DPRD Papua minta pemerintah tegur PT Freeport

Yan meminta kepada Freeport dan juga pemerintah untuk mengkaji ulang aktivitas tambang bawah tanah yang sedang dilakukan

Ketua Komisi D DPRD Papua Yan Mandenas meminta bahwa pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Mimika harus memberikan teguran kepada PT Freeport Indonesia terkait peristiwa longsor yang merenggut nyawa banyak orang. Menurutnya PT Freeport telah melakukan keteledoran.

"Freeport harus mendapat 'warning' atau teguran dari pemerintah pusat, provinsi dan Mimika terkait keteledoran mereka terhadap puluhan pekerjanya yang tewas tertimbun tanah longsor," kata Yan Mandenas seperti dikutip dari Antara, Kamis (23/5).

Yan menyatakan peristiwa nahas tersebut merupakan kecelakaan tambang bawah tanah yang terbesar di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia karena memakan korban puluhan jiwa.

"Ini peristiwa tragis, peristiwa nasional. Jangan kita tutup mata tentang hal ini. Pemerintah harus bersikap," katanya dengan nada tegas.

Untuk itu, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Papua itu meminta kepada Freeport dan juga pemerintah untuk mengkaji ulang aktivitas tambang bawah tanah yang sedang dilakukan saat ini, baik dari segi keselamatan para pekerjanya dan juga dari segi lingkungannya.

Kemungkinan besar, katanya, tambang bawah tanah Freeport telah terjadi kerusakan-kerusakan yang cukup parah, mengingat peristiwa tersebut memakan korban paling banyak dalam sejarah Freeport.

"Freeport harus mengkaji ulang, melakukan riset mendalam tentang tambang bawah tanahnya. Ini saja baru terjadi di tempat latihannya, bagaimana jika hal itu dilakukan di tempat penambangan aktif bawah tanah," katanya dengan nada bertanya.

Senada dengan itu, Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama (Foker) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Lien Maloali meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua agar bisa bersikap terkait kejadian nahas tersebut karena yang paling banyak meninggal adalah pekerja asal Papua.

"Sudah saatnya Pemerintah Provinsi Papua mengambil sikap tentang masalah ini. Kita jangan terus didikte oleh Freeport yang hanya memberikan keuntungan kecil bagi masyarakat Papua, semua ini harus dijadikan pengalaman yang berharga," katanya.

Menurut mantan Ketua P3W Padang Bulan itu, Gubernur Lukas Enembe harus menyatakan keprihatinannya.

"Seharusnya juga kita menaikkan bendera setengah tiang sebagai rasa bela sungkawa kepada para pekerja Freeport yang tewas tersebut," katanya.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (22/5), mengatakan tim penyelamat telah mengevakuasi dan mengidentifikasi pekerja tewas terakhir yang terkubur dalam reruntuhan pada Rabu dini hari.

Menurut dia proses evakuasi korban telah selesai dengan kesimpulan terdapat 28 orang tewas dan 10 orang selamat.