NPWP Miliknya dan Gibran-Kaesang Bocor, Jokowi: Di Negara Lain juga Terjadi
Jokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperjualbelikan. Termasuk NPWP miliknya, dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Terkait ini, Jokowi sudah memerintahkan Kominfo maupun BSSN untuk memitigasi secepatnya. Menurutnya, kejadian seperti ini juga terjadi di negara lain.
"Iya saya sudah memerintahkan kemkominfo maupun kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya dan peristiwa seperti ini juga terjadi di negara-negara lain," kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (19/9).
Jokowi mengatakan, kebocoran data itu bisa saja terjadi karena keteledoran kata sandi ataupun penyimpanan data yang berbeda-beda. Hal ini menjadi celah untuk diretas.
"Ini semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker untuk masuk," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons dugaan kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diperjualbelikan. Termasuk NPWP milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Sri Mulyani bilang telah meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut.
"Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).
Adapun dugaan kebocoran data pajak ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui unggahannya di media sosial X.
6 Juta Data NPWP Bocor
Teguh menyebut, dalam kebocoran data NPWP tersebut terdapat data milik petinggi negara. Selain itu, data Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan menteri lainnya juga termasuk dalam kebocoran data tersebut.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," tulis Teguh dalam akun X.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya seperti Erick Thohir, Zulkifli Hasan, juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," tambahnya.
Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan, dari data yang bocor tersebut terdapat 10 ribu sampel yang berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, hingga jenis wajib pajak.
Hacker Bjorka Bobol Data Pajak Jokowi hingga Sri Mulyani
Indonesia kembali dihadapkan dengan dugaan kebocoran data, kali ini terkait dengan 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga dijual di forum daring Breach Forum.
Dugaan ini diungkapkan oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui unggahan di media sosial X pada Kamis (19/9/2024).
Dalam bocoran tersebut, hacker Bjorka membeberkan data milik sejumlah petinggi negara, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan dua anaknya—Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep—diduga ikut tersebar.
Selain itu, data Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta beberapa menteri lain seperti Erick Thohir dan Zulkifli Hasan juga termasuk dalam sampel yang bocor.
Teguh menyebutkan, data-data ini diperdagangkan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Kebocoran data tersebut mencakup informasi sensitif seperti NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, dan email. Lebih lanjut, ada 10 ribu sampel data yang turut dibagikan oleh pelaku, berisi berbagai informasi pribadi termasuk wilayah tempat tinggal dan jenis wajib pajak.
Menindaki kejadian ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah melakukan pendalaman terkait adanya dugaan kebocoran 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti.
