DPR: Sikap Presiden Jokowi ke Macron Mewakili Muslim Indonesia
Lebih dari sekadar Presiden Indonesia, menurut Bukhori, langkah strategis Jokowi selaku Pemimpin Negara Muslim terbesar di dunia akan sangat didengar oleh negara-negara di Eropa, khususnya Prancis. Oleh karena itu, ia sangat berharap Presiden menindaklanjuti pernyataannya dengan langkah nyata.
DPR menunggu langkah strategis Presiden Joko Widodo atau Jokowi setelah mengeluarkan pernyataan keras atas sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron. Posisi Jokowi sebagai presiden negara muslim terbesar di dunia memungkinkan untuk berperan lebih sebelum diambil alih oleh negara-negara lain.
"Kalau Indonesia bereaksi, akan jauh lebih dipertimbangkan daripada negara-negara Arab atau Afrika yang lain. Jangan sampai peran ini diambil oleh mereka. Apalagi selama ini hubungan Indonesia dengan Prancis baik-baik saja, maka nasihat Presiden Indonesia akan dianggap sebagai masukan sportif tanpa tendensi apa pun," kata anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Bukhori Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/11).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
Lebih dari sekadar Presiden Indonesia, menurut Bukhori, langkah strategis Jokowi selaku Pemimpin Negara Muslim terbesar di dunia akan sangat didengar oleh negara-negara di Eropa, khususnya Prancis. Oleh karena itu, ia sangat berharap Presiden menindaklanjuti pernyataannya dengan langkah nyata.
Dia mencontohkan dengan memanggil dutabesar Indonesia di Prancis atau mengutus Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan satu memori khusus kepada Pemerintah Negara Prancis.
"Kalau Presiden Indonesia yang bicara, saya kira akan sangat didengar," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi yang menyatakan Indonesia mengecam keras pernyataan Presiden Prancis yang menghina agama Islam dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Didampingi Wapres Ma'ruf Amin dan perwakilan organisasi-organisasi keagamaan, Jokowi menilai penyataan Macron itu bisa memecah belah persatuan antar umat beragama. Padahal, menurutnya, saat ini seluruh dunia memerlukan persatuan untuk menangani pandemi Covid-19.
Sikap Presiden RI dan Pemerintah Indonesia tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, secara diplomatic sangat tepat dan mewakili sikap Pemerintah maupun Muslim Indonesia.
Politikus Golkar itu mengungkapkan, sikap Presiden Jokowi tersebut setidaknya merupakan langkah protes atas pernyataannya yang tidak sensitif terhadap agama Islam. Menurutnya, Emmanuel Macron mestinya lebih sensitif terhadap pernyataannya terkait dengan karikatur Nabi Muhammad SAW.
"Kita tahu bahwa kebebasan pers itu sangat dijunjung tinggi dalam negara demokrasi, apalagi di Prancis yang sudah dikenal memiliki ideologi negara yang sangat sekuler. Namun kebebasan itu juga ada batas-batas tertentu yang seharusnya tidak boleh menyinggung hal yang sangat dihormati dalam ajaran Islam, yaitu menghormati Nabi Muhammad SAW, dan menjaga sakralitas agama yang kami yakini," ujarnya.
Pernyataan Macron soal Islam, Ace menilai, terkesan mengeneralisasi ajaran Islam yang pada prinsipnya mengajarkan rahmatan lil alamin. Karena Islam, jelasnya, juga memiliki sikap yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan atas nama agama.
"Tentu saya pun mengecam tindakan main hakim sendiri atas nama agama dalam kasus pemenggalan guru yang memperagakan kartun Nabi Muhammad SAW. Tindakan tersebut juga tidak boleh dilakukan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum," tambahnya.
Akan halnya seruan pemboikotan terhadap produk-produk Prancis yang beredar di masyarakat, Ace mengembalikan kepada masyarakat sendiri. Namun soal aksi turun ke jalan, menurutnya tidak perlu dilakukan di masa pandemi Covid-19 saat ini karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan dan menjadi cluster penularan Covid-19 yang lebih banyak madharatnya.
Baca juga:
Polisi Prancis Tangkap Remaja 17 Tahun, Pernah Kontak dengan Penyerang di Gereja Nice
Sekelompok Orang Sweeping Produk Prancis di Jakpus, Polisi Pastikan Situasi Kondusif
Hubungan Dagang RI-Prancis Diharapkan Tetap Normal
Prancis Selidiki Dua Murid 12 Tahun Diduga Dukung Pembunuhan Guru
Polri Antisipasi Sweeping Aksi Boikot Produk Prancis yang Langgar Hukum