Cegah korupsi, Presiden Jokowi bakal bikin lomba pangkas birokrasi
Presiden meminta Kementerian, Lembaga, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot untuk menghilangkan peluang korupsi dengan cara memangkas birokrasi. Dengan kecepatan dan kemudahan dalam proses perizinan serta persyaratan, dapat menarik para investor untuk berinvestasi di dalam negeri.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sistem perizinan yang ada di Indonesia masih terlalu banyak syarat, berbelit belit, serta penggunaan bahasa yang abu-abu. Regulasi perizinan saat ini berpotensi jadi alat pemerasan, dan tempat korupsi.
Untuk mencegahnya, birokrasi harus dipangkas. Bahkan, Jokowi pun melontarkan gagasan untuk membuat lomba pangkas birokrasi. Seharusnya regulasi perizinan tidak boleh membebankan masyarakat dan perusahaan, karena hal tersebut menjadikan negara ini tidak efisien. Untuk itu, Presiden menegaskan agar tidak ada lagi regulasi serta proses perizinan yang dijadikan alat pemerasan dan ajang pungli oleh oknum aparatur negara.
Presiden meminta Kementerian, Lembaga, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot untuk menghilangkan peluang korupsi dengan cara memangkas birokrasi. Dengan kecepatan dan kemudahan dalam proses perizinan serta persyaratan, dapat menarik para investor untuk berinvestasi di dalam negeri.
"Birokrasi itu seharusnya tidak lagi membuat susah masyarakat. Kita harus memberi kemudahan, dengan begitu investor akan datang ke Indonesia," ujar Jokowi saat membuka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2017 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12)
Presiden mengungkapkan, setiap regulasi bagai pisau bermata dua, setiap izin bisa jadi objek transaksi. Birokrasi pemerintahan cenderung banyak peraturan dan banyak izin serta syarat.
"Perizinan kita bukan lagi puluhan tapi ratusan, semua pake izin. Nanti saya ingin lombakan kepada para Menteri dan Kepala Daerah untuk memangkas birokrasi," ujarnya, seraya menambahkan bahwa yang dapat memangkas birokrasi akan diberi hadiah.
Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang paling aktif dalam penegakan hukum kasus korupsi sejak tahun 2004. Hal tersebut terbukti dengan ditemukannya 15 gubernur dan 64 bupati dan wali kota yang terjerat korupsi dalam kurun 13 tahun terakhir.
Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2017 yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah komitmen dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk bersama sama memberantas korupsi. Mengambil tema 'Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera' acara tersebut dihadiri oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, para Menteri Kabinet Kerja, serta Kepala dan Ketua Lembaga Negara.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi membuka secara resmi Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Ke-12. KPK juga melaunching aplikasi e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Sejumlah kementerian/lembaga dan pemda juga menghadirkan stand pameran di Bidakara.
Dalam kesempatan tersebut Menteri PANRB Asman Abnur dengan didampingi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) M. Yusuf Ateh dan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menyempatkan diri meninjau stand pameran. Dalam pameran ini, stan Kementerian PANRB mengedepankan pelaksanaan seleksi CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Baca juga:
Polres Sidoarjo, Gresik dan Jember raih predikat wilayah bebas korupsi
Waspadai perilaku PNS langgar netralitas jelang Pilkada serentak 2018
Perkuat sekolah kedinasan, pemerintah akan ubah kurikulum lebih modern
Kemenpan RB gandeng pemerintah Korea dalam percepatan penerapan sistem E-Government
Pemerintah targetkan E-Govt terintegrasi tahun 2018
-
Kapan Hari Kesaktian Pancasila dirayakan? 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
-
Apa yang berhasil diraih oleh Pemprov Kaltim di bidang reformasi birokrasi? Pemprov Kaltim bersama beberapa Pemprov lain menerima Penghargaan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) sebagai Instansi Pemerintah Daerah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik pada semua tema tahun 2023.
-
Apa yang dimaknai dari Hari Kesaktian Pancasila? Hari Kesaktian Pancasila sering dimaknai sebagai upaya memperkokoh peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Kapan semut berevolusi? Lebih dari itu, semut berhasil melakukan semua ini tanpa adanya bentuk pemerintahan atau kepemimpinan langsung, tetapi mereka telah bertahan jauh lebih lama dan jauh lebih berhasil daripada spesies lain yang berevolusi sekitar 140 hingga 168 juta tahun yang lalu.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.