BJ Habibie soal kisruh KPK vs Polri: Jokowi sudah tepat!

Habibie menegaskan, institusi penegak hukum harus objektif dan tidak dijadikan sebagai alat kepentingan partai politik.

Presiden ke-3 RI, BJ Habibie bertukar wawasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Di tengah-tengah ketegangan politik dan kisruh KPK-Polri, BJ Habibie menyatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak mewakili satu golongan atau satu partai semata.

"Memang begitu (presiden dipilih rakyat)," kata Habibie didampingi Presiden Jokowi saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (29/1).

Terkait kisruh antara KPK dan Polri, Habibie juga menyampaikan pendapatnya dan memberikan saran kepada Jokowi. Menurut Habibie, sikap yang diambil oleh Presiden Jokowi sudah tepat, yaitu menunggu dan bersabar agar kepastian hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Saya rasa yang disampaikan Bapak Presiden, saya lihat (di TV) di Bogor itu tepat sekali. Sekarang kita kerja deh, bagaimana pembangunan, peningkatan produktivitas, pendidikan. Jangan fokus di situ (kisruh KPK vs Polri), tunggu, oke," jelas Habibie.

Kisruh KPK dan Polri yang bermula ketika nama Komjen Budi Gunawan diusulkan sebagai calon Kapolri padahal yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka, Habibie juga memberikan saran. Habibie menegaskan, institusi penegak hukum harus objektif dan tidak dijadikan sebagai alat kepentingan partai politik.

"Institusi penegak hukum itu harus objektif, subjektif pada kepentingan rakyat, untuk menjelaskan itu, penegak hukum harus objektif, subjektif kepentingan rakyat, itu," jelas Habibie.

"Jangan menurut undang-undang internasional kalau kita lihat rakyat tak dibela, no," tutupnya.