Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
partai golkar
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Komisi XI Kritisi Usulan Kenaikan Anggaran BPS
BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
-
Apa tugas Arsul Sani di Komisi II? Tugas Arsul di Komisi II untuk memperkuat suara dan sudut pandang PPP terkait agenda revisi undang-undang dan pemilu.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Arsul Sani resmi menjadi anggota Komisi II? Arsul mulai resmi menjadi anggota Komisi II DPR sejak masa sidang saat ini.
-
Mengapa Komando Divisi IX Banteng dibubarkan? Dengan adanya Komando Divisi IX Banteng ini rupanya tak berujung baik. Ketika komando militer ini dibubarkan, mantan perwira dan prajurit ini justru membentuk Dewan Banteng atas kekecewaan terhadap pemerintah pusat.
-
Kenapa Arsul Sani dipindahkan ke Komisi II? Pimpinan Fraksi PPP memandang saya perlu untuk memperkuat suara dan sudut-sudut pandang PPP di Komisi II, makanya saya ditugaskan di Komisi II untuk masa-masa sidang ke depan ini," jelas Arsul.
-
Bagaimana cara Komisi Yudisial menindaklanjuti isu skenario tunda pemilu? Munculnya isu penundaan pemilu, KY memanggil hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan penundaan Pemilu 2024. Implikasi dari penundaan ini adalah memunculkan ketidakpastian politik, potensi timbulnya konflik, serta meragukan legitimasi pemerintahan berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan penundaan ini antara lain adalah keputusan dan interpretasi hukum yang diambil oleh hakim PN Jakpus. KY melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadilan dalam proses hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan Mahkamah Agung terkait aspek perilaku hakim yang terkait.
“Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak."
"Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
Namun, Puteri mengusulkan agar tambahan pagu ini juga digunakan untuk kegiatan strategis lain yang akan berlangsung tahun depan, seperti pelaksanaan Pemilu 2024.
“Berbagai survei tadi saya rasa sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan. Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapa
penting urgensi dari survei tersebut. Mengapa tidak BPS melakukan pendataan terkait statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,” ucap Puteri.
Lebih lanjut, Puteri pun turut mengingatkan BPS agar kegiatan Sensus Pertanian bisa menghasilkan basis data untuk mengangkat kesejahteraan petani.
- Kapolri Jenderal Sigit: Kritik Masyarakat Menjadi Bahan Perbaikan untuk Polri
- Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024
- Saat Komisi III DPR Usir Calon Hakim karena Masih Anggota Parpol
- KPK Panggil 3 Anggota Komisi V DPR Terkait Dugaan Korupsi Proyek Lintasan KA
- Jemput Bola, LPSK Tawarkan Perlindungan ke Saksi Kasus Pembunuhan Vina Cirebon
- VIDEO: Bahlil Ngadu ke Jokowi, Sering Ditegur Luhut Karena Kerjanya Lama
Apalagi kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran yang tergolong besar hingga mencapai Rp2,87 triliun pada 2023, dan kembali mendapatkan pagu anggaran pada 2024 sebesar Rp305,9 miliar.
“Pemerintah banyak menyalurkan bantuan untuk kesejahteraan petani, seperti bantuan sosial dan bantuan pupuk. Namun, bantuan tersebut ternyata belum ter-capture dalam penghitungan NTP. Untuk itu, kami ingin mengetahui sejauh mana tindak lanjut BPS terkait hal ini. "
"Kemudian, sejauh mana Sensus Pertanian yang dilakukan BPS dapat membantu untuk memformulasikan ulang penghitungan NTP supaya lebih mencerminkan kesejahteraan petani,” tanya Puteri.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.
“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
