan SBY-Boediono di Pilpres 2009.

Dugaan diperkuat karena SBY tiba-tiba menunjuk Gubernur Bank Indonesia Boediono menjadi cawapresnya kala itu. Penunjukkan Boediono tak ada satu tahun setelah pencairan bailout Bank Century oleh LPS atas persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bank Indonesia yang menilai Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik.

Lima tahun berlalu, tak ada satupun bukti di pengadilan yang menyebut SBY atau Boediono terlibat dalam kasus Century. Kasus ini berhenti sampai penetapan tersangka pemilik saham Century, Robert Tantular, Deputi Gubernur BI Siti Fadjriyah dan Budi Mulya sebagai tersangka di KPK.

Menanggapi kasus ini, Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menekankan jika kasus Century sudah selesai. Dia meyakini bahwa tidak ada aliran dana sepeser pun dari bailout Century yang mengalir ke Partai Demokrat.

"Saya enggak tahu orang-orang yang berniat menjatuhkan Pak SBY mengaitkan suatu hal yang tidak ada kaitannya. Jadi tanya kepada mereka dong. Tapi ujungnya adalah proses hukum yang ada. Ketika semua risau dan menuding bahkan fitnah ya endingnya proses hukum," kata Didi yang kala itu juga menjadi anggota Pansus Century dari Fraksi Demokrat di DPR.

Berikut wawancara khusus merdeka.com dengan Wasekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dan Jubir Demokrat Imelda Sari tentang elite Demokrat terjerat korupsi dan kasus Bank Century, 12 November 2015 lalu di sebuah cafer di bilangan Kuningan, Jakarta:

1. Parpol berhubungan langsung dengan kebijakan politik, yang menarik kebanyakan kasus korupsi selalu identik dengan kasus korupsi, momen pilkada ini gimana sih membersihkan parpol dengan citra korupsi?

Didi Irawadi: Transparansi saya kira. Karena menjelang pilkada, yang saya dengar tiba-tiba meningkat dana bansos di mana-mana. Ini saya kira penyelenggaraan, peranaan KPU, Pawanslu juga coba mengawasi hal ini karena ini menjadi tren dan sering terjadi tapi kita tidak menuduh bahwa apa benar, tapi perlu peranan KPU dan Bawaslu melihat korelasi meningkatnya dana bansos dengan Pilkada ini. Dan tiap Partai harus transpransi dengan dana-dana dalam kampanye dan sosialisasi dan sebagiannya harus transparansi kepada publik.

Dan rakyat juga harus dibiasakan, terutama peranan media tidak sekedar janji-janji maupun retorika yang diberikan selama ini publik terpesona, contohnya presiden kita penuh dengan janji-janji, contoh saja ya. Dalam hal lain, para calon di daerah-daerah itu jago-jago pidato tapi di satu sisi rakyat para calon ini juga parpol pengusung dalam transparansi pendanaan kampanye dan sebagainya. Dan rakyat berperan apa terutama media melihat korelasi ini, harapan saya tidak ada korelasi dengan bansos dan pilkada.

2. Instruksi SBY untuk calon kepala daerah untuk tidak money politik?

Didi Irawadi: Sadar saja gimana aspirasi rakyat itu diperhatikan. Dan janji itu bisa dipenuhi jangan janji yang enggak mungkin, tapi janji yang mungkin, tidak meleset ya. Calon Demokrat diminta untuk memberikan visi-misi dan program yang bisa dilihat suatu saat. Dan transparan dan calon yang berkuasa di daerah (petahana) jangan pernah gunakan kekuasaan, harus netral semua. Harus fairness. Tapi kembali lagi peran KPU dan Bawaslu tadi agar transparansi.

Imelda Sari: Yang penting dari bapak itu kalau bikin program tidak lebih dari 10, karena bukan cuma mudah dilakukan tapi jangan bikin janji yang terlalu banyak. Jadi 10 janji itu bisa ditepati pada saat sudah terpilih itu gak masalah tapi persoalannya adalah ketika udah janji 10 hal itu saja sulit. Sekarang aja bikin program banyak sampai seratus tapi juga banyak yang meleset. Itu yang kita perhatikan juga.

