Jokowi butuh jubir, biar nyambung dengan rakyat

"Sehingga tidak menangani daily isu. Presiden harus memberikan statement dalam posisi beliau yang penting."

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya tidak membutuhkan juru bicara untuk menjembatani komunikasi Istana dengan masyarakat. Jokowi masih bisa melakukannya sendiri.

Namun hal lain disampaikan oleh mantan juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha. Menurut Julian, presiden selayaknya mengangkat juru bicara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan harian wartawan, yang tidak semuanya harus disampaikan langsung oleh presiden.

"Sehingga tidak menangani daily isu. Presiden harus memberikan statement dalam posisi beliau yang penting dan diharapkan bukan saja masyarakat luas. Tapi semua pejabat di bawahnya," kata Julian dalam wawancara khusus dengan merdeka.com, Jumat (27/3).

Menurut Julian, misalnya presiden menggelar rapat kabinet, baik paripurna atau terbatas. Publik merasa ingin tahu apa yang diputuskan, rapat yang diputuskan membahas apa.

"Kadang ini yang tidak ketemu, karena nobody speak. Kalau pun ada terpisah-pisah, kalau digabung gak nyambung, gak sinkron. Sory to say, pada saat itu butuh jubir. Presiden tak perlu menjelaskakan," imbuh Julian.

Berikut wawancara lengkapnya:

Lebih enak mana jadi juru bicara presiden atau jadi dosen seperti saat ini?

Jubir presiden adalah tanggung jawab yang diberikan negara. Saya melihat saya waktu jubir saya lihat bukan saya, tapi saya sebagai lembaga. Ini yang orang salah persepsi, dianggap itu sebagai pribadi, padahal salah. Di kepala saya sebagai jubir, sebagai lembaga presiden. Saya dapat tugas sebagai jubir, tanggung jawab terhadap kelembangaan, nomenklatur. Ini berat bagi saya karena yang saya wakili adalah posisi yang paling tinggi, Presiden RI, ini ada tanggung jawab moral, maupun jabatan. Sebagai dosen, anda boleh percaya, dunia yang sangat beda. Anda jadi tuan untuk diri anda sendiri, paham maksudnya, anda bisa memanage waktu. Hari ini saya ada kelas S3 di Depok , saya bisa ganti di hari Selasa. Apa ini bisa saya lakukan waktu saya jubir. Saya banyak ditinggalkan banyak orang, saya terlanjur berjanji tapi pada saatnya saya tidak bisa penuhi. Tapi orang maklum. Ada yang bilang saya berubah, sombong, pokoknya itulah. Sekali lagi memang saya terimakasih pada Pak SBY yang memberi saya kesempatan yang luar biasa. Di antara ratusan juta penduduk Indonesia saya dipilih sebagai juru bicara.

Oleh karena itu saya usulkan juga kepada Pak Presiden Jokowi, tentu itu prerogatif beliau, tapi lebih baik, presiden punya juru bicara, sehingga tidak tangani daily isu. Presiden harus memberikan statement dalam posisi beliau yang penting dan diharapkan, bukan saja masyarakat luas. Tapi semua pejabat di bawahnya, ini sebagai guidance. Misalnya presiden gak mungkin gak rapat kabinet, baik paripurna atau terbatas, dan publik orang seperti saya sebagai ordinary people merasa ingin tahu apa yang diputuskan, rapat yang diputuskan tadi bahas apa. Kadang ini yang tidak ketemu, karena nobody speak. Kalau pun ada terpisah-pisah, kalau digabung gak nyambung, gak sinkron. Sory to say, pada saat itu butuh jubir. Presiden tak perlu menjelaskakan. Menteri juga tidak wajib kalau tidak diminta presiden.


Berarti posisi jubir sangat penting?

