BKSAP DPR Sebut Indonesia Jadi Market Digital Economy di Forum Tripartite Brunei

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan melakukan pertemuan dengan Parlemen dan Pemerintah Brunei Darussalam di Brunei Darussalam pada 10 Juni 2024.

Selain itu, Putu juga didapuk sebagai pembicara dalam forum Tripartite, yang diselenggarakan Pemerintah Brunei Darussalam terkait membangun ekonomi digital di kawasan Asean.

Adapun, forum dengan tema 'Building a Vibrant Digital Economy in ASEAN: Strategies for Cyber Resilience and Shared Prosperity', dibuka langsung oleh H.E. Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohd Amin Liew Abdullah, Minister at The Prime Minister's Office and Minister of Finance and Economy II.

“Bagaimana membangun digital economy yang berkembang pesat di kawasan Asean, dan bagaimana strategi untuk membangun ketahanan siber kita serta memberikan konstribusi kepada kesejahteraan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat di kawasan Asean,” kata Putu melalui keterangannya pada Minggu (23/6).

Putu sebagai Anggota Komisi VI DPR RI menyampaikan bahwa Indonesia di negara Asia Tenggara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, dan terbesar di kawasan Asean. Sehingga, kata dia, sangat penting dan Indonesia biasanya menjadi market dalam digital economy.

Contohnya, Putu menyampaikan bahwa di Indonesia kira-kira 10 tahun lalu tidak berpikir bagaimana UMKM, usaha mikro kecil menengah, atau Micro Small Medium Enterprises (MSME) itu bisa melakukan transformasi digital.

“Ini memang tentu bila dilihat di berbagai tempat, mereka sudah bisa menggunakan melalui aplikasi platform Unicorn, itu baik menggunakan aplikasi Gojek, Tokopedia, aplikasi yang berhubungan dengan aplikasi platform digital lainnya, dan memang mereka sudah menerapkan itu dan transformasi terjadi,” ujar Legislator asal Bali ini.

Kedua, Putu menyampaikan bahwa saat ini sudah ada mekanisme pembayaran digital yaitu QR atau QRIS, dan QR ini sudah berjalan di Indonesia. Mungkin, kata dia, banyak negara lainnya belum. Menurut dia, QRIS ini justru menguntungkan usaha mikro kecil menengah.

“Kita ingin memastikan bahwa Indonesia betul-betul berkomitmen di situ, dan transformasi digital adalah keniscayaan, mau tidak mau semua negara harus melakukan. Contoh dari Indonesia ini mengenai apa yang kita lakukan dari implementasi, regulasi memang sangat sulit mengejar informasi, dan percepatan daripada digital transformasi ini,” ungkapnya.

Maka dari itu, Putu yang merupakan Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini mendorong agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengakselerasi atau mengupgrade semua konektivitas, sehingga masyarakat bisa menggunakan internet secara layak dan baik di berbagai tempat di Indonesia.

“Memang penggunaan literasi yang hanya sifatnya digunakan internet atau sosial media untuk kepentingan pribadi, lebih bisa berkomitmen untuk digunakan lebih hal-hal yang produktif, mungkin dalam bentuk usaha mikro kecil. Mereka bisa melakukan usaha di dalam menggunakan sosial media atau digital transformation, kita sampaikan sangat beruntung bahwa UMKM kita berada di depan dalam digital transformation. Kita garis bawahi jika terjadi digital transformation dan sustainability, itu menjadi hal penting bahwa UMKM yang harus dibangun,” ujarnya.

Karena, Putu mengatakan UMKM di Indonesia menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Di mana, kata dia, UMKM berkontribusi terhadap 61% GDP daripada GDP Gross Domestic Product Indonesia. Kemudian, UMKM dalam digital transformation ini juga memberikan support kepada dukungan kepada 97% lapangan kerja.

“Jadi begitu kuat tulang punggung perekonomian Indonesia di UMKM, perekonomian kita juga di UMKM dan kooperasi ini. Nah artinya, kondisi ini kita jelaskan di dalam forum itu dan mereka memberikan apresiasi dan applause yang luar biasa,” pungkasnya.