Soal korupsi tadi, kita sudah aktif sekali bikin sekolah anti korupsi dan kalau diperhatikan kami sudah dua kali menyelenggarakan sekolah anti korupsi dan besok itu dilanjutkan. Dan itu dilanjutkan ke daerah-daerah. KPK, KY bersama Demokrat membuka diri untuk menyelenggarakan sekolah anti korupsi.

3. Korupsi identik dengan Parpol?

Didi Irawadi: Itu kan banyak faktor. Rekruitmen yang dilakukan parpol itu jadi pertanyaan. Kenapa suatu partai banyak melakukan korupsi, pertanyaannya dulu bagaimana melakukan rekruitmen? Lalu juga hal lain pendanaan parpol selama ini sangat kecil ya tapi ini bukan alasan untuk korupsi tapi banyak di Negara maju saya lihat pendanaan parpol dibayar dengan APBN dan biaya yang memadai. Tapi di satu sisi akuntabilitas jelas, trasparan itu yang diperlukan. Indonesia harus memikirkan sejauh itu karena pendanaan parpol sangat kecil sekali.

Partai partai pemenang kemarin hanya cukup untuk beli ATK dan pembiayaan lain. Tapi sekali lagi ini bukan alasan untuk korupsi tapi rekruitmen gimana memilih orang dengan integritas, karya di masa lalu apa yang dia lakukan. Jadi tidak memilih orang hanya karena perkawanan dan punya banyak uang dan bisa duduk di sana tanpa melihat latar belakangnya karena itu bisa memicu awal korupsi. Karena kekuasan itu selalu menggoda (eksekutif dan legislatif). Karena tes awalnya itu beri kekuasaan, karena jika dia baik, jujur dan berintegritas maka kasih kekuasaan dia. Sama kalau orang dikasih uang bagaimana ia memakai uang itu dengan benar tidak? karena di situ ada potensi menyelewengkan.

Imelda Sari: Rekruitmen. Saya kira kalau melihat masalah korupsi itu identik dengan mereka yang duduk di parlemen biasanya atau mereka yang menjadi kepala daerah. Dan fokusnya itu lebih banyak ke sana. Persoalnnya adalah ketika yang duduk di parlemen itu memang harus diakui pada proses rekruitmen tadi saat ini kita harus mengakui misalnya bukan juga mereka yang duduk di parlemen secara apa namanya latar belakang kadang-kadang mereka menang dari sisi kemenangan mereka meskipun digugat tapi menang. Kadang-kadang juga yang terbaik juga di parlemen. Tapi proses rekruitmen itu ke depan kita evaluasi dan kita akan pikirkan hal-hal yang baik, baik ada reward dan punishment bagi kader. Saya kira itu yang harus diperhatikan.

4. Demokrat lihat korupsi itu karena kesempatan atau kekuasaan?

Imelda: Banyak persoalan saya kira. Sistem penganggaran kita sangat rumit. Sistem penganggaran APBN kita nomenklatur dan seterusnya. Banyak orang yang tidak memahami bagaimana cara penggunaan anggaran itu sehingga mereka tidak tahu cara penggunaan anggaran. Misalnya gini lho, ada kunjungan ke daerah, satu orang dengan hotel misalnya untuk kelas eselon 3 dan 2 itu cuma boleh Rp 75 ribu. Itu hal yang simple, jadi pagu dia itu cuma Rp 750 ribu tapi karena dia di daerah dan kebutuhan itu melampaui misalnya dia harus membayar Rp 1,5 juta.