Sangat penting, sebelum dulu prosesi inagurasi 20 Oktober saya pernah nanya kepada Pak Jokowi, meski tidak langsung dijawab oleh seskab Pak Andi Widjayanto pada 19 Oktober di istana, memang tidak perlu (jubir). Tapi saya hormati. Beliau memiliki hak prerogatif untuk tidak memakai jubir, tapi keterbutuhan info satu pintu yang mewakili lembaga persiden itu harus ada. Jubir resmi, apa itu Mensesneg atau siapa, untuk menghindari misleading. Akibatnya bisa gerus gerogoti wibawa pemerintahan, pemerintahan bisa jadi tidak efektif. Makin banyak rumor yang saling bertebaran tidak perlu. Kalau itu dibiarkan, tidak dihandel, oleh seorang juru bicara, jangan salahkan publik atau media yang mengekspos. Saya harap tolong dilihat jubir bukan lembaga, saya tidak pernah membiarkan isi kepala saya membiarkan mempengaruhi apa yang saya sampaikan, memang harus seperti itu.

Posisi Andi Widjayanto sebagai Seskab belum mewakili sebagai jubir?

Seskab adalah mereka yang langsung menangani internal kabinet termasuk mengelola organisasi, termasuk rapat kabinet. Kalau mensesneg cenderung keluar, kerjasama lembaga negara seperti MPR, DPR, BPK, MA dan sebagainya. Kalau dikatakan sekarang Andi Widjayanto menjalankan seperti itu, kembali kita harus tanyakan ke presiden, presiden harus definitif menunjuk orang, semua tergantung presiden, termasuk kalau presiden tetap tidak mau mengangkat jubir, dengan segala konseksuensi. I dont want to blame media. Ini dinamika, satu pintu saja informasi punya warna, apalagi banyak.

Apa karena style saja, SBY militer, Jokowi sipil?

Saya tanya balik, apa anda setuju kalau negara dijalankan dengan satu mekanisme atau manajemen yang dijaankan dengan apa adanya saja?

Artinya Bang Julian menyebut saat ini negara dijalankan dengan apa adanya?

Kalau seandainya saat ini tidak terstruktur, kan jadinya bisa dibayangkan seperti apa yang terjadi. Top of the top management adalah presiden, dalam sebuah negara. Banyak yang top, menteri. makanya disebut top of the top. Jadi, kalau ada masalah siapa yang harus bertanggung jawab. Hirarki kepemimpinan kan sudah jelas, tidak bisa saling lepas, harus ada koordinasi. Kalau soal style ita bicara lain. Tapi substansi harus terus dijaga. Saya tidak ingin mengatakan bahwa model otoritarianisme lebih bagus karena semua terkontrol. Itu tidak lebih baik, tapi cara-cara yang teratur saya kira semua sepakat. Keteraturan sistem yang bekerja.

Saya 9 tahun di Jepang, saya mengajar di sana. I love the country, saya jatuh cinta dengan negara itu. Apa yang membuat saya jatuh cinta, mereka punya sistem yang bikin semua teratur. Masyarakat Jepang memang lebih sedikit dari kita, kenapa bisa teratur, karena ada sistem. Kenapa pergantian perdana menteri tidak mengubah apapun, biasa saja. Itu yang saya respek dan kagum. Sementara di Indonesia perubahan posisi jabatan kementerian di eselon satu saja bisa mengubah sistem. Bukan berarti saya tidak memandang personal penting, tapi sitem dulu baru orangnya yang ditempatkan untuk lebih baik dan sempurna.


Sebagai dosen politik dan pengamat politik, bagaimana Bang Julian melihat pemerintahan Presiden Jokowi saat ini?

Kalau saya bilang sebagai pengamat pun, orang susah melepaskan saya stereotipe saya sebagai jubir. Tapi saya melihat ini masalah yang sangat luas. Pengalaman saya dulu, pernah ikut Pak SBY, mungkin bisa paham, hanya memang yang paling penting dari semua itu adalah efektivitas dalam pemeberitaan. Efektivitas bisa terjadi jika ada sinergitas orang-orang yang ada di dalam situ. Menteri-menteri mendukung, patuh loyal dan sepenuhnya menjalankan perintah presiden.

