Panas Dingin Partai Demokrat

Partai Demokrat belum memiliki keputusan apapun terhadap koalisi bersama Prabowo. Namun, Syarief tidak menutup Demokrat memberikan sikap politik baru setelah 22 Mei 2019.

2019-05-13 08:00:00

Hinca Panjaitan datang terlambat dalam rapat penting. Dia baru saja tiba dari Singapura. Tidak tampak raut kepanikan. Hinca berjalan memasuki kediaman Ahmad Muzani. Di dalam sudah menunggu banyak elit koalisi dan beberapa sekretaris jenderal partai koalisi pengusung pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Memakai kemeja biru mencolok dan pin berlambang Partai Demokrat, Hinca tampak santai. Padahal sudah belasan menit melewatkan rapat. Pertemuan tersebut diadakan di rumah dinas wakil ketua MPR pada Jumat, 10 Mei 2019 lalu. Sebelum masuk inti acara, mereka mengawali dengan berbuka puasa bersama.

Rapat direncanakan mulai pukul 7 malam. Sekjen Partai Gerindra selaku tuan rumah masih sibuk menjamu tiap tamu. Para Sekjen partai kubu 02 hadir lengkap. Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso tiba paling cepat. Disusul Hinca, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Direktur Relawan Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan, dan Sekjen PAN Eddy Soeparno datang paling telat.

Pekan itu menjadi berat bagi koalisi Adil dan Makmur. Mereka diguncang isu perpecahan. Mantan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief, bikin geger lewat cuitannya Senin, 6 Mei 2019 lalu. Dia berkata ada 'setan gundul' pasok data sesat soal klaim menang 62 persen kepada Prabowo.

Menyusul pernyataan tersebut, Demokrat dinilai tak solid. Salah satu jenderal pendukung Prabowo, Kivlan Zen balas dengan pernyataan keras. Bilang Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) licik dan tak mau Prabowo jadi presiden. Beberapa jam sebelum forum sekjen itu, Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan Demokrat segera keluar koalisi.

Pertemuan berlangsung dua jam. Muzani sebagai tuan rumah bicara. Dia mengklaim hanya pertemuan biasa. Topiknya kali ini bahas dugaan kecurangan Pemilu. Muzani mengatakan kelangsungan koalisi juga dibahas. "Pertemuan ini bagian dari yang dipertanyakan oleh saudara-saudara," ujar Muzani kepada wartawan malam itu.

Muzani ingin menegaskan koalisi tetap solid. Kendati beberapa kader Gerindra dan Demokrat beda pendapat soal koalisi di media arus utama. Muzani menuturkan sikap resmi hanya keluar dari sekjen. Itu sekaligus membantah pernyataan Poyuono. "Hadirnya kami semua di sini dengan pak Hinca itu sudah memberikan sikap, tidak perlu klarifikasi," ujar Muzani.

Hinca memberikan pernyataan serupa dengan Muzani. Membantah spekulasi koalisi tengah bergejolak. "Kalian lihat kami ketemu di sini dan kami bicara kami membuat langkah-langkah terus ke depan," ucapnya.

Setelah memberikan pernyataan pers, Muzani menarik Hinca ke dalam rumah. Sekitar sepuluh menit berlalu. Hinca menolak menjawab terkait hal itu. Saat dikonfirmasi kembali, Hinca menegaskan pertemuan tersebut hal yang biasa. "Sejak awal tidak ada masalah dengan koalisi," tegas Hinca kepada kami.

Kehadiran Partai Demokrat di dalam koalisi Prabowo-Sandi bak anomali. Panas dingin hubungan mereka dengan koalisi ini. Dua hari sebelum penetapan capres-cawapres, Andi Arief pernah menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus. Bahkan Andi tuding Sandiaga Uno berikan mahar kepada PAN dan PKS untuk mengamankan posisi cawapres. Walau pada akhirnya Partai Demokrat tetap ikut barisan kubu 02.

Di tengah perjalanan kampanye Demokrat dianggap setengah hati. Sebab Demokrat menyatakan satu kaki partai di Pilpres, kaki lainnya di Pileg. Demokrat seakan memberikan lampu hijau kepada kadernya untuk mendukung lawan, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Silang pendapat Demokrat juga pernah disampaikan pimpinan tertingginya. Ketua Umum Partai Demokrat SBY sempat merevisi beberapa agenda acara dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi di Gelora Bung Karno. SBY keberatan. Dia mengharapkan kampanye tidak eksklusif untuk kelompok tertentu. Saran SBY diterima. Susunan acara pun diubah.

Pada saat Prabowo menolak hitung cepat lembaga survei dan klaim menang, SBY kembali memberikan instruksi dari Singapura. Presiden RI ke-6 itu meminta kader Demokrat tak ikut kegiatan inkonstitusional. SBY juga menarik sementara kader yang bertugas di timses Prabowo untuk konsolidasi di markas partai Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat.

Spekulasi Partai Demokrat hijrah dari Prabowo-Sandi makin santer. Sang putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) justru memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka pada Kamis, 2 Mei 2019.

Gonjang-ganjing politik kembali terjadi. AHY justru lebih memilih menemui Jokowi. Padahal selepas hari Pemilihan Umum, dirinya belum sama sekali sowan dengan Prabowo maupun Sandiaga. Tentu sikap ini dianggap tidak etis bagi sebagian elit Badan Pemenangan Nasional (BPN) kubu 02.