Jadi sistem anggaran APBN kita harus diakui memang agak njlimet (ribet). Dan tidak tahu cara penggunaan dan kategori, misalnya sewa mobil, sewa mobil enggak ada dalam anggaran. Sementara baik anggota dewan itu Rp 500 ribu dikeluarkan untuk mobil tapi enggak ada dalam anggaran, lalu dari mana mereka ganti uang pribadi mereka yang digunakan untuk mendukung pelaksanan tugas. Hal seperti itu harus diperbaiki dalam sistem anggaran. Jadi sebaiknya KPK dalam supervisinya itu lebih perhatikan ini ke depan. Jadi itu agak rumit bagi orang yang enggak pernah lakukan itu (orang yang baru masuk dan tidak tahu bagaimana gunakan anggaran).

5. Sudah tahu ribet tapi kenapa korupsi?

Didi Irawadi: Di samping pengetahuan yang kurang, ya mental orang juga. Pimpinan jangan tempatkan orang-orang ini dalam fraksi, di sana harus orang yang mengerti anggaran untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan partai. Karena banyak kita temukan korupsi itu terjadi di banggar. Nah bagaimana cara penempatan orang ini, jadi berangkat dari niat baik menempatkan orang ini.

6. Demokrat lihat penempatan ini?

Saya kira semua partai ya, tapi Demokrat sudah menempatkan orang-orang dengan baik yang mengerti anggaran untuk kepentingan publik. Tapi banyak terjadi bukan hanya di pusat tapi di daerah banyak enggak kepantau oleh KPK. Bansos itu lho.

Imelda Sari: Misalnya, Bansosnya Rp 25 juta lalu orang lihat karena Rp 25 juta di tangannya padahal itu ada sistem, ajukan dulu sudah itu ditunjukan apa kegunaan uang itu. Tujuannnya misalnya untuk ini tapi penggunannya kadang-kadang jadi itu ya tidak sesuai dengan peruntukan hal lain.

7. Elit parpol misalnya ketum terjerat korupsi? Sebetulnya apa yang terjadi, sudah di puncak elit partai tapi masih saja mau korupsi?

Didi Irawadi: Tiap partai kan berangkat dari niat baik untuk memilih elitnya baik ketum, sekjen dan sebagainya. Penyebabnya bisa dua kemungkinan, tapi kemungkinan yang sering terjadi itu kekuasaan itu menggoda. Jadi orang yang punya niat baik seperti ketum dan sekjen di beberapa partai termasuk partai kami mungkin tergoda melakukan hal yang tidak benar (kami ketum dan bendahara). Tapi kembali kalau ditanya bukan ke kami tapi kepada orang yang sudah lakukan itu kenapa Anda dulu sebelum jadi ketum dikenal alim tapi. Kalau ditanya ke saya, tapi mudah-mudahan satu saat kami tidak seperti itu. Baru ketahuan setelah ada kekuasaan.

8. Pendanaan parpol bermasalah?

Didi Irawadi: Bukan bermasalah, tapi kecil. Bayangkan Demokrat jadi pemenang waktu itu Cuma Rp 2 miliar setahun. Partai kecil hanya ratusan juta. Demokrat banyak iuran dari anggota, yang tidak punya uang kontribusi dengan pikiran dan tenaga. Tapi kalau Negara seharusnya mendukung dengan dana APBN. Tapi sekali lagi ketika parpol melanggar harus diberikan sanksi yang lebih berat karena ini kan uang rakyat dari APBN. Demokrat kontribusi dengan kenclengan (patungan). Tiap ada acara itu kita kenclengan untuk bisa mendukung kegiatan itu bisa berlangsung dan membangun kebiasaan membangun partai dan bangun sikap solid dan belonging ke partai.

9. Demokrat pernah diterpa badai korupsi, Ketua umum, bendahara dan wasekjen masuk bui, komentarnya?

Imelda Sari: Kita perbaikan ke situ tapi kita fokus ke konsolidasi dan itu pun Januari kemarin 2014 ketika kita diterpa isu dan kasus WO. Setelah kasus WO Yang kita perhatikan ketika ada KIH dan KMP kita di tengah. Bulan Mei kita kongres saya perhatikan ada kenaikan sekitar 2 persen. Artinya ada hope pada Demokrat dengan hasil kongres yang baru. Jadi meskipun orang belum tahu siapa calon presiden dari Demokrat tapi ada kepercayaan jika Demokrat bisa jadi agen perubahan, jadi kita fokus ke pilkada supaya target gimana kita memenangkan 2019.