Pengertian bahwa menjalankan loyal bukan berarti taken for granted, mereka patuh dan tunduk mereka sebagai pembantu presiden. Tapi kalau sudah final, no compromise, no argument, no confrontative. Saya masuk dari hal yang besar dulu, karena pengamat biasanya berbicara utuh, tidak seperti politisi. Kalau dilihat dari pemerintahan sekarang sistem sementara berjalan, Pak Jokowi sebagai presiden punya keinginan untuk mencapai apa yang dia inginkan, visi beliau, sesuai Nawacita beliau. Nah ini yang harus didukung oleh semua. Kadang saya melihat saya gak tau bagaimana apa yang terjadi di dalam, tapi beberapa hal yang sebenarnya sudah diputuskan kadang-kadang itu
sepertinya masih diintrepretasikan, masih dibahas, dimatangkan lagi di tingkat lebih bawah. Ini tidak lazim. Saya sebagai pengamat melihatnya seperti itu. Semestinya begini, pada saat isu itu mereka garap, di situ semua menyampaikan pandnagannya, setuju atau tidka setuju. Saya kira itu hal yang baik. Karena begini, kadang tidak selalu sinkron.

Saya ambil contoh untuk pembahasan dari kementerian tertentu. Kadang-kadang tidak terlalu sinkron, antara kementerian A dengan B. Suatu contoh, ketika suatu kementerian menginiasiasi program baru yang mereka anggap lebih baik, by pass, memotong high cost dan itu kemudian dinaikkan isunya, tapi Menkeu punya pandangan lain ini kan mislead, tidak ketemu. Ketidaktemuan persepsi ini semestinya diselesaikan sebelum itu di-declare, bahwa kemudian ada asesment saat berjalan iya. Tapi kadang-kadang yang terjadi ini diputuskan terlebih dahulu kemudian diassesment, dinilai. Kesan yang muncul ini dijalankan, sembari berjalan diproses. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari style. Oh ternyata ini salah dihentikan, saya gak tau apakah ini bagian dari style. Tapi keefektifan pemerintahan perlu melalui komunikasi yang intens, cair. Karena kalau tidak begitu susah dibayangkan nanti akan bisa efektif.


Dualisme di tubuh Golkar saat ini apakah merupakan bentuk intervensi pemerintah?

Begini, kalau kita bicara politik semua bisa terjadi. tidak ada yang permanen dalam politik. Yang permanen adalah kepentingan. Saya gak tau bagaimana proses konflik internal di Golkar, tapi mekanisme itu diputuskan oleh pemerintah dan lalu akhirnya lewat proses hukum, itu sesuai dengan proses mekanisme. Tapi kalau bicara kalkulasi politik, ini sesuatu yang tidak ada batasannya. Saya nggak boleh katakan pemerintah mendukung atau tidak mendukung seseorang atau kelompok, karena kita kembalikan ke aturan yang bisa untuk memastikan hal itu. Kalau bicara kalkulasi dalam politik, so many, begitu banyak, tidak akan habis dalam satu hari. Semua bisa berubah dengan cepar, begitu mengalir, ini yang mungkin beda dengan hal lain, semua bisa diukur bisa dikuantifikasi, bisa difikskan. Tapi politik bagaimana caranya. Makanya filsuf lama, Nicoloc Macivelly bilang, untuk mencapai satu tujuan boleh melakukan segala cara termasuk hal-hal yang ekstrem. Kalau melihat dari perspektif itu ya semua dimaklumi dan dianggap benar. Apakah itu memihak kemana, saya tidak bisa memastikan.

Jokowi apa sudah melakukan perannya sebagai politisi yang bisa memperankan dirinya dengan baik?

