Cara Tommy sulap PAD Jayapura naik hampir 8 kali lipat dalam 5 tahun
Pertama yang dia lakukan ialah menekan angka kebocoran dari berbagai sektor, seperti retribusi parkir dan pajak daerah.
Benhur Tommy Mano, Wali Kota Jayapura ini dapat dikatakan berhasil, karena mampu menaikkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayahnya dalam kurun waktu lima tahun.
Nilai PAD yang Ia tingkatkan pun tak tanggung-tanggung, yakni hampir delapan kali lipat. Di mana saat pertama kali menjabat Wali Kota Jayapura, PAD kota ini sebesar Rp 20 miliar, kini pendapatan kota itu mencapai Rp 157 miliar.
Kepada merdeka.com, Tommy mengungkapkan bagaimana dirinya menyulap peningkatan PAD dalam waktu lima tahun. Padahal, kota itu disebutkan dia minim sumber daya alam (SDA).
"Kota Jayapura tidak memiliki SDA, tidak seperti kabupaten lain di Papua yang punya emas, nikel atau hutan kayu, dan sebagainya," ujarnya.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang Pramono Anung janjikan untuk meningkatkan fasilitas bersepeda di Jakarta? "Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang," kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
-
Kapan Jalur Lingkar Barat Purwakarta dibangun? Sebelum dibangun jalan lingkar pada 2013, Kecamatan Sukasari yang berada paling ujung di Kabupaten Purwakarta aksesnya tidak layak.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano ©2017 Merdeka.com/Haris
Pertama yang dia lakukan ialah menekan angka kebocoran dari berbagai sektor, seperti retribusi parkir dan pajak daerah. Oleh karenanya, pengawasan yang ketat dan didukung pengawasan langsung ke lapangan menjadi kunci utama supaya angka pendapatan daerah meningkat.
"Ada Perda yang kedaluwarsa dan perlu kita rubah (ketika itu). Saya menekan kebocoran seperti parkir, saya mengubah dengan jemput di lapangan dan pengawasan di lapangan," terangnya.
Selanjutnya, Ia mempermudah proses perizinan pengusaha yang ingin berinvestasi di wilayahnya. Ia membuka sistem perizinan satu pintu berbasis online, dengan begitu bisa menghilangkan pungutan liar yang bisa mengkhawatirkan pengusaha untuk menanamkan investasi.
"Saya membentuk badan perizinan terpadu satu pintu, ini semua izin terpusat satu kantor. Saya menertibkan staf saya supaya mereka tidak korupsi," tegasnya.
Selain mengaktifkan sistem data online, Tommy juga meningkatkan nilai insentif pegawainya. Langkah ini dilakukan selain membuat mereka sejahtera, tetapi juga mampu menekan angka kebocoran dari pungutan liar maupun korupsi di daerah tersebut.
"Dengan sistem online ini peningkatan juga sangat luar biasa, seperti restoran yang tadinya mungkin ada dua buku, sekarang tidak ada lagi. Saya berikan insentif kepada staf saya agar mereka tidak memungut hal lain dan mempercepat pelayanan. Saya juga siap tegur dan memecat apabila ada yang macam-macam," tegasnya.
Dengan keberhasilan menaikkan angka PAD dalam kurun waktu lima tahun, Tommy mengutarakan, kini Pemerintah Kota Jayapura bisa memberikan pelayanan publik lebih baik. Mereka juga menggratiskan sejumlah dokumen yang dibutuhkan masyarakatnya.
"(Jadi) Saya genjot di bidang sektor jasa dan perdagangan. Maka, PAD kita dari 20 miliar rupiah menjadi 157 miliar rupiah. Dalam pelayanan publik di Jayapura seperti e-ktp gratis, kk (kartu keluarga) gratis, akta kelahiran gratis, surat nikah pun gratis," pungkasnya.