Prabowo Bakal Bangun 2 Juta Rumah di Pedesaan Setiap Tahun
Pembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Vista Land Group pengembang perumahan Mutiara Puri Harmoni 2, di Cikarang Utara, Bekasi, menawarkan sekitar 100 rumah subsidi.
(©@ 2023 merdeka.com)Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membangun 2 juta rumah di kawasan pedesaan setiap tahunnya. Proyek rumah pedesaan ini nantinya akan digarap oleh UMKM atau koperasi, dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha kecil-menengah tersebut.
Rencana ini diungkapkan oleh adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Dia menyebut, sudah ada pembicaraan awal terkait pembangunan rumah di pedesaan ini.
"Pak Prabowo telah menyetujui rencana ini. Kami akan membangun 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun," kata Hashim dalam dialog APEC Business Advisory Council di Senayan, Jakarta, yang dikutip pada Rabu (4/9).
Hashim menjelaskan bahwa pembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, proyek ini tidak hanya bertujuan untuk membangun rumah tetapi juga meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM di daerah.
Pengembang Besar Dilarang Masuk
Dia menegaskan bahwa dalam program ini, perusahaan besar atau konglomerat di bidang properti tidak diizinkan untuk terlibat.
"Pembangunan 2 juta unit di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM, koperasi, dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat tidak boleh masuk ke proyek ini," tegas Hashim.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM di daerah, sehingga menciptakan kelas menengah baru yang kuat.
"Menurut data pemerintah, kelas menengah di Indonesia berkurang sekitar 9 juta orang. Prabowo-Gibran ingin mengembangkan dan memperkuat kelas menengah kita, dan ini akan digerakkan oleh UMKM dan BUMDes," kata Hashim.
1 Juta Apartemen di Perkotaan
Selain di pedesaan, Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran ini juga menargetkan pembangunan di perkotaan. Setiap tahun, 1 juta unit apartemen akan dibangun, termasuk di ibu kota Jakarta.
Hashim menyebut bahwa ada peluang untuk membangun apartemen di atas pasar-pasar yang dikelola oleh Pasar Jaya di DKI Jakarta. Saat ini, terdapat 153 pasar di bawah pengelolaan Pasar Jaya.
"Salah satu masalah utama di sektor perumahan adalah pengadaan lahan. Untuk bergerak cepat, kita harus memprioritaskan lahan milik negara," ujarnya.
Hashim menambahkan bahwa lahan pemerintah akan menjadi prioritas dalam membangun perumahan rakyat di atas pasar-pasar di DKI Jakarta. "Kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, Perumnas, dan Pasar Jaya untuk mengembangkan proyek ini," jelasnya.
