Inilah Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara, Kementerian Baru Bentukan Presiden Prabowo
Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara kembali menjadi perbincangan publik setelah Hasyim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, memberikan sinyal akan hadirnya kementerian baru ini.
Wacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menegaskan tidak ada rencana pemisahan antara Kementerian Keuangan dan Badan Penerimaan Negara.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kenapa Prabowo ingin menambah kementerian? Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).
-
Bagaimana proses penentuan jumlah kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran? Terkait jumlah kementerian, Dasco mengaku belum mengetahui pasti berapa jumlah penambahan Kementerian/Lembaga. Ia menyebut Prabowo masih menggodok jumlah nomenklatur.
-
Apa kegiatan utama pembekalan menteri Prabowo-Gibran? Dalam pemikiran saya, kegiatan pembekalan Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar yang sakral tersebut haruslah menjadi sebuah ikhtiar penguatan karakter bagi para menteri terpilih yang akan melayani seluruh rakyat Indonesia,' kata Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Namun, isu tersebut kembali mengemuka seiring dengan meningkatnya fokus pemerintah terhadap optimalisasi penerimaan negara.
Tugas dan Fungsi Kementerian Penerimaan Negara
Hasyim menjelaskan pembentukan Kementerian Penerimaan Negara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, pengelolaan cukai, dan mengatasi kebocoran anggaran.
Kementerian ini diharapkan menjadi motor penggerak penerimaan negara melalui optimalisasi pengumpulan royalti dari sumber daya alam dan potensi sektor ekonomi lainnya.
“Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,” jelas Hasyim.
Langkah ini, menurutnya, sangat penting untuk menciptakan sistem penerimaan negara yang lebih transparan, akurat, dan berkelanjutan.
Manfaat Kementerian Penerimaan Negara bagi Masyarakat dan Negara
Urgensi pemisahan fungsi penerimaan negara dari Kementerian Keuangan sebenarnya telah menjadi perhatian Presiden Prabowo sejak masa kampanye pemilu 2019.
Edi Slamet Irianto, yang sebelumnya sempat digadang-gadang bakal jadi Kepala BPN ini menyatakan kehadiran Kementerian Penerimaan Negara akan memberikan dampak positif baik untuk masyarakat maupun negara.
Bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, kementerian ini akan menyediakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui sistem kebijakan yang terintegrasi.
“Kebijakan dan pengaturan akan keluar dari satu pintu, sehingga masyarakat tidak perlu bingung menghadapi birokrasi yang berbelit-belit,” terang Edi.
Sementara itu, bagi negara, pembentukan kementerian ini memungkinkan estimasi penerimaan yang lebih akurat.
Hal ini dapat tercapai melalui pengurangan tax gap dengan memanfaatkan pengembangan teknologi seperti data sains.
Dengan demikian, negara dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus terlalu bergantung pada utang.
