BNPB: Belum Semua Kabupaten Kota Memiliki Kajian Risiko Bencana
Tercatat dalam peta status kepemilikan kajian risiko bencana milik BNPB, sebanyak 290 kabupaten atau kota belum menyusun kajian risiko bencana.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan belum semua kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia memiliki kajian risiko bencana.
“Belum semua wilayah kabupaten kota Indonesia itu dari 514 kabupaten kota, memiliki kajian risiko bencana,” kata Raditya dalam webinar Strategi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Melalui Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Jakarta, Rabu (22/9).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kenapa Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Yudian mengatakan, anak-anak merupakan harapan kepemimpinan masa depan bangsa dan Pojok Taman Baca Pancasila sebagai bentuk gotong royong untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Tercatat dalam peta status kepemilikan kajian risiko bencana milik BNPB, sebanyak 290 kabupaten atau kota belum menyusun kajian risiko bencana.
Selanjutnya sebanyak 129 kabupaten kota telah menyusun kajian risiko bencana, namun 94 kabupaten kota di antaranya memiliki kajian yang telah habis masa berlakunya dan belum melaporkan kembali hasil kajian terbaru daerah tersebut.
Ia sangat menyayangkan hal tersebut karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pada standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana, disebutkan bahwa kajian risiko bencana menjadi salah satu dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam di suatu daerah.
Padahal untuk membantu kabupaten kota dalam menyusun kajian risiko bencana tersebut, pihaknya telah menyiapkan portal kajian risiko bencana dan membentuk desk bimbingan teknis (bimtek) yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Ia menjelaskan, kajian-kajian dari setiap daerah tidak hanya untuk sekadar laporan dalam menghadapi bencana saja, tetapi seluruh dokumen akan dipantau secara dinamis untuk dievaluasi.
“Harapan kami dari seluruh dokumen yang ada harus use and useful, bermanfaat, digunakan dan dipantau secara dinamis. Harus dievaluasi juga, tidak bisa hanya sekadar memiliki dokumen kemudian selesai begitu saja,” ujar dia.
Maka, sudah menjadi tugas seluruh pihak untuk mendorong kabupaten kota agar melaksanakan kajian risiko bencana yang dapat disinergikan dalam perencanaan dan penganggaran bencana di setiap daerah, untuk bisa mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana.
“Saya rasa ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita mendorong kabupaten kota bisa melaksanakan kajian risiko bencana dan ada dokumen yang benar-benar use and usedful untuk bisa kita terapkan dalam sinergikan dengan perencanaan dan penganggaran yang ada di daerah,” kata dia.
Baca juga:
BPBD Sumatera Selatan Lakukan Pemadaman Titik Api di 7 Kabupaten
BNPB Bentuk 1.116 Desa Tangguh Bencana
Mobilitas Dilonggarkan, Satgas Minta Masker & Vaksinasi Tak Boleh Kendor
20 Rumah di Talaud Sulawesi Utara Rusak Dihantam Angin Kencang
Gerakan Mobil Masker untuk Masyarakat Menyambangi 10 Kecamatan di Pangandaran Jabar