Dialog ketuhanan Polpum Kemendagri sejalan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi
"Kegiatan ini sejalan dengan salah satu program dalam Nawa Cita yaitu memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga," ujar Didi.
Beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Didi Sudiana mengatakan bahwa hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang 45 dalam Pasal 29 ayat (2). Hal ini disampaikan di Harris Hotel, Malang pada Senin (24/9).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
"Kegiatan ini sejalan dengan salah satu program dalam Nawa Cita yaitu memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga," ujar Didi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat hingga saat ini jumlah perkumpulan penghayat kurang lebih 188 organisasi.
Keberadaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 merupakan suatu terobosan yang telah banyak mengakomodasi kepentingan masyarakat penghayat. "Namun dalam perjalanannya tetap saja masih ditemukan adanya ke ndala pada pelaksanaannya," imbuh Didi.
Didi mengatakan walaupun telah banyak kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pelayanan hak sipil, namun kaum penghayat masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik.
Dialog Kepercayaan terhadap Tuhan YME ©2018 Merdeka.com
Didi mengimbau agar dalam kegiatan ini bersama-sama berdiskusi beberapa persoalan dalam pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri ini agar dapat ditemukan solusi demi menciptakan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Baca juga:
Mendagri: ASN wajib loyal tegak lurus kepada KDH terpilih
Mendagri: Kalau ada kepala daerah selewengkan dana BPJS, tangkap saja
Mendagri minta Pj Gubernur Kaltim jalankan tata kelola pemerintahan dengan baik
Kunci keberhasilan kepala daerah jadi pesan Mendagri di pelantikan Pj Gubernur Kaltim