Ppn 12 Persen

Ahmad Muzani buka suara terkait partainya yang dianggap menyerang PDI Perjuangan terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen

Dwi Astuti, menegaskan penerapan PPN pada transaksi digital bukanlah kebijakan baru, melainkan telah diatur sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2009

PKB menyarankan masyarakat yang keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan PPN 12 persen, sebaiknya mengajukan uji materi (judicial review) UU HPP di MK.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD merespon wacana pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada Januari 2025, memicu perdebatan sengit antara Partai Gerindra dengan PDIP

Dengan naiknya tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, konsumen akan merasakan kenaikan harga pada layanan digital.

Pemerintah menjamin bahwa sistem pembayaran yang menggunakan QRIS tidak akan dikenakan PPN.

Hanif Dhakiri berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhati-hati dalam merumuskan kategori barang-barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen.

Yenny Wahid, menyinggung kebijakan pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen

Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Di tengah kenaikan pajak ini, pemerintah memberikan stimulus, yakni paket kebijakan yang dilengkapi dengan berbagai insentif dan pengecualian.

Ketika tarif PPN meningkat menjadi 12 persen, maka tarif ini juga akan diterapkan pada transaksi uang elektronik.

Pemerintah harus menghadapi tantangan mengamankan sektor ekonomi riil masyarakat sambil menjaga stabilitas keuangan negara.

Menurutnya, yang lebih parah lagi, pabrik-pabrik bisa gulung tikar karena tak mampu dengan kenaikan PPN tersebut

Layanan yang dikenakan PPN di antaranya uang elektronik (e-money), dompet elektronik (e-wallet).

Ia memperingatkan bahwa beberapa kategori hotel dan restoran mungkin menghadapi risiko kebangkrutan.

Bahlil menyebutkan bahwa harga BBM tetap stabil dan tidak akan mengalami kenaikan akibat perubahan tarif PPN.

Penggemar K-Pop berunjuk rasa di jalanan untuk menolak kenaikan PPN 12 Persen.

Mereka juga menyoroti nasib masyarakat yang tentunya akan terdampak PPN 12 persen. Kenaikan pajak dinilai akan memberatkan dan mencekik kelas menengah ke bawah.

Ratusan penggemar K-Pop atau yang akrab disebut K-Popers menggelar demonstrasi menolak kenaikan PPN 12 persen.