Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi: Polri Harus Profesional dan Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum

Jokowi: Polri Harus Profesional dan Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum

Jokowi: Polri Harus Profesional dan Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh anggota Polri agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Hal ini disampaikan saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-78 Bhayangkara sore ini di Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/7).


Sebab, kedepannya tantangan Polri sangat tidak mudah dan rumit serta penuh ketidakpastian. Baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan teknologi.

"Polri harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum," kata Jokowi.


Terlebih kata Jokowi, saat ini tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan serta daya saing kita di tengah kompetisi global.

Jokowi: Polri Harus Profesional dan Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum

"Sehingga ke depan Polri harus semakin lincah harus semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis harus menjadi cooling system dan perekat kebhinekaan," ungkap Jokowi.

Jokowi juga berharap Polri harus ampu mengikuti perkembangan Iptek dan menjalin Kerjasama untuk memperkuat keamanan negeri.


"Harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku kejahatan. Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih," pungkas Jokowi.

Hore! Jokowi Teken Aturan Kenaikan Gaji ASN, TNI dan Polri
Hore! Jokowi Teken Aturan Kenaikan Gaji ASN, TNI dan Polri

Harapannya, kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI-Polri.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajak Seluruh Santri dan Pelajar Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Jokowi Ajak Seluruh Santri dan Pelajar Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Jokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Mahfud Md dari Jabatan Menko Polhukam
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Mahfud Md dari Jabatan Menko Polhukam

Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto Resmi Gantikan Mahfud, Jokowi: Beliau Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Polhukam
Hadi Tjahjanto Resmi Gantikan Mahfud, Jokowi: Beliau Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Polhukam

"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu
Tim Hukum Prabowo-Gibran Nilai Pemanggilan 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres Tak Perlu

Sebelumnya Tim Hukum AMIN meminta Hakim MK untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi sebagai saksi sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya