Atasi Kampanye Hitam Sawit, Masyarakat Adat Papua Dinilai Perlu Dilibatkan

Keberadaan perkebunan sawit di tanah Papua akhir-akhir ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Lembaga Masyarakat Adat Papua dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung upaya berbagai pihak untuk menyetop kampanye hitam terkait perkebunan sawit di Papua.

2020-11-20 13:55:58

Keberadaan perkebunan sawit di tanah Papua akhir-akhir ini mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Lembaga Masyarakat Adat Papua dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung upaya berbagai pihak untuk menyetop kampanye hitam terkait perkebunan sawit di Papua.

Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky H. Jokhu M mengatakan, kampanye hitam sawit adalah kegiatan yang kontra investasi oleh karena itu pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah seperti pendekatan dan kerja sama yang baik dengan merangkul masyarakat adat setempat.

"Belum adanya pendekatan dan kerja sama yang terintegrasi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat adat di Papua mengakibatkan ruang gerak LSM terbuka lebar. Kampanye hitam dan protes dengan memanfaatkan masyarakat adat dengan mudah dilakukan karena tiap daerah masih berjalan sendiri-sendiri," kata Hengky dalam sebuah diskusi webinar. Dikutip dari Antara, Jumat (20/11).

Menurut dia, dalam era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan di Papua, salah satunya perkebunan sawit.

"Hanya saja, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektare, baru terealisasi 1 persen dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena pemerintah belum sepenuhnya hadir," kata Henky.

Bila pemerintah konsisten, tambahnya, seharusnya sektor perkebunan sawit dan pertanian bisa menjadi salah satu pilihan dalam membangun ekonomi Papua secara berkelanjutan.

Senada dengan itu Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lennis Kogoya mengatakan dengan keberadaan perkebunan sawit, masyarakat Papua sebenarnya sangat senang karena dilibatkan sebagai plasma. Hanya saja, persoalan izin masih menghambat.

Jika pemerintah bersedia membangun kelompok kerja dengan melibatkan semua kepentingan seperti KLHK, Kementerian Pertanian, BPKM dan sebagainya, menurut Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) itu, tidak akan ada lagi kampanye hitam.

Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan, sistem kemitraan merupakan peluang yang baik untuk mengangkat Papua yang berada di wilayah timur Indonesia sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia

Untuk itu, lanjutnya, perlu dukungan fasilitas pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk mendukung perkembangan sawit di Papua.

"Papua dilirik karena menarik. Ini kesempatan baik untuk mengangkat Papua yang berada di wilayah timur Indonesia sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah perusahaan sawit dituding melakukan pembakaran lahan di Papua untuk perluasan lahan sawit. Dikutip dari Liputan6.com, perusahaan tersebut dalam penjelasannya memastikan telah melakukan pembukaan lahan dengan prosedur yang sesuai. Termasuk dalam pembebasan lahan.

Baca juga:
Menlu Retno Komitmen Perangi Diskriminasi Sawit Oleh Uni Eropa
Indonesia Getol Garap Biodiesel, Tengok Kerugian Akibat Penurunan Ekspor CPO
Defisit CPO Diprediksi Capai 108,63 Juta Ton di 2025
Cerita Transmigran asal Jawa Jadi Petani Sawit di Rokan Hulu
September 2020, Ekspor Minyak Sawit Tumbuh 3 Persen pada September
Pemerintah Jokowi Bidik Ekspor Biomassa ke Jepang

(mdk/cob)