Panas gara-gara Setya Novanto

Panas gara-gara Setya Novanto. Sebanyak 59 kader mengungkapkan pandangannya. Sampai gebrak meja. Banyak perdebatan dan perbedaan. Pihak kontra mendesak Partai Golkar segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Mengganti Novanto.

2017-11-27 06:00:00

Dari balik penjara, Setya Novanto mengeluarkan titah. Dalam tulisan tangan dalam dua carik kertas di atas materai 6.000. Meminta para kader Partai Golkar mempertahankannya. Sebagai ketua umum. Posisinya untuk sementara tak ingin diganti. Semua diminta bersabar. Menunggu hasil sidang praperadilan. Optimismenya begitu besar. Yakin bisa lepas untuk kedua kalinya dari jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP.

Untuk sementara ini posisinya diisi Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. Dia diminta Novanto sebagai Plt ketua umum. Untuk sementara. Sampai putusan sidang praperadilan. Tak semua setuju permintaan Novanto. Para kader Golkar justru memanas. Ada kubu pro dan kontra. Masing-masing mengeluarkan suara.

Suasana panas semakin terasa. Selasa pekan lalu di markas Partai Golkar Jalan Anggrek Neli, Kemanggisan, Jakarta Barat. Satu per satu kader berkumpul. Tercatat hingga 300 pengurus hadir. Menggelar rapat pleno. Membahas nasib partai. Semua membawa misi. Rapat dimulai sejak pukul 1 siang. Berlangsung alot. Sebanyak 59 kader mengungkapkan pandangannya. Sampai gebrak meja. Banyak perdebatan dan perbedaan. Pihak kontra mendesak Partai Golkar segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Mengganti Novanto. Mengusung ketua umum baru.

Kubu kontra punya alasan khusus. Takut citra partai buruk. Dugaan keterlibatan Novanto dalam pusaran korupsi menjadi masalahnya. Apalagi kasus korupsi e-KTP itu diduga membuat negara merugi hingga Rp 2,3 triliun. Para kader kubu berseberangan dengan Novanto ngotot. Ingin partainya selamat. Sehingga tetap memiliki citra positif di mata masyarakat. Selain itu, memandang bahwa tahun 2018 nanti digelar Pilkada Serentak. Lalu, Pemilihan Umum dan Pilpres di tahun 2019.

Sedangkan kubu pro Novanto juga memiliki alasan lain. Mereka tentu memilih ikut titah ketua umum. Sekaligus meminta para kader menerapkan asas praduga tak bersalah kepada atasannya. Untuk itu memberi kesempatan kepada Novanto untuk menjalankan praperadilan hingga memiliki kekuatan hukum. Sidang perdana praperadilan Novanto rencananya bakal digelar pada 30 November nanti hingga tujuh hari ke depan.

Di dalam ruang rapat, suasana cukup panas. Panasnya debat hingga terdengar hingga luar ruangan. Terdengar suara teriakan para kader. Mereka berteriak. "Ganti ketua umum!" Sekaligus meminta segera digulirkan Munaslub. Bahkan ada juga suara meminta Novanto harus dipertahankan. Rapat siang itu dipimpin Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid.

Banyaknya kader partai memberikan pandangan membuat rapat sampai tiga kali ditunda. Tiap kali penundaan, Nurdin Halid selalu menjelaskan bahwa banyak kader partai mengungkapkan aspirasinya. Perdebatan antara mempertahankan atau melepas Novanto dari jabatan tak bisa dihindarkan. Dia mengaku persentasenya imbang. Sulit mendapat titik temu.

Perdebatan panas dibenarkan Ketua DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia sempat keluar di sela rapat. Raut wajahnya terlihat tidak nyaman. Menceritakan pemandangan di dalam. Menyebut kubu pro dan kontra saling ngotot. Antara mempertahankan Novanto dan segera menggelar Munaslub dalam waktu dekat. "Perdebatannya keras di dalam," kata Agus, Selasa pekan lalu.

Sedangkan Koordinator Wilayah Jawa Timur Partai Golkar, Misbakhun, menyebut rapat pleno tersebut masih saling memberi pandangan dan masukan dari tiap pengurus. Membantah adanya perdebatan. Namun, kata dia, harus diakui jalannya menyebut rapat itu berjalan dinamis. Terutama untuk nasib Partai Golkar ke depan.

Partai Golkar, kata anggota Komisi XI DPR itu, menganut sistem demokrasi. Pendapat para kader ditampung Nurdin selaku pemimpin rapat. Walau demikian, dia juga meminta para kader tetap mengakui bahwa Novanto sebagai ketua umum meski tengah terjerat hukum. "Itu adalah fakta. Kan ada proses hukum yaitu praperadilan dan sebagainya, itu kan sebuah situasi yang dinamis mengenai pandangan di rapat pleno," jelas Misbakhun.

