Ragam Solusi Atasi Macet Jakarta
Langkah Pemprov DKI menyiapkan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) menuai penolakan. Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dikhawatirkan memunculkan ekonomi biaya tinggi.
Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) menuai penolakan. Penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dikhawatirkan memunculkan ekonomi biaya tinggi.
Seperti kebijakan ganjil-genap atau sebelumnya 3 in 1, ERP dinilai hanya akan memindahkan kemacetan. Pemprov DKI diminta merancang kebijakan yang komprehensif, yang bisa memutus mata rantai kemacetan di Ibu Kota. Kebijakan itu juga harus mampu mengubah mindset masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.
-
Mengapa Penerapan ERP di Jakarta terhambat? ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders, " kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
Hingga akhir Januari 2023, nasib Raperda PL2SE masih menggantung di DPRD DKI. Komisi B bahkan belum pernah membahas draft raperda dalam rapat. Target penerapan ERP tahun ini sepertinya belum akan terwujud.
"Ya melihat dari kondisi yang ada, kita lihat masih jauh lah. Masih sangat jauh untuk diterapkan. Justru malah bikin heboh," ucap Ketua Komisi B DPRD DKI, Ismail, kepada merdeka.com pekan lalu.
Legislator PKS itu menegaskan, fraksinya akan menolak raperda ini disahkan. Ismail menjamin, meski draft raperda sudah disiapkan, tidak serta merta aturan itu bakal disetujui. Dia mengingatkan Pemprov DKI agar tidak membuat kebijakan mengatasi kemacetan dengan membebani masyarakat. Masih banyak solusi lain ketimbang memilih ERP.
"Buktikan dulu deh transportasi publiknya itu memang layak, nyaman, dan mencukupi. Sehingga orang tanpa di-push (dipaksa), dia memang atas kesadaran sendiri naik transportasi umum," kata Ismail.
Saat rapat Komisi B dengan pihak Transjakarta beberapa waktu lalu, Ismail mengungkapkan, jajaran direksi bahkan belum memiliki kajian kesiapan jika ERP diterapkan di 25 ruas jalan.
Sementara anggota Komisi B dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai, ERP tidak akan menyelesaikan persoalan macet dan polusi di Jakarta. Semua kota-kota besar di negara lain yang menerapkan ERP, lebih dulu membenahi transportasi umum.
Gilbert menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Beijing 10 tahun lalu. Ibu Kota China yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dari Jakarta itu kondisi lalu lintasnya semrawut dengan pencemaran udara yang tinggi.
"Polusinya gila-gilaan. Saya pakai masker, jarak 10 meter udah susah lihat orang. Sekarang udaranya bersih betul. Dia tidak menerapkan ERP tapi menerapkan transportasi publik dan semua orang naik transportasi publik," ujarnya.
Selain transportasi publik diperbaiki, Gilbert menyebut, Pemkot Beijing juga menaikkan tarif parkir dan membatasi jumlah kendaraan per keluarga.
"Jadi bukan ERP duluan. Karena di semua negara, ERP itu baru dijalankan sesudah transportasi publik baik. Semua orang bisa naik bus, naik MRT, naik LRT. Masih mau naik mobil? Ya dipajak (tinggi)," ujarnya.
Statistik Macet Jakarta Usai Pandemi
Jika semua mobil milik warga Jakarta dijajarkan, banyak yang harus ditumpuk agar muat ke jalan. Data terakhir tahun 2022, jumlah kendaraan di DKI sebanyak 22,4 juta. Sedangkan total panjang jalan hanya 7.800 kilometer.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman membeberkan data perbandingan jumlah kendaraan dan panjang ruas jalan di Jakarta saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI, beberapa waktu lalu.
Latif juga menjelaskan, aktivitas warga Jakarta sejak Juli 2022 sudah kembali normal, dengan rata-rata 22 juta pergerakan. Angka itu didasarkan pada asumsi jumlah penduduk Jakarta sebanyak 10,7 juta jiwa.
