Rahmat Effendi: Hak Orang Tolak Vaksin, Tapi Jangan Bikin Susah Jika Positif Covid-19

Pepen, sapaan akrabnya, mengakui memang tidak mudah mengendalikan virus corona di tengah 2,6 juta penduduk Kota Bekasi. Perlu tenaga lebih.

2021-02-10 16:46:35

Tubuh Rahmat Effendi masih bercucuran keringat. Baru saja dia beres berlari beberapa keliling lapangan Stadion Patriot, Kota Bekasi. Sambil duduk bersantai, hidangan kue gemblong dan sebotol air mineral menghampiri. Para pengawal sigap melayani.

"Kita harus jaga kesehatan," ujar wali kota Bekasi itu sambil menyambut kedatangan tim merdeka.com, Selasa kemarin. Memakai masker dan patuh segala protokol kesehatan, kami berbincang banyak tentang penanganan virus Covid-19 di wilayah yang dipimpinnya.

Pepen, sapaan akrabnya, mengakui memang tidak mudah mengendalikan virus corona di tengah 2,6 juta penduduk Kota Bekasi. Perlu tenaga lebih. Beruntungnya semua sudah diantisipasi sejak awal corona terdeteksi. Langkah jitu itu setidaknya mampu menekan angka penyebaran dan tingkat kematian hingga Oktober 2020.

Belakangan di Kota Bekasi, tingkat penyebaran corona kembali naik. Kondisi itu bukan menjadi hal yang ditakutkan Pepen. Dia tetap berpatok pada tingkat kematian akibat corona yang tergolong rendah. Selain itu, para petugas kesehatan juga sigap melayani para masyarakat bekasi terinfeksi.

Berikut wawancara lengkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan tim merdeka.com:

Seperti apa perkembangan penanganan pandemi Covid-19 di Kota Bekasi sejauh ini?

Di Bekasi itu diketemukan tanggal 29 Maret 2020. Itu pasien pertama di Jatisampurna. Sejak saat itu kita menetapkan darurat bencana Covid-19. Sebenarnya dari sejak awal Maret itu kita sudah siaga siaga Covid-19. Begitu diketemukan pasien satu kebetulan tenaga medis ya, kemudian 29 Maret 2020, kita tentukan darurat bencana Covid-19. Dan frekuensi tinggi yaitu bulan April 2020

Tapi kita di bulan Mei itu sudah sudah Zero. Saat 26 Mei 2020, saat Presiden di sini sudah zero angka kematian. Sampai dengan Oktober 2020 mulai tinggi lagi sampai dengan sekarang.

Penerapannya kita siaga RW dari awal. Kalau sekarang ada instruksi Mendagri berkenaan dengan PPKM di RW dan RT tingkat mikro, kita (di Bekasi) sudah sejak tahun 2020 itu kita melakukan jaga RW dan RT.

Sudah 32 titik perbatasan yang kita monitor secara ketat selama 2020. Nah di 2021 ini kita juga menetapkan masih tetap siaga RW.

Saya sampaikan memang ada kenaikan Bed Occupancy Ratio (BOR) kita 83 persen. Positif range itu ada 22% angka kematiannya 1,5 persen. Tadinya 1,3 persen. Tapi angka kesembuhannya kita masih bertahan di 88 persen tadinya 93 persen. Kan rata-rata ini sekarang.

Kita besar hampir 26.000an yang terkonfirmasi, tapi itu hasil sebuah trace. Dan kit PCR yang kita lakukan 160.000 lebih. Jadi tidak main persentase jumlah penduduk tapi kita udah melacak dari yang kasus keluarga, kasus transmisi. Ya terus juga ya penularan keluaran di sekitar lingkungan kerja. Dan kasus di ketenaga kerja kita hanya temukan di Bridgestone saja pada saat itu.

Kalau sekarang ini di sini nih (Stadion Patriot) ada 55 fasilitas isolasi Mandiri yang kita lakukan sebelah kanan itu ada 65 jadi ada 120. Hampir 70% rumah sakit rujukan kita Dr Hasbullah itu full bahkan sekarang kita melakukan perluasan.

Kemarin kita meresmikan rumah sakit tipe D di Bekasi Utara itu buat kapasitas 110 tempat tidur ya kita ada Pondok Gede, Jatisampurna, Bantargebang sama dan kontainer.

Kita punya dua di sini, kita juga sedang mengusahakan mobil mobile PCR kita jadi kalau kita sih sekarang ini dari aspek pengendalian ya rasanya dengan sarana prasarana yang ada kita mampu mengendalikan.