Tiga kader Demokrat membuat surat pernyataan berjudul 'Jokowi, Prabowo & AHY Siapa Jujur, Siapa Kesatria'. Tulisan tersebut dibuat Andi Arief, Rachlan Nashidik, dan Jansen Sitindaon. Tulisan dimuat dalam media arus utama di hari yang sama dengan forum sekjen Prabowo-Sandi. Mereka mengkritik kedua kubu pasangan calon presiden.

Kepada Prabowo, mereka mempertanyakan klaim kemenangan itu. Mereka mengatakan, Prabowo harus jujur tentang bukti daripada klaim menang 62 persen. Mereka menulis, sejumlah pihak pengusung Prabowo meragukan data kemenangan tersebut.

"Bahkan konon SBY, yang partainya mengusung Prabowo, hingga saat ini belum bisa diyakinkan bahwa Prabowo benar-benar menang 62 persen," tulis mereka dalam surat tersebut.

©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Kepada Jokowi, para kader muda Partai Demokrat ini mendesak Jokowi untuk jujur tentang ada tidaknya kecurangan pada Pemilu 2019. Menurutnya, Jokowi harus bisa membantah tuduhan kubu Prabowo bahwa ada pengerahan lembaga negara. Namun, mereka menyebut kubu Prabowo tak perlu memvonis ada kecurangan tanpa bukti.

Mereka juga mengatakan, jika takdir Jokowi terpilih untuk periode kedua, bermacam tuduhan terkait Pemilu itu harus selesai agar pemerintah memiliki legitimasi. Tulisan tersebut kemudian mempertanyakan, apakah orang yang menyerukan pengerahan massa (people power) itu serius membela Prabowo atau cuma ingin Jokowi tumbang?

"Kalau urusan 'pemilu ini curang' dan 'pemilu ini jujur' tidak diselesaikan dengan baik, legitimasi Jokowi pada periode kedua jabatannya sebagai Presiden tentulah tidak kuat," kata mereka.

Sebagai penutup, Andi, Rachlan, dan Jansen menyebut apa yang mereka sampaikan merupakan pandangan pribadi. Kendati demikian, mereka yakin bahwa sejalan dengan pemikiran Partai Demokrat. Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menyebut tulisan tersebut sebagai suara kader bukan sikap resmi. "Itulah suara para kader Demokrat," tegas Hinca.

Sikap Politik Baru

Banyak suara nyaring digaungkan kader Partai Demokrat kepada koalisi. Hinca selaku sekjen partai merasa itu sikap biasa dilakukan para kader di internal. Sebab, beragam suara berbeda diucapkan para kader kepada koalisi merupakan bentuk kritikan untuk memastikan semuanya berjalan tetap pada jalurnya. Bukan sinyal untuk keluar koalisi.

Hinca menegaskan Demokrat akan menuntaskan kontrak sampai 22 Mei 2019 atau pengumuman resmi capres-cawapres terpilih dari KPU. "Politik kami bukan politik melompat-lompat apalagi melompati tahapan yang ada," tegasnya.

Pernyataan itu juga ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. Menurutnya, Demokrat belum memiliki keputusan apapun terhadap koalisi bersama Prabowo. Namun, Syarief tidak menutup Demokrat memberikan sikap politik baru setelah 22 Mei 2019. "Kita akan rembukan lagi, kita rundingkan lagi di intern Demokrat," ujar Syarief.

Syarief mengakui bahwa para partai pengusung capres-cawapres tidak bisa menarik dukungan di tengah proses Pemilu masih berjalan. Saat pendaftaran pasangan calon presiden, partai memberikan surat pernyataan tidak menarik dukungan. Hal itu termaktub dalam pasal 229 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Partai harus menyerahkan surat kesepakatan antar partai politik dan surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Eddy Soeparno, mengatakan partai harus menyelesaikan kontrak politik sampai tanggal 22 Mei. Setelah pengumuman resmi KPU, koalisi akan menentukan sikap berikutnya. Sekjen PAN itu menduga Prabowo akan mengumpulkan anggota koalisi setelahnya. Sehingga semua pihak dalam koalisi masih menunggu hasil resmi KPU.

"Kita nanti atau ada rencana lain atau masing-masing kan independensi ya," kata Eddy.

Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, menilai Partai Demokrat sedang memposisikan diri di tengah antara koalisi Prabowo dan Jokowi. Demokrat belum bisa bermanuver bebas. Sebab masih terganjal kontrak politik sampai 22 Mei.

"Jadi posisinya belum fix (pasti) , kayaknya deal politik belum bisa dilakukan sampai KPU mengumumkan secara resmi," ujar Putri kepada kami.

Dalam pengamatannya, Putri menilai, Partai Demokrat membutuhkan ruang besar untuk memunculkan performa partai dan AHY. Demokrat perlu memanfaatkan lima tahun ke depan supaya mengamankan suara. Apalagi Demokrat butuh mendorong AHY pada Pilpres 2024.

Menurut dia, figur AHY sebagai politisi belum banyak memiliki kesempatan. Putri menilai Demokrat membutuhkan posisi di pemerintahan untuk mendongkrak nama AHY. "Tanda-tanda kuat pindah koalisi karena itu," kata Putri menerangkan.

Baca juga:
Menggoda Demokrat dan PAN
Rekapitulasi KPU Banten Diwarnai Aksi Walk Out Saksi Partai Demokrat
Sandiaga Sayangkan Arief Pouyono Minta Demokrat Keluar Koalisi
Partai Koalisi Jokowi Bahas Peluang Partai Demokrat Merapat
Rendahkan SBY, Demokrat Nilai Kivlan Zen Tidak Miliki Jiwa Patriotik
Hanura Nilai Demokrat Berupaya Agar AHY Masuk ke Pemerintahan

(mdk/ang)