Indef Kritik Prabowo yang Mau Bikin Badan Penerimaan Negara di Bawah Kementerian Keuangan
Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus untuk memaksimalkan pendapatan negara.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Apa jabatan Prabowo Subianto saat ini? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Apa jabatan Prabowo saat ini? Prabowo sendiri saat ini tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-26 RI dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.
-
Siapa yang mempersiapkan Prabowo? Prabowo mengaku, dipersiapkan oleh Presiden Jokowi sebagai pemimpin Indonesia selanjutnya.
-
Bagaimana Prabowo menanggapi? 'Itu hak politik,' kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
-
Apa saja yang sedang digodok Prabowo untuk kabinet? 'Dari Gerindra sudah ada nama-namanya. Tapi mohon maaf belum bisa di publikasi. Ya kan itu dinamis masih dalam penggodokan,' kata dia.
Indef Kritik Prabowo yang Mau Bikin Badan Penerimaan Negara di Bawah Kementerian Keuangan
Indef Kritik Prabowo yang Mau Bikin Badan Penerimaan Negara di Bawah Kementerian Keuangan
Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Terkait hal tersebut, Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menilai masalah yang sering terjadi di dalam pemerintahan yakni pembentukan lembaga baru.
Eko bilang, sebenarnya pemerintah pernah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan tujuan menstabilkan harga pangan.
Namun hasil kerja badan baru ini tidak optimal. Hal ini menunjukkan perlunya adaptasi yang lebih baik dalam merespon perubahan lingkungan.
"Kita pernah membuat badan pangan ternyata harga pangan enggak stabil. Itu saja menggambar mereka problemnya adaptasi-adaptasi yang mencari bentuk dan lain-lain," kata Eko dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (4/7).
Eko menyebut masalah utama yang dihadapi dalam kelembagaan sering kali berakar pada koordinasi yang tidak efektif dan kurangnya pembentukan standar operasional yang baik.
Hal itu menimbulkan kekhawatiran proses pembentukan Badan Penerimaan Negara dapat menghadapi tantangan serupa.
"Dugaan saya ini yang akan terjadi pada Badan Penerimaam Negara, satu hingga dua tahun, bagaimana koordinasi, bagaimana membuat SOP yang bagus," kata Eko.
Eko pun mencontohkan OJK sebagai lembaga baru yang berperan penting dalam sektor jasa keuangan.
Kehadiran OJK dianggap sebagai lembaga super power yang bisa mengatasi masalah di sektornya. Namun yang terjadi, kinerja lembaga ini masuk belum optimal.
"Namun sampai hari ini kasus tidak terselesaikan dari asuransi bahkan perbankan. Memang problem kelembagaan ya ketika kelembagaan diubah bukan otomatis yang menghasilkan angka-angka yang fantastis di tax ratio," terang Eko.
Eko berharap dalam pembentukannya BPN dapat menemukan sosok atau figur yang tepat.
Dengan demikian, keberhasilan BPN tidak hanya tergantung pada pembentukannya, tetapi juga pada kemampuannya untuk bertransformasi sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan negara.
"Mudah-mudahan juga kalau figurnya pas tepat juga mereform ya. Cerita paling real itu kereta api ketika Pak Junan itu merasakan perubahannnya. Ketika figurnya pas mudah-mudahan nanti ada hal yg berubah dari penerima negara yg membaik," tutur Eko.
Lebih lanjut, Eko meminta agar pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses pembentukan badan ini dilakukan dengan cermat.
Tak hanya itu, kehadirannya juga bisa memperkuat kerja sama lintas sektoral guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam hal penerimaan negara yang lebih baik dan berkelanjutan.
Sehingga, harapan besar terletak pada kemampuan pemerintah untuk merancang kelembagaan yang adaptif dan efisien.
Di mana BPN dapat menjadi sebuah lembaga yang efektif dan bermanfaat bagi kemajuan ekonomi nasional.
merdeka.com