Kita menganut sistem presidensial. Kalau merujuk kepada penelitiannya Scott Mainwaring, mengatakan idelanya negara yang presidensial idelanya punya dua atau 3 maksimal parpol. Ingat dua atau tiga, dia merujuk ke AS, dan merujuk ke banyak negara yang menganut sistem presidensial. Kita presidensial, tapi parpol banyak dan kondisi kayak gini. Saya bisa menggugat Mainwaring, dia mungkin lupa sekarang kita tidak dua partai politik. Tapi banyak multipartai, yang itu dianggap tidak baik. Jangan lupa 32 tahun kita di bawah Soeharto dengan politik yang ideal menurut dia, Scott mainwaring. Saya tanya apakah dulu lebih baik? Kenapa dulu jadi 3 parpol karena itu keputusan politik, partai yang banyak ada macam-macam. Pada saat kita parlementer tahun 50-an, banyak sekali partai, apakah itu lebih baik? Tidak. Ketika sekarang dalam komposisi persidensial dengan banyak partai, orang bilang pemerintahan jadi kuasi, setengah, devided, banci. Tesis ini akan menjawab pertanyaanmu tadi?

Apakah ini presidennya tidak berasal dari politisi, mungkin iya. Karena memang beliau secara de facto dan de jure sebagai presiden, akibat sistem yang banci tadi mengakibatkan persiden mau tidak mau harus melakuakan kompromi dengan parpol, karena sistemnya yang tidak jelas tadi. Pada titik ini memang idealnya presiden berasal dari parpol, sebagai ketum parpol, agar dia bisa memakai bahasa yang sama, paling tidak yang lebih muda, dengan para koleganya yang sama-sama memimpin partai politik.

Kita lihat Presiden Jokowi sekarang, memang paling tidak misalnya pemerintah ada rencana kerja, tentu itu membutuhkan pembahasan dan persetujuan DPR. Akan lebih wise di-sounding dulu dengan para pemimpin partai, meski itu tidak menjamin. Ingat, Pak SBY melakukan itu, beliau juga latar belakang sebagaia ketum partai. Tidak ada yang permanen dalam politik, all politic, talk about manipulation. Tapi tidak ada yang permanen dalam politik, semua bisa berubah.

Posisi ketum parpol sangat menentukan dan strategis bagi seorang presiden?

Of couse. Karena begini, kenapa harus ada koalisi, karena menjamin itu. Tetap saja lembaga DPR RI memiliki kewenangan untuk mensahkan atau menyetujui rancangan, apapun lah itu. Lihat di DPRD DKI apa yang terjadi, ketika deadlock pakai APBN yang lama, itu masih untung. Jadi bargaining posisi di DPR Indonesia sangat kuat karena adanya amandemen Undang-undnag Dasar. Dulu presiden powerfull, semua di bawah dia, even MPR sekarang tidak bisa.


Tapi kan Presiden Jokowi dari parpol?

Didukung oleh partai politik, apakah beliau kader? Tapi bukan sebagai ketua umumnya.


Terakhir, masukan buat Presiden Jokowi?

Pertama mungkin begini, kita semua percaya pemerintah bekerja melakukan sesuatu terbaik untuk kita, untuk negara. Kita tidak tau secara persis apa yang sebetulnya jadi goal, ygan sedang dikerjakan pada saat ini dan sudah dikerjakan. Oleh karena itu perlu satu unit yang betul-betul memang, pengertian unit ini adalah unit kerja, bisa
dalam bentuk nomenklatur seperti jadi jubir, atau orang yang diberikan tugas untuk menyampaikan ke publik. Karena saya juga respons dari teman-teman, mereka susah dapat info apa yang diharapkan, A1 dari persiden. saya tidak bisa mengatakan tidak ada info yang dialirkan, tapi info harus sinkron, karena ketidaksinkronan akan timbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Selaraskan apa yang menjadi pola kerja di dalam. Misal dalam satu sidang kabinet diputuskan, itu di-deliver dengan proses yang ada, tidak harus detil semua diangkat. Kalau tidak ada yang menjelaskan secera utuh, diperlukan press rilis yang guidance untuk semua. Keperluan itu tidak hanya untuk masyarakat, perlu juga bagi aparat negara. Dengan begitu akan membantu sinergitas, keselarasan dari info yang memang kita harapkan. Saya kira ini yang perlu disempurnakan di pemerintahan mendatang.

Baca juga:
'SBY bisa saja maju lagi di Pilpres 2019'
Menengok kesibukan Julian Pasha setelah pensiun jadi Jubir Presiden