Ahok yakin penggeledahan Dinas PU bikin PNS lain takut
"Bagus. Jadi semakin digeledah-geledah makin bagus. Semua orang juga udah tahu banyak mark up," kata Ahok.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan saringan sampah Dinas PU DKI tahun anggaran 2012-2013. Total anggaran dari kasus tersebut hampir mencapai Rp 21,6 miliar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai penggeledahan tersebut dapat menjadi peringatan berbahaya untuk para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Makin menakutkan orang yang main-main (anggaran)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (18/9).
Menurut Ahok, penggeledahan tersebut bakal membuat sistem yang ada di Pemprov DKI semakin baik. Ahok pun mengakui Dinas PU memang banyak terjadi penyelewengan anggaran.
"Bagus. Jadi semakin digeledah-geledah makin bagus. Semua orang juga udah tahu banyak mark up," kata Ahok.
Dalam kasus Dinas PU itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Ery Basworo, mantan Kepala Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air, Rifki Abdullah dan mantan Dirut PT Asiana Technologies Lestari, Noto Hartono.
Kegiatan perbaikan dan pemeliharaan jaringan atau saringan sampah di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta masuk dalam program pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendalian banjir yang senilai Rp 14,4 miliar pada 2012 dan Rp 7,21 miliar pada 2013.