Terungkap, Ini Alasan Prabowo Ngotot Pisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat

Pemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Informasi ini disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan  Prabowo, Bonny Z Minang.

Dengan ini, Kementerian PUPR akan dibagi menjadi dua kementerian tersendiri. Yakni, Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"PUPR kan pisah," kata Bonny  kepada awak media di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10).

Bonny menyampaikan, pemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum. Mengingat, terdapat sejumlah badan usaha karya yang bergerak di industri yang sama dan hingga penguatan kontraktor.

"PU itu kan harus dikuatkan ya, dalam infrastruktur itu banyak karya-karya mungkin perlu dikoordinasikan kan gitu untuk dapat melayani pertumbuhan ekonomi yaitu infrastruktur dan properti, ini kan penyumbang PDB yang tertinggi. Jadi, kalau nggak disupport dengan hal itu gimana kesiapan kontraktor, karena (itu) PUPR kan pisah," beber dia.

Terkait nama menteri untuk mengisi pos Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Bonny menyebut akan diumumkan sendiri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto usai pelantikan.

"Kalau nama menteri? Tunggu tanggal 21 (Oktober), yang tahu Pak Prabowo dong, diumumkannya tanggal 21," tandas dia.

Pembangunan Tiga Juta Rumah

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis program pembangunan 3 juta rumah bisa direalisasikan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Terlebih nantinya program 3 juta rumah tersebut akan ditangani langsung oleh Kementerian Perumahan, sebagai pecahan dari Kementerian PUPR. Menurut Basuki, kementerian baru tersebut bisa lebih fokus untuk menangani sektor perumahan. 

"Saya kira pertama dengan adanya Kementerian Perumahan, dia lebih fokus. Sejak dari pengadaan lahannya sampai dengan pembangunannya," ujar Basuki di Jakarta, Selasa (8/10).

Basuki menilai, perkara pengadaan rumah bukan hanya soal mencari tanah kosong saja, tapi juga bisa dilakukan konsolidasi tanah. Ini selaras dengan rencana tim Prabowo-Gibran yang hendak membangun 1 juta unit apartemen di perkotaan dan 2 juta unit rumah di pedesaan.

Kembali, Basuki menekankan, kehadiran Kementerian Perumahan bakal membuat pemerintah lebih optimal dalam pengadaan rumah. Sehingga sejumlah PR dalam program pembangunan 1 juta rumah sebelumnya tidak lagi terulang.