Pajak

Ketika tarif PPN meningkat menjadi 12 persen, maka tarif ini juga akan diterapkan pada transaksi uang elektronik.

Anin dapat memahami kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.

Mulai tanggal 5 Januari 2025, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) akan diberlakukan.

Laju Rupiah sore ini dipengaruhi oleh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Anak muda harus mengetahui dan paham soal 'update' sistem perpajakan di Indonesia.

AMA Chapter Malang songsong perubahan perpajakan di 2025 dengan mengadakan seminar yang memberi pengetahuan mengenai coretax administration system.

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp885,77 triliun atau 83,30 persen dari target.

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemerintah berencana menerapkan PPN sebesar 12% untuk barang mewah pada tahun 2025, yang akan berdampak pada masyarakat kelas menengah.

Batasan nilai barang yang dianggap mewah sering kali tidak sesuai dengan daya beli masyarakat pada tingkat menengah ke bawah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan dari industri tembakau mengalami penurunan akibat kebijakan peningkatan tarif cukai.

FCA menyatakan bahwa Kaarmann tidak melaporkan kewajiban pajak atas keuntungan modal yang belum dibayarnya.

Bapenda Provinsi DKI Jakarta mengingatkan masyarakat yang menjual kendaraan bermotor pribadi untuk segera melaporkan transaksi penjualannya.

Mediasi yang dilakukan KPP Pratama dan Pramono terkait rekeningnya yang diblokir tak menunjukkan hasil alias deadlock.

Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi memberikan penjelasan. Menurutnya, ada beberapa poin yang harus disampaikan.

Syarat dan cara membuat NPWP secara offline dan online yang perlu diketahui.

Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.

Keresahan ini muncul setelah Dirjen Pajak mulai menagih pajak atas selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.