Kalau menghilangkan kan enggak mungkin kuncinya menghilangkan itu ada pada vaksin. Tapi vaksin ini kan masih terbatas, baru pada nakes.

Lalu dengan banyaknya rumah sakit ini, bagaimana dengan kapasitasnya di Kota Bekasi ?

Kita itu sering kedodoran itu adalah di ICU nya. Itu ya karena memang kan di rumah sakit swasta juga terbatas.

Makanya kita pakai mekanisme, mungkin orang lain belum melakukan, kita (di Bekasi) tuh isolasi mandiri ada yang di rumah. Di rumah itu kalau fasilitasnya terpenuhi. Siapa yang merawat? Dokter-dokter puskesmas. Dua-tiga hari itu visit. Memberikan obat-obat.

Tapi kalau ternyata di rumahnya ternyata tidak memenuhi syarat maka kita tarik ke rumah sakit darurat. Supaya tidak terjadi penyebaran.

Nah kalau ada komorbid dan dirasakan perlu dilakukan perawatan dengan alat medis lainnya, kita bawa ke rumah sakit.

Bisa dijelaskan tentang vaksinasi Covid-19 yang sedang berlangsung di Kota Bekasi?

Kan kita baru nakes saja. Kita sebar, tentunya nakes yang di lingkungan pemerintah kota dan di swasta, tapi itu juga belum semua baru sekitar 40% dari kebutuhan yang ada. Baru dapat 14.000an yang dapat. Jadi belum semua buat nakes, apalagi masyarakat.

Kita (Bekasi) sekarang ini melakukan pengetatan. Nah ini yang harus disejajarkan tidak boleh juga kita ngerem ekonomi ini, kalau bisa seimbang. Karena kita nggak akan bisa membiayai kebutuhan operasional, kebutuhan kita untuk bagaimana melakukan pengendalian, kalau ekonominya betul-betul Kita rem habis.

Makanya saya fleksibel aja. Nah yang dibutuhkan sekarang kan perilaku warga masyarakat. Saat orang menggunakan masker dan dia tertib menjaga jarak, terus tidak berkumpul. Saya kira aman lah.

Apakah di Kota Bekasi terjadi penolakan vaksin? Biasanya alasannya terkait apa?

Kalau sekarang banyak yang minta. Kan kadang-kadang orang khawatir karena efikasinya itu 60% lah. Padahal kan dengan itu minimal kita udah punya antibodi sebagai senjata penolakan terhadap beban virus. Alias kata IDI 3 kali lebih terlindungi.

Bisa diceritakan bagaimana kondisi Anda setelah mendapat kesempatan mendapat vaksinasi corona?

Yang pertama enggak ada rasa. Kedua memang ada keluar keringat banyak, mungkin lagi enggak fit. Tapi enggak ada apa-apa.

Lalu menurut Anda apa yang membuat masih ada masyarakat Kota Bekasi tidak percaya terhadap vaksinasi corona?

Itu karena belum datang. Belum lihat (vaksinnya). Apalagi kan orangnya yang tinggal di Kota Bekasi itu kan orang-orang atas, yang punya nalar. Kalau orang-orang yang di tingkatan bawah itu kan lebih mudah menjelaskan.

Orang yang di komplek-komplek perumahan seperti ibu-ibu, bapak -bapak, kan udah tahu. Masa masih takut sih?

Sekarang ini kalau kita mau lihat rata-rata penduduknya warga asli tuh sekitar 28%. Artinya tinggal 30% dari kapasitas 2,6 juta tercatat yang ada.

Jadi sisanya adalah urban yang tinggal di sebuah masyarakat yang inklusif di Kompleks Perumahan kan, walaupun banjir sekarang, artinya kan tingkat pendidikannya sudah luar biasa.

Sejauh ini seperti apa informasi persiapan vaksin corona untuk masyarakat umum di Kota Bekasi?

Kalaupun ada yang menolak 1-2 orang itu bukan berarti vaksinasi secara umum itu menjadi kendala. Kan ada haknya-nya juga. Tapi nanti kalau ada apa-apa jangan nyusahin orang lain. Nanti pada saat masuk rumah sakit, cari-cari tuh ICU, susah masuk rumah sakit, susah ini dan itu. Tapi saya yakin semua kita gratis semua di sini.

Bagaimana dengan program RW Siaga yang digagas di Kota Bekasi?

Selama sudah hampir 1 tahun, tidak seperti bulan April-Mei, sekarang sudah mulai kendor.

Kita kan siaga RW. Bahkan RW yang Zero Covid-19, terus ketahanan pangan, sama zero kriminal, kita lagi dilombakan. Nanti di hari ulang tahun Bekasi tanggal 10 Maret 2021, itu siapa pemenangnya, kita kasih Rp1 miliar.

