Di Abu Dhabi, TKW Indonesia dijual Rp 280 juta per orang

Data ini didapatkan Komite III DPD saat melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi awal Juni lalu.

Walau secara resmi pemerintah sudah menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) informal ke 21 negara di Timur Tengah, tetapi Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi awal Juni 2015 lalu masih menemukan adanya pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) informal ke Abu Dhabi.

Bahkan diindikasikan kuat para TKW informal ini adalah korban perdagangan orang. Berdasarkan informasi yang didapat Komite III DPD, terdapat 200 TKW informal yang datang ke Abu Dhabi siap diperjualbelikan.

"Berdasarkan temuan kita di lapangan dan laporan dari Minister Counselor KBRI Abu Dhabi Wisnu Suryo Hutomo, satu orang TKW informal dijual dengan harga sekitar Rp 280 juta per orang oleh PJTKI dan agennya kepada pembeli (majikan) yang ada di Abu Dhabi," ujar Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta (16/6).

Menurut Fahira, praktik-praktik perdagangan orang dengan modus pengiriman TKW informal atau sebagai pembantu rumah tangga sudah jamak terjadi dan sudah menjadi bisnis. Dengan adanya penghentian pengiriman TKI informal ke 21 negara Timteng termasuk Uni Emirat Arab, artinya seluruh praktik-praktik pengiriman TKI informal ke 21 negara Timteng sudah melanggar hukum dan sudah bisa dikategorikan tindak pidana human trafficking (perdagangan orang).

"Komite III DPD akan meminta Menaker (Menteri Tenaga Kerja) dan Pori untuk menindaklanjuti temuan ini. Ini persoalan serius. Perdagangan manusia itu musuh peradaban, kejahatan kemanusiaan dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Saya minta siapa saja yang masih berani mengirim TKI informal ke Timteng ditangkap," ujar Senator Asal Jakarta ini.

Fahira mengatakan, jika di hulunya yaitu saat proses rekrutmen TKI informal di Indonesia yang akan dikirim ke Timteng sindikatnya bisa dibongkar maka praktik perdagangan orang berkedok pengiriman TKI Informal bisa dicegah.

Selain itu, Fahira juga mempertanyakan sejauh mana sosialisasi yang diberikan Menaker dan Kepala BNP2TKI kepada PJTKI dan calon TKI Informal bahwa saat ini praktik pengiriman TKI Informal ke 21 negara Timteng masuk dalam kategori perdagangan orang.

"Jika negara sudah melarang dan ada yang berani melanggar ini namanya melecehkan hukum kita. Dibalik ini pasti ada mafia perdagangan orang. Negara tidak boleh kalah," tegas aktivis perempuan ini.

Menurut laporan KBRI, lanjut Fahira, saat ini, setiap bulannya tidak kurang dari 200 TKW Informal bermasalah ditampung dan ditangani oleh KBRI Abu Dhabi. Kebanyakan dari mereka mengalami berbagai permasalahan mulai dari disiksa majikan, gaji yang tidak dibayar, tindak kekerasan seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya.

"Saya apresiasi kerja KBRI di Abu Dhabi yang yang sangat proaktif dan punya semangat tinggi untuk menghentikan praktik-praktik perdagangan orang berkedok pengiriman TKW Informal ke Uni Emirat Arab, terutama ke Abu Dhabi," papar Fahira.

Pada Mei 2015 lalu, Pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan penempatan TKI informal di 21 negara di Timur Tengah. Ke-21 negara itu adalah Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Yordania.

Baca juga:
Empat upaya pemerintah Indonesia lindungi WNI di Arab
Indonesia-Saudi kembali bahas perlindungan WNI
Ini enam TKI Banjarmasin yang lolos dari hukuman mati Arab Saudi
Lagi, Pemerintah Indonesia berhasil bebaskan WNI dari hukuman mati
Kesal sering diganggu majikan, TKI di Arab Saudi nekat bakar diri
Ditahan pulang ke Indonesia, TKI Nunung terlibat kasus di Saudi
Ratu Hemas sebut banyak TKI di Timteng diperlakukan tak senonoh