Prabowo Bakal Rombak Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN
Perombakan perlu dilakukan guna melaksanakan program strategis Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden.
Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, mengatakan Presiden Terpilih akan merombak Kementerian Keuangan pada tahun pertamanya menjabat.
Burhanuddin, menyebut akan dibentuk Kementerian Penerimaan Negara, yang secara khusus akan mengurus dan mengelola pajak hingga bea dan cukai. Artinya, Kementerian tersebut merupakan gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
"Perlu ada semacam perubahan kelembagaan. Yang pertama diubah ke Lembaga Penerima Negara. Mudah-mudahan Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata Burhanuddin dikutip dalam UOB Economic Outlook 2025, Kamis (26/9).
Ia menjelaskan, perombakan perlu dilakukan guna melaksanakan program strategis Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden. Lantaran, kata dia, political will tidak bisa terus diandalkan. Sehingga diperlukan perubahan kelembagaan untuk meningkatkan penerimaan negara.
"Jadi political will melulu enggak bisa, harus ada capacity to implement will itu. Karena itulah maka perlu ada perubahan kelembagaan," ujarnya.
Rombak Kementerian BUMN
Tak hanya di Kementerian Keuangan, Burhanuddin bilang, transformasi kelembagaan juga akan dilakukan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, nilai aset BUMN Indonesia mencapai USD1 triliun. Namun kontribusinya terhadap negara masih rendah.
Adapun perubahan Kementerian/Lembaga untuk Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo akan dilakukan mulai Januari 2025.
"Harus ada transformasi kelembagaan transformasi bisnis, transformasi kultural, transformasi manajemen. Jadi itu ya nanti barang kali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," pungkasnya.
Fenomena Penurunan Kelas Menengah Jadi PR Baru Prabowo
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menanggapi fenomena penurunan kelas menengah, kelompok calon kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Istilah ini mengacu pada kelompok penduduk yang berada di antara kelas bawah dan menengah atau calon kelompok kelas menengah baru.
Thomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, sejak saat ini Pemerintah terus mencermati tren fenomena turunnya kelas menengah ini.
"Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul. Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan pak prabowo yang utama bagaimana kita mencari solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi tadi," kata Tommy dalam acara Media Gathering di Kawasan Anyer, Banten, dikutip Kamis (26/9).
Keponakan Prabowo Subianto ini menjelaskan fenomena kelas menengah turun ini tak lepas dari dampak pandemi Covid-19. Dia menilai fenomena ini terjadi akibat meningkatnya angka PHK yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.
"Saya rasa konteksnya dulu kenapa kelas menengah ini turun. Itukan ada kaitannya sama pandemi. Mungkin mbak sendiri punya teman yang tadinya punya kerjaan di mana tiba-tiba (udah nggak kerja) atau mungkin masih (kerja), tapi enggak sebaik sebelum pandemi," beber dia.