Jadi di Bekasi itu, kita itu betul-betul ketemu orang-orang positif itu, betul-betul kita cari, kita treatment.

Selain penyebaran Covid-19, bagaimana dengan masalah banjir di Kota Bekasi. Apalagi dikabarkan Kementerian PUPR akan menggelontorkan anggaran sekitar Rp4 triliun secara bertahap?

Jadi kalau kita mau lihat kontur Jakarta nih, Jabodetabek, persoalan banjir di Bekasi itu ada dua. di kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi.

Kita lihat DAS-nya. Dari hulunya di mana terjadi kerusakan, kita di daerah kan enggak bisa intervensi terhadap daerah lain, seperti Bogor.

Saya kan sekarang lagi tinggi, saya mau bilang apa? Wong yang di atas (hulu) sudah rusak. Di Hambalang kalau malam hujan 3-6 jam kemudian sampai Bekasi. Nah itu berjalannya di Kali Cileungsi.

Kalau di Bukit Sentul hujan, dia masuk ke Sentul, ya terus masuk ke Cimanggis masuk ke Cibubur kali Cikeas, ketemu di Kali Cileungsi. Nah di hulu kali Bekasi itu antara kali Cileungsi dengan kali Cikeas. Mungkin kemaren agak lambat bukanya menurut saya. Agak lambat.

Nah sekarang pemerintah menggulirkan Rp4,3 triliun tiga tahap. Tahap pertama dari Pondok Gede Permai itu pertemuan Cileungsi Cikeas sampai bendung Bekasi ini, yang kedua sampai Teluk Pucung, ke-3 sampai Muara. Dan itu dalam waktu 3 tahun.

Dan saya inget tahun 1972-1973 itu kali Bekasi dikuras. Dulu bambu 12 meter bisa tenggelam. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu artinya terjadi sedimentasi lumpur.

Yang kedua berkenaan dengan topografi, berkenaan dengan elevasi. Kita ini 28 meter di atas permukaan laut. Dan Bekasi dulu itu kan Rrawa. Cibening itu dulu rawa, kebon karet, sawah kering, dan Cikunir apa semua itu Galaxy, Perumahan Candra, Perumahan Duta, semua itu rawa-rawa.

Tahun 80-an saat Bekasi ya sebelum mekar kabupaten dan kota, dijadikan daerah penyangga. Perumahan. Nah sekarang pokoknya yang Perumahan rata-rata dibangun tahun 80-an pasti jatuh elevasi rendah.

Semakin hari kan semakin tinggi elevasi. Termasuk Kota Bintang. Nah kalo Kota Bintang dibangun tahun 2019, lalu Perumahan Depkes dibangun tahun 80an, jadi pasti beda dong elevasinya.

Nah saya 2-3 tahun yang lalu pergi ke Bojonegoro. Di sana ditetapkan ada 1.000 embung. Sekarang di Bekasi sudah ada 13 embung semenjak saya menjabat. Enggak ada cara.

Dengan ketinggian 28 meter di atas permukaan laut, makanya harus banyak-banyak embung. Saya sudah petakan Pondok Gede harus ada. Mungkin dulu kalau banjir sampai ke atas pintu, sekarang hanya sebetis kaki, ya Jangan ribut lah.

Makanya di sisa masa jabatan saya, setidaknya tercatat 9 kecamatan lah daerah banjir.

Memang Jabodetabek ini harus ada satu yang bertanggung jawab minimal setingkat menteri. Kalau tata ruangnya masih Bekasi punya sendiri, Bogor punya sendiri ya susah. Menteri ATR kemarin waktu ketemu di Kota Bintang, Ya dia sudah setuju. Enggak bisa kalau dikendalikan oleh kita.

Kita (wali kota dan bupati) kan fungsi hanya mengatur 3 poin. Perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Apakah masih ada ego di antara kepala daerah di Jabodetabek terkait persoalan banjir ini?

Kan mereka juga terbatas. Makanya zaman DKI Pak Ahok dulu kita enggak mau dibilang enggak penyangga. Kita mau daerah Mitra. Artinya masa yang kecil sangga yang besar. Seharusnya yang besar bermitra dengan yang kecil. Jadi ada simbiosis mutualisme. Itu ada saling menguntungkan.

Ya makanya banyak pada saat itu bantuan-bantuan, sekarang kita juga ada yang namanya apa kemitraan itu. Yang dibantu oleh DKI contoh fly over 2. Kalau kita mau pakai APBD kita, 10 tahun anggaran 2 kali jabatan wali kota, baru ada.

(mdk/ang)