Pada siang hari, lanjut dia, ada 3,5 juta orang dari luar yang beraktivitas di Jakarta. Dari 10 juta penduduk Jakarta, dalam satu hari ada sekitar 4 juta lebih yang melakukan aktivitas di jalan raya. Dengan begitu, sekitar 7 juta lebih warga melakukan aktivitas di jalan-jalan Ibu Kota setiap hari.
Dengan minimal tiga kali pergerakan setiap orang per hari, berangkat, pulang, dan aktivitas di sela pekerjaan, Latif menghitung, minimal ada 21 juta lebih pergerakan setiap harinya di Jakarta.
Angka pergerakan itu menurut Latif hampir mendekati aktivitas warga Jakarta pada 2019, sebelum pandemi, dengan indeks kemacetan 53 persen. Hingga April 2022, indeks rata-rata kemacetan di Jakarta sudah mendekati angka 48 persen dan terus naik sampai akhir tahun 2022.
"Perkiraan saya sudah 50 persen ke atas," ujarnya.
Dampak dari kemacetan itu, kata Latif, membuat orang-orang menghabiskan waktu 30 menit lebih lama di perjalanan. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai Rp71 triliun sepanjang 2022.
"Dengan situasi yang ada saat ini, butuh ketertiban dan kesadaran semua pengguna jalan. Tanpa itu Jakarta tentunya akan menjadi lebih tidak nyaman dan menjadi kota yang tidak enak dikunjungi," tukasnya.
Memaksa Masyarakat Pakai Angkutan Umum
Dalam sistem pengelolaan transportasi di perkotaan, ada dua strategi kebijakan yang saling melengkapi. Kombinasi keduanya akan menciptakan ekosistem yang akan membuat masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi.
Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata menjelaskan, dua kebijakan itu adalah push dan pull strategy.
Push strategy atau kebijakan pendorong adalah kebijakan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum seperti ERP dan ganjil-genap. Termasuk menaikkan pajak kendaraan dan tarif parkir yang mahal.
Sedangkan pull strategy atau kebijakan penarik adalah menyediakan layanan angkutan umum terintegrasi, nyaman, mudah diakses oleh masyarakat.
"Angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Pengguna kendaraan pribadi harus dipaksa keluar dari mobil dan mau naik angkutan umum," kata Djoko.
Dia mencontohkan keberhasilan kota-kota di dunia yang menerapkan ERP. Angka kemacetan turun mulai dari 10 persen hingga 25 persen.
Di Kota Oslo, Norwegia, jalan berbayar diberlakukan di 27 titik dengan tarif 5 USD - 18 USD dan beroperasi selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Terjadi penurunan lalu lintas (peak/off peak) sebesar 10 persen.
Di London, Inggris, konsep road charging diterapkan pertama kali pada 17 Februari 2003. Tarif yang dikenakan antara 13,60 USD - 18,20 USD dengan waktu operasi mulai jam 06.30 hingga 18.00. Terjadi penurunan lalu lintas kendaraan pada peak dan off peak sebesar 20 persen.
Sedangkan di Singapura, ERP awalnya disebut urban road user charging yang mulai dilaksanakan pada 1998. Sebelum ERP, Singapura menggunakan Area-Licensing Scheme (ALS). Tahun 1998, ALS diganti dengan Electronic Road Pricing (ERP) di 42 titik pembayaran.
Tarif yang dikenakan antara 0,40 USD - 6,20 USD, beroperasi mulai jam 07.00 hingga 21.30 dan tarif bisa berubah sesuai dengan jam. Terjadi penurunan lalu lintas pada peak dan off peak sebesar 25 persen.
"Untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, diperlukan kemauan besar untuk melaksanakan strategi guna membatasi penggunaan kendaraan pribadi," ujar Djoko.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, pihaknya secara simultan terus melakukan langkah-langkah yang bisa mengurai kemacetan. Sebanyak 27 jalur putar balik (u-turn) yang menjadi biang macet segera ditutup. Kemudian, pemberlakuan sistem satu arah di 7 ruas jalan.
Saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Syafrin mengatakan, Dishub berkolaborasi dengan Google Indonesia menggunakan big data yang bisa diolah untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas oleh traffic light.
Upaya lainnya yang sedang dikerjakan oleh Google adalah melakukan analisis dan evaluasi siklus waktu dan kondisi di simpang-simpang jalur Transjakarta. Koridor yang dipilih adalah yang melintasi ruas Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka hingga Jalan Pemuda.
