Bertemu Menkumham, PPATK Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset
Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, RUU Perampasan Aset diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia, termasuk korupsi, narkoba, perpajakan, keuangan dan lain-lain.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae bertemu Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Senin (15/2). Mereka turut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam pertemuan itu.
Dian menyatakan, RUU Perampasan Aset diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemberantasan kejahatan ekonomi di Indonesia, termasuk korupsi, narkoba, perpajakan, keuangan dan lain-lain.
-
Bagaimana Pemkot Pasuruan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan? Raihan prestasi Opini WTP ini berarti bahwa dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Pemkot Pasuruan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
-
Di mana Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat digelar? Dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan, OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang dilaksanakan pada 27-29 Oktober 2023 di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Apa tujuan utama dari penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Pasar Keuangan Rakyat (PKR) merupakan kegiatan pameran atau ekspo lembaga jasa Keuangan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi NTB 2023 yang diramaikan oleh 32 stan UMKM.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
"Salah satu penyebabnya faktor penjera dan deterrent masih sangat tidak memadai. Dalam hal ini perampasan seluruh aset hasil tindak kejahatan ekonomi merupakan faktor penjera/deterrent faktor yang harus dilakukan," kata Dian dalam keterangannya, Rabu (23/2).
Dian menilai kejahatan sektor ekonomi merupakan kejahatan canggih (sophisticated) dengan segala bentuk rekayasa keuangan (financial engineering) dan rekayasa hukum (legal engineering). Hal ini mempersulit proses hukum di pengadilan maupun proses penyitaan konvensional
"Recovery aset kerugian negara atau kerugian sosial-ekonomi dari kejahatan-kejahatan ekonomi masih sangat rendah, sehingga belum cukup membantu keuangan negara dalam upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, lanjutnya, penindakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang seharusnya menyertai tindak pidana ekonomi dan dapat dilakukan secara progresif berdasarkan UU No 8 Tahun 2010, masih terbatas realisasinya.
"RUU Perampasan Aset ini termasuk juga menangani persoalan aset hasil tindak pidana karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum," jelasnya.
"Salah satu ketentuan penting RUU Perampasan Aset ini bahwa perampasan aset tidak digantungkan kepada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana," tambahnya.
Oleh karena itu, Dian mengharapkan RUU Perampasan Aset ini bisa ditindaklanjuti pemerintah maupun DPR. Aturan itu harus segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.
Baca juga:
PPATK dan Kemenkumham Bahas Percepatan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal
Polisi Masih Dalami Kasus Pemblokiran 92 Rekening FPI
PPATK Temukan Transaksi Miliaran Rupiah Milik Terduga Bandar Narkoba
Polisi & Densus 88 Gelar Perkara Telusuri Aliran Dana di Rekening FPI
Polri: 92 Rekening FPI Pengurus Pusat hingga Daerah di 18 Bank Dibekukan PPATK
Sejumlah Rekening Anggota FPI Diduga Langgar Hukum Dikirim ke Polri, Segera Diblokir