Kemenkeu

Forbes menyoroti Sri Mulyani sebagai seorang ahli ekonomi terkemuka di Indonesia yang telah menjalani masa jabatan keduanya sebagai menteri keuangan.

Sri Mulyani menjelaskan, meskipun saat ini PPN ditetapkan sebesar 11 persen, terdapat banyak barang dan jasa yang sebenarnya tidak dikenakan PPN.

Adapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp885,77 triliun atau 83,30 persen dari target.

Meskipun mengalami defisit, Sri Mulyani menjelaskan jumlah tersebut masih 76,8 persen dari pagu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang APBN 2024.

Sikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.

Indonesia pernah mencapai tingkat pertumbuhan yang serupa pada era 1986-1987.

Aktivitas underground economy di Indonesia bernilai fantastis yang bila diungkap bisa menjadi sumber pendapatan baru negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.

Kemenkeu menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 persen sudah mempertimbangkan aspek ekonomi hingga sosial.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dihapus dari struktur organisasi Kemenkeu. Fungsi BKF kini dilebur ke Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Penerbitan PMK 78/2024 mencabut tiga PMK yang sebelumnya mengatur tentang bea meterai, yakni PMK 133/2021, PMK 134/2021, dan PMK 151/2021.

Deni menilai penting klarifikasi ini untuk disampaikan sesuai fakta agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

Permasalahan anggaran juga akan dihadapi kabinet Prabowo-Gibran pada masa awal pemerintahan di tahun depan.

Kehadiran tiga wakil menteri keuangan dinilai akan sangat membantu Sri Mulyani, khususnya dari sisi politik.

Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

Misbakhun adalah politikus asal Golkar yang pernah membongkar dosa-dosa pejabat Kementerian Keuangan.

Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.