Senada dengan Misbakhun. Ketua DPP Golkar sekaligus Ketua Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsudin, mengungkapkan para kader di dalam rapat memikirkan nasib Partai Golkar dan ketua umum. Itu disampaikan ketika rapat pleno untuk sementara ditunda sekitar pukul 4 sore. Dia keluar dari ruang rapat. "Yang penting sekarang intinya bagaimana Pak Novanto menghadapi praperadilan," singkat Azis.

rapat pleno golkar ©2017 merdeka.com/arie basuki

Sekitar pukul 9 malam, sejumlah pimpinan partai menggelar rapat terbatas. Diikuti para koordinator bidang. Misalnya, Idrus Marham, Nurdin Halid, Airlangga Hartarto, hingga Aziz Syamsuddin. Rapat kecil itu merupakan proses merumuskan keputusan setelah mendengarkan berbagai masukan dari para kader.

Selang 30 menit, para pimpinan partai pun kembali ke aula pertemuan. Terlihat Idrus dan Nurdin jalan terlebih dahulu menuju ruang rapat. Langkahnya cepat. Lalu disusul dengan kader lainnya, termasuk Airlangga dan Aziz. Berjalan beriringan. Keduanya tampak berbisik-bisik. Setibanya di ruang rapat, Airlangga langsung menuju meja pimpinan. Kembali ikut memimpin rapat. Sedangkan Aziz tetap di sayap kanan jajaran meja wakil sekjen bersama kader lainnya. Selama pembacaan keputusan Aziz terlihat berbincang-bincang dengan rekannya seorang perempuan di dalam rapat. Memberikan dukungan kepada Aziz untuk tetap berjuang. "Sudah Ziz, enggak apa-apa. Pokoknya tetap harus berjuang," ujar wanita itu sambil memegang lengan Aziz.

Bujukan agar Novanto mundur pernah dilakukan. Salah satunya oleh anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ridwan Hisjam. Mantan Wakil Bendahara Partai Golkar itu mengaku sebagai sahabat dekat Novanto. Apalagi posisi rekannya merupakan bendahara umum ketika itu. Kepada merdeka.com, Ridwan menegaskan bakal membantu menyelamatkan sahabat dalam jeratan hukum. Namun, nasib partai juga perlu diperhatikan. Citra semakin buruk. Sehingga dalam rapat pleno itu dia merasa perlu Novanto mundur.

Meski begitu, harus diakui bahwa Novanto tetap berkukuh. Yakin lolos dari jeratan dugaan korupsi e-KTP. Ucapan itu disampaikan langsung kepada Ridwan ketika berbicara empat mata dengan sahabatnya tersebut. Sudah tiga kali mereka bertemu. Tiap pertemuan hasilnya sama. Sahabatnya begitu yakin dan optimis. Padahal, kata dia, masyarakat di luar tengah ramai menggunjing partainya. Sehingga dia menyarankan agar Novanto mundur dan melepas Golkar.

Citra buruk di masyarakat jadi poin penting. Sebab, kata dia, Novanto merupakan ujung tombak partai berlambang pohon beringin tersebut. Walau melepas jabatan, Novanto tetap mendapat dukungan partai selama menjalani proses hukum. Itu janji Ridwan kepada sahabatnya. Sebagai sesama kader Partai Golkar sekaligus sahabat, Ridwan mengaku bukan menjerumuskan Novanto. Alasannya utama tetap menyelamatkan sahabat dan partai. Maka itu, dia meminta sempat Novanto ikhlas melepaskan jabatannya.

Mengganti Novanto di kondisi Golkar sekarang juga alasan tepat. Menurut Ridwan, pergantian memang harus dilakukan. Kekhawatiran turunnya elektabilitas menjadi alasan lain. Sulit memulihkan. Sebab, adanya kasus ketua umum sebagai tahanan KPK tentu memprihatinkan. Untuk itu dirasa perlu ada ketua umum baru.

"Kalau viralnya positif ya bagus, ini kan viralnya negatif. Untuk mengembalikan elektabilitas juga cukup sulit karena waktunya cukup pendek, tinggal satu setengah tahun lagi menuju Pilpres, menurut saya citra Golkar harus diperbarui saat ini. Dengan cara harus merelakan Novanto dan melakukan Munaslub," tegas Ridwan Ridwan.

Rapat pleno pun usai. Menghasilkan lima poin. Pertama, memutuskan menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum. Jabatan Idrus ini sampai praperadilan Novanto selesai. Kedua, apabila gugatan Novanto diterima dalam proses praperadilan maka Plt dinyatakan berakhir. Kemudian, poin ketiga, jika gugatan Novanto ditolak maka Plt bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno menentukan langkah selanjutnya. Meminta Novanto untuk mengundurkan diri. Dan segera menggelar Munaslub.

Selanjutnya, pada poin keempat, keputusan strategis harus melibatkan Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, dan ketua korbid. Terakhir, keputusan soal posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu praperadilan. Hasil itu dibacakan Nurdin Halid usai rapat pleno. Putusan itu dirasa sudah tepat. Dianggap mewakili tiap pendapat dalam rapat pleno.

Situasi tersebut juga membuat para Dewan Pembina Partai Golkar berkumpul. Menggelar rapat. Mendiskusikan hasil rapat pleno di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Rapat dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (Ical). Tampak Plt Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, Wakil Sekretaris Jenderal Sarmuji, Bendum Golkar Robert J Kardinal turut hadir dalam rapat tersebut.

Rapat dimulai sekitar pukul 4 sore. Sebelum bertemu dengan DPP Golkar, para anggota dewan pembina sudah menggelar rapat terlebih dahulu. Secara tertutup. Dalam rapat dewan pembina terdapat Sekretaris Dewan Pembina Fadel Muhammad. Ditambah para anggota dewan pembina lainnya, seperti Irsyad Djuweli, Subiyakto, Rully CA, Theo Sambuaga, Paskah Suzetta, Thomas Suyatno, Astahid M, Fahmi Idris, dan Hafiz Z, Sharif Cicip Sutarjo dan Theo L Sambuaga.

Sekitar pukul 5 sore, hasil rapat dewan pembina disampaikan kepada Plt Ketua Umum Golkar Idrus. Hasil dewan pembina meminta semua pihak menghormati rapat pleno DPP. Langkah itu penting. Sehingga menjaga persatuan di tubuh partai beringin ini. Ical juga menyarankan DPP Golkar segera menemui DPD I Golkar. Mengambil satu putusan dan sejalan dengan hasil pleno. Ical meyakini pengurus pusat mampu mempersatukan DPD I. Sehingga tidak mayoritas DPD I mendesak terjadi Munaslub. Sebab dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD-ART) Partai Golkar, aturan Munaslub bisa digelar bila ada 2/3 DPD tingkat satu setuju.

"Yang penting DPP dan DPD tingkat satu mengambil suatu keputusan untuk langkah terbaik bagi Partai Golkar," kata Ical.

Petinggi Golkar konpers kasus Setnov ©2017 merdeka.com/dwi narwoko

Di samping itu, Ical juga sempat menyinggung terkait Munaslub. Bila jadi digelar, dia meminta tak ada politik uang di dalamnya. Paling penting juga nantinya hajat partai itu memakai anggaran berasal dari urunan. Semua kader menanggung bersama. "Kita harapkan kalau pemilihan supaya dicegah adanya politik uang ke depan."

Pertemuan DPP dan DPD I Partai Golkar pun digelar esok malamnya. Rapat berlangsung tertutup. Dimulai sejak jam 7 malam. Bertempat di Ruang Semeru, Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Pengurus pusat menjelaskan hasil rapat pleno tanggal 21 November lalu atas inisiasi Dewan Pembina Partai Golkar di Bakrie Tower sehari sebelumnya.

Plt Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, tidak ingin lagi perbedaan suara setelah pertemuan ini. Pertemuan Sabtu malam itu menghasilkan dua keputusan. Pengurus Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia setuju. Mereka memahami dan konsisten mendukung dan melaksanakan keputusan mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan Idrus Marham sebagai Plt.

"Seluruh aspirasi yang ada kita terima, tapi kita tidaklanjuti dalam kerangka pelaksanaan sistem, Partai Golkar ada tahapannya, tidak langsung lompat-lompat," tegas Idrus.

Rapat DPP dan DPD 1 Golkar ©2017 Merdeka.com/Rendi Perdana

Rapat dengan DPD I Partai Golkar berjalan lancar. Meski begitu, wacana mendorong Munaslub juga santer. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan digelar Bulan Desember.

Menurut dia, Munaslub merupakan jalan keluar untuk bisa menyelamatkan partai. Rencananya itu akan dilaksanakan pada pertengahan Desember di Jakarta. "Bila Allah menghendaki. Untuk tempat belum tahu, tapi ya kira-kira di Jakarta," ungkap Nusron.

Usai rapat dengan DPD I, nama Airlangga Hartarto mencuat. Menjadi salah satu calon kuat. Pengganti Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar. Nama Airlangga juga muncul ketika DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno. Bahkan menteri perindustrian itu juga hadir dan menyatakan siap bila diusung menggantikan Novanto.

Baca juga:
Politisi Golkar sebut jika Munaslub terlalu cepat bisa terjadi perpecahan
KPK periksa Margarito Kamis terkait kasus Setya Novanto
Usai Margarito Kamis, Wasekjen Golkar diperiksa KPK jadi saksi meringankan Setnov
DPD Golkar Sultra dukung Munaslub, tapi harus sesuai mekanisme
Setnov ajukan Margarito Kamis jadi saksi meringankan
Saut soal Setnov ajukan saksi & ahli meringankan: Tinggal adu lihai saja dengan KPK
Fahmi Idris sebut Munaslub Golkar tetap digelar apapun hasil praperadilan Novanto

(mdk/ang)