![Jokowi: Polri Harus Profesional dan Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/1/1719828223583-onkkri.jpeg)
![Jokowi: Polri Harus Profesional dan Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/1/1719828223583-onkkri.jpeg)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh anggota Polri agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Hal ini disampaikan saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-78 Bhayangkara sore ini di Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/7).
Sebab, kedepannya tantangan Polri sangat tidak mudah dan rumit serta penuh ketidakpastian. Baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan teknologi.
"Sehingga ke depan Polri harus semakin lincah harus semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis harus menjadi cooling system dan perekat kebhinekaan," ungkap Jokowi.
Jokowi juga berharap Polri harus ampu mengikuti perkembangan Iptek dan menjalin Kerjasama untuk memperkuat keamanan negeri.
"Harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku kejahatan. Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih," pungkas Jokowi.
Harapannya, kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca Selengkapnya"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaSebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres
Baca Selengkapnya