Eni Maulani: Panitia Munaslub Golkar kembalikan Rp 700 juta ke KPK
Tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih menyebut uang Rp 700 juta yang dikembalikan Golkar pada KPK berasal dari Panitia Munaslub. Uang itu diserahkan salah satu pengurus Golkar kepada KPK.
Tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih menyebut uang Rp 700 juta yang dikembalikan Golkar pada KPK berasal dari Panitia Munaslub. Uang itu diserahkan salah satu pengurus Golkar kepada KPK.
"Uang itu dari panitia Munaslub, mereka mengembalikan secara bertahap," kata Eni di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (7/9).
-
Dimana DPD I Golkar Provinsi Riau menunjukkan penolakannya terhadap seruan Munaslub? Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar menegaskan partai berlambang pohon beringin itu baik-baik saja dan fokus untuk pemenangan Pemilu 2024.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
Menurut dia, pengembalian uang itu juga semakin memperkuat bukti bahwa memang ada aliran dana proyek PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar. Eni sebelumnya sudah mengakui sebagian uang yang dirinya terima sebesar Rp 2 miliar dari Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar.
"Itu memberikan bukti bahwa memang ada uang yang Rp 2 miliar itu untuk Munaslub Golkar," ucapnya.
Hal yang sama juga dikatakan Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Dia menyatakan pengembalian tersebut menjadi bukti penguat dalam konteks penyidikan yang tengah diusut KPK khususnya menelusuri arus uang terkait PLTU Riau-1.
"Ini akan menjadi salah satu bukti penguat dalam konteks penyidikan yang dilakukan KPK untuk menelusuri arus uang terkait PLTU Riau-1. Karena sebelumnya memang ada bukti-bukti, ada keterangan-keterangan yang menyebutkan dugaan penggunaan uang untuk kegiatan salah satu partai politik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (7/9/2018).
Dengan bukti yang semakin kuat ini, KPK memastikan bakal terus menelusuri aliran dana dari proyek senilai USD900 juta tersebut. Hal ini mengingat nilai suap yang sudah diterima Eni dari pemilik Blackgold Natural Insurance Limited Johanes Budisutrino Kotjo mencapai Rp 4,8 miliar.
"Pertama yang kami telusuri adalah bagaimana proses aliran dana Rp4,8 miliar tersebut itu yang masih sedang telusuri sampai saat ini untuk dipastikan satu persatu tahapannya. Kemudian dari sekitar 4,8 miliar itu mengalir ke mana saja atau digunakan oleh siapa saja itu juga ditelusuri," jelasnya.
Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka, yakni Eni Maulani Saragih, pemilik Blackgold Natural Insurance Limited Johanes Budisutrino Kotjo, dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Idrus diduga secara bersama-sama dengan Eni menerima hadiah atau janji dari Johanes terkait kasus ini.
Idrus disebut berperan sebagai pihak yang membantu meloloskan Blackgold untuk menggarap proyek PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Golkar itu dijanjikan uang USD 1,5 juta oleh Johanes jika Johanes berhasil menggarap proyek senilai USD 900 juta itu.
Eni sudah mengakui sebagian uang yang dirinya terima sebesar Rp2 miliar dari Kotjo digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Namun, Eni tidak menyebut secara pasti jumlah uang suap yang masuk ke kegiatan partainya. Eni juga mengaku hanya menjalankan tugas partai untuk mengawal proyek PLTU Riau-1.
Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga membantah ada aliran dana dari PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar. Dalam munaslub tersebut, Airlangga terpilih jadi ketua umum secara aklamasi.
"Terkait dana ke Partai Golkar, dari hasil informasi dan pernyataan ketua OC Pak Agus Gumiwang, mengatakan tidak ada," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/8).
"Dan dari ketua panitia penyelenggara Munaslub (juga) tidak ada, dan dari bendahara Golkar juga tidak ada (aliran dana ke Munaslub Partai Golkar)," sambung dia.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Golkar kembalikan Rp 700 juta dari kasus suap PLTU Riau-1 ke KPK
Idrus Marham minta kader Golkar yang terima uang suap segera kembalikan ke KPK
KPK sebut ada pengembalian uang dari Partai Golkar terkait kasus PLTU Riau-1
Rizal Mallarangeng jabat Plt ketua DPD Golkar DKI Jakarta
Jadi Plt DPD Golkar, ini cara Rizal Mallarangeng menangkan Jokowi di DKI
Rizal Mallarangeng yakin Golkar capai target 22 kursi DPRD DKI di Pemilu 2019