43.567 Pekerja di Jawa Barat Kena PHK, Mayoritas di Sektor Garmen
Ribuan karyawan pada sejumlah perusahaan di Jawa Barat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini diduga sebagai imbas dari buruknya kondisi perekonomian global.
Ribuan karyawan pada sejumlah perusahaan di Jawa Barat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Kondisi ini diduga sebagai imbas dari buruknya kondisi perekonomian global.
Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, pada tahun 2022 hingga September, total karyawan yang terkena PHK sebanyak 43.567 pekerja.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa yang dijanjikan oleh Partai Konservatif terkait masalah ekonomi di Inggris? Partai Konservatif berkampanye mengenai isu-isu ekonomi, berjanji untuk mengendalikan inflasi dan mengurangi kekuatan serikat pekerja yang mendukung pemogokan massal.
-
Kenapa penting untuk membuat anggaran yang ketat dalam menghadapi potensi krisis ekonomi? Mulailah dengan membuat anggaran yang sangat rinci untuk memantau pendapatan dan pengeluaran secara teratur. Identifikasi area di mana Anda dapat mengurangi biaya, seperti langganan yang tidak perlu atau pengeluaran makan di luar.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Mereka merupakan karyawan dari total 87 perusahaan yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat.
Rinciannya, 26 perusahaan di Kabupaten Sukabumi mem-PHK 12.188 pekerja, 18 perusahaan di Kabupaten Bogor mem-PHK 14.720 pekerja, dan 29 perusahaan di Kabupaten Purwakarta mem-PHK 3.883 pekerja. Kemudian 12 perusahaan di Kabupaten Subang mem-PHK 9.626 pekerja, satu perusahaan di Kota Bogor mem-PHK 150 pekerja, dan satu perusahaan di Kabupaten Bandung mem-PHK 3.000 pekerja.
Sejumlah Perusahaan Tutup
Kepala Disnakertrans Jabar, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan mayoritas perusahaan yang melakukan PHK itu bergerak di sektor garmen dan tekstil. Tak sedikit perusahaan itu memutuskan tutup beroperasi.
"Kebanyakan (perusahaan yang melakukan PHK) memang dari padat karya yang tutup. Iya padat karya garmen dan alas kaki. Itu memang di Subang, Bogor, Sukabumi, dan Purwakarta," kata dia.
Soal banyaknya isu gelombang PHK di tingkat nasional tak terlepas dari rencana pengurangan ekspor. Namun, Jabar sudah bekerjasama dengan The International Labor Organization (ILO) Indonesia untuk jaminan buruh. Selain itu, pihaknya tak bisa turut campur lebih jauh.
"Ada 27 perusahaan yang dikerjasamakan dan dilindungi oleh ILO, kalau tidak salah sekitar 60 ribuan pekerja. Perusahaan yang terkendala ada pengurangan jam kerja, sehingga perusahaan masih bertahan sampai sekarang," jelasnya.
"(Di luar dari PHK) ada 100 ribuan lebih orang yang habis kontrak, sehingga mengambil Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS kemudian diperpanjang lagi kontraknya," lanjutnya.
Permintaan Luar Negeri Berkurang
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Iendra Sofyan mengikuti perkembangan mengenai gelombang PHK itu.
Hasil analisanya, kinerja perusahaan yang bergerak di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dipengaruhi oleh permintaan dari luar negeri berkurang karena kondisi perdagangan gobal. Di sisi lain, 90 persen produksi TPT Jawa Barat diarahkan pada pasar luar negeri. Imbasnya, PHK dilakukan untuk efisiensi.
Saat ini, sektor TPT tidak lagi menjadi penopang utama kinerja ekspor Jabar. Faktor lainnya adalah produk tekstil Jawa Barat berpotensi terganggu oleh perdagangan online produk impor yang dilakukan marketplace.
"Ini ada dilema di era digital, ada sektor lain yang dirugikan dari perkembangan ini. Pemenuhan bahan baku yang mahal dan permintaan yang menurun harus dicari solusinya," kata dia.
Disperindag Jabar sendiri mendorong agar para pengusaha di industri TPT untuk tidak melakukan PHK. Skema pengaturan kerja bisa dilakukan. "Tidak digaji full, tapi tidak di-PHK. Sambil menunggu situasi kembali pulih," ujarnya.
(mdk/yan)