4 Kader Golkar Dicokok KPK Bukti Korupsi Masih jadi Pilihan Politikus Memperkaya Diri
Selain itu, upaya setengah hati parpol untuk menjadikan integritas kader sebagai pertimbangan utama dalam rekrutmen di internal partai, akan membuka celah lolosnya kader-kader bermental korup atau kader-kader yang sudah besar karena praktik korupsi.
Empat kader Partai Golkar berturut-turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebulan terakhir. Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai, berulangnya kasus korupsi yang dilakukan kader parpol menjadi bukti sistemiknya korupsi di tubuh parpol.
Masalah lainnya, adalah minimnya partai untuk mendorong kader berintegritas dengan upaya-upaya nyata berupa kaderisasi. Serta, regenerasi yang terbuka di posisi parpol masih cenderung mempertimbangkan kekayaan kader.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
"Berulangnya kasus korupsi yang dilakukan kader parpol juga menjadi bukti sistemiknya korupsi di tubuh parpol. Minimnya upaya parpol untuk mendorong kader berintegritas dengan upaya-upaya nyata berupa kaderisasi dan juga regenerasi yang terbuka membuat posisi di parpol masih cenderung ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis yang diantaranya adalah pertimbangan kekayaan kader," kata Lucius, Kamis (21/10).
Menurutnya, selagi praktik-praktik kaderisasi di partai tidak meletakkan integritas sebagai pertimbangan mendasar menentukan seorang kader, maka korupsi yang melibatkan kader selanjutnya adalah sesuatu yang mudah ditebak.
Selain itu, upaya setengah hati parpol untuk menjadikan integritas kader sebagai pertimbangan utama dalam rekrutmen di internal partai, akan membuka celah lolosnya kader-kader bermental korup atau kader-kader yang sudah besar karena praktik korupsi.
"Dengan tata kelola parpol-parpol yang ada saat ini, saya kira sih bicara soal solusi mengatasi korupsi jadi seperti lingkaran setan saja. Sulit mengharapkan perubahan itu ketika elit partai saja tak berubah orang-orangnya," tuturnya.
Lucius menambahkan, terus berulangnya kader parpol dalam kasus korupsi menandakan bahwa korupsi masih merupakan pilihan politisi untuk memperkaya diri. Korupsi masih menjadi ancaman serius yang selalu akan terjadi jika tak ada semacam keseriusan Pemerintah, Penegak Hukum, dan DPR dalam mengatasinya.
Terlebih, berbagai upaya akhir-akhir ini memperlihatkan kecenderungan mulai melemahnya semangat pemberantasan korupsi dari DPR dan Pemerintah. Kecenderungan ini menjadi peluang emas bagi politisi untuk mendulang uang dari sumber ilegal.
"Berulangnya kasus korupsi yang dilakukan politisi menunjukkan bahwa praktik korupsi kembali menjadi rutinitas yang jika dikontrol ketat akan menjerat semakin banyak politisi," ujarnya.
Maka, Lucius menilai, jika ada 4 kader Golkar yang dalam waktu berdekatan ditangkap KPK, bukan berarti politisi partai lain tidak melakukannya. Dia menduga praktik korupsi ini kian masif saja di tengah makin kendornya upaya pemberantasan korupsi.
"Mungkin saja politisi Golkar yang tertangkap ini adalah hasil dari amatan cepat KPK dan Kejaksaan. Atau karena ada pihak lain yang juga terlibat yang memungkinkan KPK bisa mengendus pihak lain dari politisi. Keterbatasan kekuatan penegak hukum yang menyelamatkan banyak kasus korupsi lain yang mungkin melibatkan politisi partai lain," kata dia.
"Jadi ini bukan semata-mata masalah Golkar saja, tetapi ini masalah parpol secara umum, masalah politisi umumnya," kata Lucius.
Sebelumnya, Partai Golkar kembali diterpa isu korupsi bertubi-tubi. Empat kader partai beringin tersebut ditangkap penegak hukum dalam sebulan terakhir.
Bahkan mereka yang ditangkap bukan kader sembarangan di Golkar. Mulai dari Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin hingga dua kepala daerahnya. Semuanya telah ditetapkan tersangka dan ditahan dengan berbagai kasus serta modus masing-masing.
Baca juga:
Rentetan Kasus Korupsi Jerat Kader Karena Golkar Menguasai Banyak Jabatan Publik
Empat Kader Dijerat, Golkar Dinilai Sudah Imun dengan Persoalan Korupsi
Target Golkar Rebut Kemenangan di 2024 Bisa Terwujud Jika 2 Syarat Ini Terpenuhi
Elite Golkar dalam Pusaran Kasus Rasuah
Airlangga: Golkar Punya Modal Kemenangan 62 Persen, Harus Dikonversi di 2024