10. 2019 sudah ada calon presiden?

Imelda Sari: Kita step by step pilkada ini baru setelah ini baru sebutkan oleh bapak SBY untuk sebut nama orang dan kembali fight di 2019. Cuma bapak (SBY) masih step by step ke pilkada. Mungkin setelah 2017 kita sebutkan namanya.

11. Kasus korupsi yang menerjang Demokrat sudah dilupakan publik?

Imelda Sari: Dilupakan enggak. Jadi publik melihat figur. Semua partai saya kira menjaga figurnya karena satu target semua mau menang 2019. Karena Demokrat itu sekarang sangat berkepentingan membuat para kader utamanya aware dengan apa yang disebut urusan korupsi tadi, baik di fraksi. Saya pikir fraksi sudah bagus, tidak ada lagi statemen yang bertabrak satu sama lain.

12. SBY pernah dikaitkan dengan Bank Century? Demokrat melihat ini seperti apa?

Didi Irawadi: Enggak ada masalah dari audit BPK dan KPK. Cuma yang masalah beberapa pelaku dari negeri inilah akan dicari saja. Kepentingan Demokrat pada saat itu dikaitkan dengan aliran dana tapi tidak pernah terbukti dalam proses hukum, proses pansus dan sebagainya. Tapi yang menjadi referensi utama kan proses hukum jadi enggak pernah, jadi tak pernah ada diduga.

13. Kenapa SBY selalu dikaitkan dengan Century, padahal tidak ada bukti hukum?

Didi Irawadi: Saya enggak tahu, orang-orang yang berniat menjatuhkan Pak SBY mengaitkan suatu hal yang tidak ada kaitannya. Jadi tanya kepada mereka dong. Tapi ujungnya adalah proses hukum yang ada. Ketika semua risau dan menuding bahkan fitnah ya endingnya proses hukum. Jadi sampai hari ini tidak ada bukti Partai Demokrat menerima. Tuduhannya begitu kan Demokrat menerima. Malahan yang ada walau sempat dikoreksi MA saudara Misbakun hampir dianggap dari bagian itu (di kasus Century), kok jadi inisiator tahu-tahu disinyalir walaupun sudah dibebaskan di MA. Walaupun pembebasan penuh kontroversi karena ada orang yang berbicara penyuapan. Artinya cobalah sisi lain itu dicari. Dan dalam hal ini tuduhan aliran dana ke partai tidak terbukti.

14. Demokrat merasa dikorbankan dalam kasus Century?

Didi Irawadi: Saya kira itu sudah berlalu ya tapi lebih baik kita melihat ke depan. Bahwa orang kalau menuduh jangan mengada-ada. Silakan kalau menuduh sesuatu apalagi hukum lho, tanpa ada fakta yang benar. Demokrat ambil hikmah bahwa pohon makin tinggi pasti banyak angin kencang datang yang tidak rela pimpinan kita dulu di puncak kekuasaan, banyak hikmah yng kita bisa ambil. Dan partai kami sangat mendukung Pasus Century waktu itu karena kita yakin kita tidak bermasalah dan harus transparan, dari awal kita tidak bersikap menunggu gitu lho. Pada saat Pansus Century ketika dinyatakan waktu itu kita langsung dukung. Tidak ada kekhawatiran. Saya yakin itu masa lalu dan bahkan orang yang berinisitor malah bermasalah (Misbakhun).

15. Century sudah selesai bagi Demokrat?

Didi Irawadi: Saya kira sudah selesai dan bukan kita yang mengatakan selesai, tapi proses hukum yang katakan itu, tidak ada bukti.