Bjorka Retas Data NPWP, Cak Imin Sebut Pembentukan Angkatan Siber Sangat Mendesak

Cak Imin menilai kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber.

Peretasan 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut kembali terjadinya peretasan data negara membuat kebutuhan adanya Angkatan Siber sudah sangat mendesak.

Cak Imin mengaku kembali terjadinya aksi peretasan terhadap data negara menjadi penanda lemahnya ketahanan siber. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut saat ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bukan hanya terkait ketahanan teritorial, tetapi juga sektor siber.

"Bukan hanya ketahanan teritorial, tetapi sudah sampai pada tentunya level ketahanan data pribadi, ketahanan teritori dunia maya (siber). Nah ini harus sudah masuk salah satu kekuatan yang harus dipersiapkan," ujarnya usai menghadiri Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) di Malino, Kabupaten Gowa, Jumat (20/9).

Untuk itu, kata Cak Imin, sudah saatnya ada penambahan terkait Angkatan Siber. Hal ini pun dianggap sangat mendesak.

"Karena itu sudah saatnya Kementerian pertahanan menambah satu angkatan yang bernama (angkatan) siber sekuriti atau pertahanan siber. Ini amat sangat mendesak menjadi salah satu sektor yang harus ditangani oleh Kementerian Pertahanan," ucapnya.

Sebelumnya, terungkap bahwa kebocoran 6 juta data NPWP di DJP melibatkan data pribadi sejumlah pejabat tinggi, termasuk keluarga Presiden Jokowi dan beberapa menteri.

Data yang dibobol oleh Bjorka mencakup informasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Informasi mengenai kebocoran tersebut pertama kali disampaikan oleh pengamat keamanan siber Teguh Aprianto melalui akun X @secgron pada Rabu (18/9).