"Setelah itu dapat kami lakukan pengaturan terhadap cycle time seluruh simpang di koridor itu. Dan berikutnya tentu kami terus melakukan implementasi dan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum khususnya yang terintegrasi Transjakarta," kata Syafrin.
Terkait upaya pembenahan transportasi publik, Dishub DKI mencatat, kapasitas angkutan umum terus ditingkatkan. Hingga awal tahun 2023, bus-bus Transjakarta mampu mengangkut 1,2 juta penumpang per hari dengan kekuatan armada 4.700 unit. Angka ini akan ditambah lagi dengan target 1,5 juta penumpang per hari dengan armada 6.960 unit pada 2024 mendatang.
Demikian juga dengan kapasitas angkut MRT Jakarta. Dari kapasitas 173 ribu penumpang per hari akan ditingkatkan menjadi 260 ribu pada 2024. Target ini bakal terwujud dengan penyelesaian jalur MRT Fase 2A dari Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer.
Selain itu, ada LRT Jabodebek dengan kapasitas mencapai 730 ribu penumpang per hari yang melalui 18 stasiun, rencananya beroperasi Juli 2023.
ERP Jangan Buru-Buru
Bagaimanapun, kondisi Jakarta dinilai belum apple to apple jika dibandingkan dengan Singapura. Anggota Komisi B Anthony Winza Probowo menyebut, ERP sebagai instrumen yang bagus, tapi waktunya belum tepat dilaksanakan di Jakarta.
"Pendapat saya pribadi, instrumennya bagus tapi enggak tepat kalau diterapkan sekarang," ujar Anthony kepada merdeka.com.
Di Singapura, ujar politisi PSI itu, warga bisa mengakses transportasi publik dalam jarak 500 meter. Dia membandingkan dengan masyarakat di daerah pemilihannya di Koja dan Cilincing, Jakarta Utara, yang tidak terjangkau transportasi publik. Warga hanya bisa mengandalkan ojek karena terlalu jauh untuk mengakses angkutan umum.
Yang menjadi kekhawatiran terbesar Anthony adalah efek ekonomi biaya tinggi dan menghambat mobilitas penduduk dari penerapan ERP. Di kawasan bisnis Sudirman hingga jalan MH Thamrin, banyak perusahaan berkantor. Salah satu cost yang harus dikeluarkan adalah biaya transportasi karyawan.
Saat biaya transportasi melonjak akibat ERP, Anthony mengatakan, ujung-ujungnya, perusahaan akan mengalihkan beban itu kepada konsumen/klien. Akibatnya harga jual produk akhir yang dijual ke konsumen naik dan memicu inflasi.
"Saya minta ke Dishub, tolong kasih saya kajian dari ekonomi, apakah ini menyebabkan inflasi atau tidak. Jangan cuma sekadar 'oh ini menyebabkan kemacetan pasti turun'. Oke saya percaya itu, kemacetan turun. Tapi impact negatifnya secara ekonomi ada enggak?" kata Anthony.
Atas sejumlah pertanyaan-pertanyaan para wakil rakyat terhadap Dishub, Anthony mengungkapkan, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI yang membahas ERP belum dilanjutkan lagi hingga kini.
Sedangan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani berharap, raperda ERP tidak buru-buru disahkan. Banyak hal yang perlu dibenahi sebelum kondisi ideal terpenuhi.
"Kan kita mau goal-nya transisi ke kendaraan umum. Jangan (pembenahan) kendaraan umumnya enggak jalan, lalu orang harus bayar mahal untuk itu. Jadi saya sepakat jangan cepat-cepat. Perbaiki dulu transportasi umumnya," kata politisi PAN itu.
Zita meminta pihak Dishub yang mewakili Pemprov DKI dalam pembahasan dengan DPRD tidak memaksakan target raperda harus diketok palu tahun ini.
"Kalau transportasi umum sudah nyaman, enggak apa-apa di naikin, wajib malah untuk dinaikin. Bahas dulu dengan detail dengan Komisi B," pungkasnya.
(mdk/bal)