Dpr

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/4).

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/4).

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) punya peran penting dalam memperkuat kedaulatan nasional.

Keputusan ini diambil lantaran masa sidang kali ini dinilai terlalu singkat untuk membahas revisi yang bersifat krusial.

Edi Purwanto kembali mengingatkan agar pengusaha atau penyedia layanan ojek online untuk tidak berpikir ekonomi kapitalis.

Dewi menyoroti bahwa pelecehan seksual di ruang medis adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang sangat merugikan korban secara fisik dan psikologis.

Kebijakan tersebut lahir sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk beralih dari konsumsi plastik sekali pakai menuju kebiasaan penggunaan wadah minum

Puan menilai penjelasan tersebut penting dan bisa disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rapat kerja bersama DPR.

Puan mengajak seluruh unsur di DPR untuk menjadikan semangat Idul Fitri sebagai titik tolak memperbaiki kinerja lembaga, dengan bekerja lebih profesional.

Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, dan pihak terkait lainnya.

Salah satu strategi utama yang diambil pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.

Unjuk rasa penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI diwarnai kericuhan. Massa melemparkan petasan dan batu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-undang, meskipun ramai mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil.

Puan menegaskan, TNI aktif hanya diperbolehkan menempati jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga tertentu.

Apakah dukungan Megawati terhadap pengesahan UU TNI menandakan sinyal PDIP akan bergabung dengan pemerintahan?

Revisi UU TNI tidak akan mengurangi supremasi sipil, tetapi tetap berlandaskan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi UU TNI.

DPR RI akan mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Utut menegaskan bahwa tidak ada kendala dalam pembahasan RUU TNI.

Komisi I DPR masih fokus membahas rancangan revisi Undang-Undang TNI hingga menjadi sorotan tajam hingga hari ini, Senin, 17 Maret 2025.